01 November 2012

Tipe yang dipilih Indonesia adalah AH-64E Apache III, serie termodern dari helikopter Apache (photo : naver)

Senayan - Meski pihak pemerintah dan Senat Amerika Serikat (AS) telah memberi lampu hijau bagi Indonesia membeli helikopter serbu Apache, TNI AD memutuskan belum dapat merealisasikan pembelian Apache pada tahun depan. Sebab, terganjal persoalan anggaran yang belum cukup.

"Dalam masa persidangan kemarin, hal ini sudah dibicarakan di Komisi I. TNI AD meminta pembelian Apache dari AS agar ditunda dulu sampai dengan anggarannya cukup. Jadi, kemungkinan pembicaraan pembelian Apache akan kembali dibuka paling cepat untuk pengadaan di 2014," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11).

Tambah Hayono, Komisi I menyetujui adanya permintaan penundaan pembelian Apache dari AS tersebut mengingat yang berkepentingan dalam hal ini user-nya sendiri (TNI AD).

Hayono mengatakan, ihwal penundaan pembelian Apache ini, karena pihak TNI AD meminta agar anggaran pengadaan heli serbu itu di luar anggaran reguler pada pagu anggaran di APBN 2013. "Mereka (TNI AD) mengakui harga Apache meski second tetap mahal. Karenanya jika Apache itu dibeli dengan menggunakan anggaran reguler TNI AD di APBN, dikhawatirkan akan mengganggu program yang sudah ada. Karenaya mereka meminta alokasi anggarannya lewan on top. Karena anggarannya belum terlihat jelas, akhirnya TNI AD memutuskan untuk menunda saja pembelian Apache di 2013 tersebut," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Hayono menjelaskan, Senat AS telah memberi dukungan bagi rencana Pemerintah Indonesia membeli heli serbu Apache tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Senator AS Richard G Lugar yang melakukan kunjungan ke Komisi I DPR pada Rabu (31/10).

Hayono mengatakan, dari kunjungan Richard G Lugar kemarin itu terungkap, sudah ada congressional notice kepada Pemerintah AS yang berisi pemberitahuan tidak ada penolakan terhadap penjualan heli Apache ke Indonesia.

Seperti diketahui, AS berencana menjual sejumlah heli Apache ke RI. Rencana penjualan itu dikemukakan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, kepada Menlu RI Marty Natalegawa saat bertemu di Washington DC pada 20 September silam.

Apache yang ditawarkan AS ini adalah seri AH-64D Longbow. Jenis yang diproduksi Boeing ini merupakan helikopter andalan Angkatan Darat AS untuk operasi tempur terbatas. Tipe ini menggantikan helikopter AH-1 Cobra. Angkatan Darat AS sendiri sudah menggunakan Apache sejak Maret 1997. Dibanding seri pendahulunya, AH-64D Longbow ini memiliki sejumlah kelebihan dalam konektivitas digital, sensor, sistem persenjataan, peralatan pelatihan, dan sistem dukungan pemeliharaan.

(Jurnal Parlemen)

View the Original article

20 Juli 2012

Produksi pesawat di PT DI (photo : vivanews)

PT Dirgantara Indonesia Perlu Modal Rp 2 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com — PT Dirgantara Indonesia (DI) siap melakukan revitalisasi untuk mencapai kinerja terbaiknya. "Kami siap revitalisasi. Saat ini terjadi kesepakatan kontrak dengan berbagai pihak yang memberikan garansi kepada kami untuk meneruskan aktivitas perusahaan minimalnya hingga 2016. Nilainya mencapai Rp 8 triliun," kata Direktur Umum dan SDM PT DI, Sukatwikanto, di PT DI, Bandung, Rabu (18/7/2012).

Sukatwikanto mengatakan, sampai kini pihaknya membutuhkan dana bagi modal kerja yang nilainya Rp 2,06 triliun. Saat ini pemerintah baru menyetujui dana modal kerja bernilai Rp 1 triliun. Dana itu bagi restrukturisasi perusahaan.

"Dana modal kerja  Rp 2,06 triliun tersebut untuk pembelian sejumlah mesin baru agar meningkatkan kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi bertambah, kami dapat memenuhi semua pemesanan sesuai kontrak," ujarnya.

Sukatwikanto menyatakan, pihaknya telah menerima pemesanan pembuatan komponen pesawat dari berbagai negara. Satu di antaranya bekerja sama dengan Airbus Military yang bermarkas besar di Madrid, Spanyol. "Bentuk kerja sama itu bukan merger. Ini kerja sama yang menguntungkan. Soalnya, kami dapat melebarkan pasar secara lebih luas lagi," katanya.

Dalam kerja sama itu, proses produksi CN 235 dan CN 295 tidak hanya berlangsung di Tanah Air, tetapi dapat juga dilakukan di Spanyol.

Adanya kerja sama dengan Airbus Military ini membuat PT DI bersiap membidik Amerika Selatan sebagai pasar baru. Menurut Sukatwikanto, Amerika Selatan merupakan pasar potensial untuk memasarkan CN-235 dan CN 295.

Dalam kerja sama PT DI-Airbus Military, kata Sukatwikanto, pihaknya tidak hanya membuat CN 235 dan CN 295, tetapi juga membuat komponen pesawat Airbus.

"Akan tetapi, sebaiknya harus ada perimbangan antara naiknya pemesanan dan ketersediaan serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Nah, rencana revitalisasi itu pun mencakup SDM," ujarnya.

Karena itu, PT DI siap melakukan perekrutan karyawan terampil hingga 2017. Pihaknya menargetkan jumlah rekrutan baru sebanyak 1.500 orang karyawan. Setiap tahunnya, PT DI siap merekrut sekitar 300 orang karyawan yang merupakan tenaga ahli engineering untuk mengganti tenaga yang pensiun.

(Kompas)

Baca Juga :

Merpati Beli 20 NC-212 400 PT DI

20 Juli 2012

JAKARTA :  PT Merpati Nusantara Airlines realisasikan pembelian 20 pesawat C-212 serie 400 (sering disebut Cassa) dari PT Dirgantara Indonesia. Namun, pendanaan menunggu penawaran dari pemerintah daerah yang akan menggunakan pesawat ini.

Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengatakan pihaknya akan membentuk pasar untuk pembiayaan ke-20 pesawat Cassa yang dibelinya dari PT Dirgantara Indonesia(PT DI). Pasar ini berasal dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan di Indonesia. Sebab pesawat akan digunakan untuk penerbangan perintis di wilayah timur Indonesia dan Kalimantan.

“Kami sudah kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, di antaranya Pemda Sampit, Kalimantan Tengah. Mereka ingin menggunakan pesawat Cassa dari PT DI ini,” kata Rudy saat penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), di kantor Kemmeng BUMN, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Dalam acara penandatangan MoU ini turut menyaksikan Menneg BUMN Dahlan Iskan. Dari PT DI diwakili oleh Direktur Utama Budi Santoso dan Dirut PT NTP Supra Dekanto, sedangkan dari Merpati oleh Rudy Setyopurnomo.

Rudy menjelaskan pihaknya menargetkan tahun ini ada 4-5 unit pesawat pesanannya yang sudah dapat diterima dan selesai seluruhnya dalam 2 tahun ke depan. Namun, dia optimistis tidak perlu mengeluarkan dana sedikitpun untuk pembayarannya karena kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan pembiayaan.

Nantinya, imbuh Rudy, dengan Pemda yang turut dalam pembiayaan akan dibuat mekanisme bagi hasil ataupun mekanisme lainnya.  “Misalnya, pemda ingin membiayai pengadaan pesawat, itu kontribusinya 10% dari total biaya. Bagi hasilnya mereka mendapat porsi 10%. Atau ada pemda yang ingin menanggung biaya bahan bakar, kontribusi hingga 60%, pembagiannya sesuai dengan pengeluarannya,” kata Rudy.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso mengatakan penandatangan MoU dengan Merpati ini untuk pembelian 20 pesawat Cassa serta untuk perawatan over haul pesawat MA-60 di PT NTP, anak usaha PT DI.

Untuk pembelian 20 Cassa ini, imbuh Budi, ditargetkan seluruh pesanan rampung dalam dua tahun kedepan. Pesawat yang dipesan berjenis Cassa 212-400 berkapasitas 28 tempat duduk dengan harga US$6,5 juta-US$7,5 juta per unit.(msb)

(Bisnis Indonesia)

View the Original article

28 Maret 2012

Marinir diusulkan untuk mendapatkan tambahan kendaraan 8x8 BTR-80A sebanyak 14 unit sehingga menjadi total 26 unit dan tank BMP-3F sebanyak 37 unit sehingga total menjadi 54 unit (photo : Kaskus Militer)

Ketua HLC dan Komisi I DPR Bahas Rencana Modernisasi Alutsista Melalui APP 2010-2014

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja (shopping list) alutsista bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.

TNI AL mengusulkan untuk membeli tiga kapal multi-role light frigates ex Nakhoda Ragam class (photo : Deadmans Handle)

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi Su-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI. (MAW/SR).

(DMC)

View the Original article

17 Februari 2012

Kapal Cepat Rudal KCR-60 (image : Palindo Marine Shipyard)

Batam (ANTARA Kepri) - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal di berbagai daerah untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia yang akan selesai pada 2014.

"Hingga 2014 kami merencanakan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter untuk penunjang pengamanan perairan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro setelah meresmikan KRC Kujang di Batam, Kamis.

Menteri mengatakan upaya tersebut sebagai langkah pembangunan strategis yang nantinya tidak terbatas pada pengembangan KCR saja, namun juga pada industri strategis lainnya.

"Pembangunan kapal merupakan langkah awal, nanti pembangunan strategis di daerah juga akan mengembangkan industri untuk kekuatan udara dan darat," kata dia.

Pada dasarnya, kata Menteri, selain membangun industri dalam negeri hal tersebut juga membangun kekuatan TNI.

"Pembangunan 14 kapal tersebut baru tahap awal. Kami telah menyiapkan rencana strategis pertahanan hingga tahun 2024 dengan target 44 kapal cepat," kata Menteri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 44 KCR hingga 2024 untuk mengamankan seluruh wilayah laut NKRI dari gangguan-gangguan.

"Setidaknya dibutuhkan 44 kapal hingga tahun 2024 mendatang untuk keperluan penegakan hukum di laut, termasuk pengamanan terhadap pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia, dan mencegah penyelundupan," kata dia.

Secara umum, kata dia, seluruh satuan TNI telah memiliki rencana pengembangan pertahanan masing-masing sebagai upaya peningkatan kekuatan.

"Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah memiliki blueprint pertahanan untuk membangun kekuatan. Pembangunan akan dilakukan bertahap," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu rencana tersebut ialah penggantian utama sistem persenjataan (alustsista) yang sudah uzur dengan alat-alat baru yang akan dibangun, sementara alutsista yang masih bisa digunakan akan terus ditingkatkan kemampuannya.

View the Original article