Showing posts with label Ingin. Show all posts
Showing posts with label Ingin. Show all posts

KFX Ditunda, Indonesia-Korsel Ingin Buat Selevel F-35

on Friday, May 17, 2013

15 Mei 2013

Pesawat tempur KFX akan dibuat selevel F-35 (image : daum)


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur dengan Korea Selatan tetap berjalan. Hanya, proyek kerja sama pembuatan pesawat Korean Fighter Experiment (KFX) memang ditunda.

"Tidak ada kata-kata batal atau gagal. Itu yang penting. Betul ditunda karena pemerintahannya (Korsel) lagi transisi," kata Purnomo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Pramono mengatakan, Pemerintah Korsel bahkan berpikir kerja sama dapat ditingkatkan dengan membuat pesawat yang lebih canggih. Pasalnya, kata dia, kedua negara berpikir kebutuhan jangka panjang hingga 15 tahun mendatang.

"Mereka bahkan berpikir untuk meningkatkan (selevel) pesawat F-35 (buatan Amerika Serikat). Kita sudah sampaikan ke pihak Korea, apa pun yang akan dikembangkan, kita ikut. Kita share 20 persen (modal)," kata Purnomo.

Pramono menambahkan, selain kerja sama dengan negara lain, pemerintah juga tengah menambah investasi di PT Dirgantara Indonesia.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut, pembatalan proyek KFX telah merugikan Indonesia sekitar Rp 1,6 triliun. Proyek itu ditandatangani pada 15 Juli 2012 di Seol, Korsel.

Anggaran itu disebut untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Sudah ada sekitar 30 orang dari PT DI yang dikirim ke Korsel untuk ikut mendesain pesawat KFX. Dari kerja sama ini, Indonesia awalnya berharap dapat memiliki 50 unit KFX pada 2020.

(Kompas)




View the Original article

Rusia Ingin Indonesia Produksi Suku Cadang Sukhoi

on Sunday, July 8, 2012

07 Juli 2012

Sukhoi Superjet 100 (image : RIA Novosti)

Moskwa (ANTARA News) - Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan Rusia Mikhail Pogosyan menyatakan ingin berkolaborasi dengan industri penerbangan di Indonesiauntuk memproduksi suku cadang baik pesawat Sukhoi tempur maupun komersial.

"Kerjasama kedirgantaraan yang mencakup transfer of technology merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan," kata Pogosyan seperti diceritakan Dubes RI di Rusia Djauhari Oratmangun di Moskwa, Sabtu.

Pogosyan adalah Presiden Direktur JSC United Aircraft Corporation, sebuah holding company yang antara lain membawahi perusahaan industri sukhoi tempur dan sukhoi komersial. Pertemuan pertama dengan Djauhari ini dilakukan dalam format makan bersama dengan menu khas Rusia.

Perakitan Sukhoi 30 di Knaapo (photo : Konstantin M)

Pada dasarnya, pertemuan ini adalah acara saling kenal satu dengan lainnya sambil menggali hal-hal yg dapat dikerjasamakan di masa depan.

Kedua belah pihak hanya sedikit saja menyinggung soal "tragedi sukhoi" dalam perspektif tertentu, yakni bahwa dibalik kejadian tersebut harus mampu dimunculkan hal-hal yang positif di masa datang.

"Adamasanya kita melihat ke depan," kata Dubes Djauhari.

Presdir Sukhoi juga mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk mendidik anak-anak terbaik Indonesiauntuk studi bidang penerbangan di Rusia.

Hal ini penting karena Rusia memiliki dua universitas terbaik di bidang penerbangan, yakni di kotaMoskwa dan Kazan. Sukhoi bisa memberikan beasiswa.

Pogosyan juga menyatakan ingin memberikan kuliah kedirgantaraan di universitas di Indonesiadalam sebuah kunjungannya di Indonesiakelak.



View the Original article

Kabinet Belanda Tetap Ingin Menjual Tank Leopard 2 ke Indonesia

on Thursday, May 17, 2012

08 Mei 2012

Di Belanda berlaku aturan bahwa transaksi alusista senilaidi atas 2 juta euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariparlemen, dengan demikian kabinet harus mendapatkan persetujuan parlementerlebih dahulu untuk transaksi penjualan Leopard dengan Indonesia senilai 213juta dollar ini (photo : cssbl)

Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas

Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrantmenyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard keIndonesia.Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harianDe Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidakmendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen,akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggarandan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemenpertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.

Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri LuarNegeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak inginmenyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beliini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.
Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. KabinetBelanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.
Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan alFassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belandajuga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengankebijakan hak azasi manusia Belanda.
"Militer Indonesia melanggar hak azasimanusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggarantersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.
Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akanmelarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut DeVolkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujuipembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengankondisi geografi Indonesia.
Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskanbersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti,apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal,Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia.Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.


View the Original article

TNI AL Ingin Beli Kapal Perang yang Batal Dipesan Brunei

on Thursday, March 1, 2012

01 Maret 2012


Ketiga kapal Nakhoda Ragam class ditawarkan ke TNI AL. Kapal tersebut cukup ditebus dengan harga 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS (photo : Militaryphotos)

Senayan - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi role light frigates yang dibangun oleh galangan kapal BAE pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir, pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunei bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunei sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."




View the Original article

Inilah Industri Pertahanan yang Ingin Dikuasai Indonesia

on Wednesday, November 30, 2011

28 November 2011


Tactical Vehicle/Rantis Garda 4x4 (image : AIU)

Jakarta, PelitaOnline - Indonesia rupanya terus menaikkan targetnya dalam mengembangkan industri pertahanan di Indonesia. Hal ini terlihat pada saat pertemuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang digelar di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (25/11).

Dalam hasil pertemuan itu, setidaknya terdapat lima kemampuan yang ingin dikuasai Indonesia.

Pertama, industri kendaraan tempur (Ranpur/ armor vehicle) dan kendaraan taktis (Rantis/ tactical vehicle).

"Kedua, industri kapal perang atas air (combat vessel) dan bawah air (submarine) serta kapal-kapal pendukungnya (support vessel)," kata Ketua KKIP yang juga Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Ketiga, industri pesawat militer angkut ringan dan sedang (light dan medium military air transport, fix wing and rotary wing) serta pesawat tempur (fighter).

Keempat, industri senjata ringan dan berat untuk perorangan dan kelompok/ satuan (pistol, assault riffle, caraben, SMR, SMB, mortir, AGL, RPG) sampai dengan meriam dan munisinya (MKK dan MKB), roket/MLRS, torpedo, serta peluru kendali.

Sedangkan kelima adalah industri peralatan network centric operation system, mulai alat komunikasi radio, sistem kendali/ kontrol, komputasi, dan komando untuk penembakan senjata, radar dan thermal optic untuk pencari/deteksi dan penjajak sasaran walau dengan kemampuan industri yang relatif masih terbatas.

KKIP sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2010 dalam rangka memantapkan fondasi industri pertahanan nasional dalam rangka revitalisasi industri pertahanan. Tugas komite ini antara lain merumuskan kebijakan yang terdiri dari penelitian, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri, dan memantau serta mengevaluasi kebijakan industri pertahanan.




View the Original article