13 Juli 2013

Serah terima Bell-412 EP ini merupakan produk ke-14 yang diserahkan PTDI kepada Kemhan RI. Helikopter serbaguna ini termasuk kelas menengah yang bisa diawaki dua orang pilot serta kopilot dan mampu mengangkut 13 penumpang (photo : Detik)

Jakarta - Pemprov Kalimantan Timur mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk hibah berupa satu unit helikopter Bell-412 EP kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Helikopter militer nan handal ini berkapasitas 13 penumpang serta mampu mengangkut beban sekitar 3 ton.

"Dananya 120 miliar rupaih yang berasa dari APBD 2011. Statusnya hibah," jelas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Awang menyampaikannya sewaktu acara serah terima Bell-412 EP dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kepada Kemhan RI. Kegiatan berlangsung di Hanggar Rotary Wing, PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/7/2013).

"Bukan untuk mewah-mewah, ini untuk kepentingan rakyat Kaltim. Kehadiran helikopter andal di kelasnya ini sangat perlu untuk mengawasi dan menjaga wilayah perbatasan," kata Awang.

Bell-412 EP produksi PTDI ini merupakan helikopter serbagna yang ditenagai sepasang engine, pratt & whitnet PT6T-3D, dengan empat bilah rotor utama dan dua bilah rotor ekor. Selain mampu melaksanakan misi militer, Bell-412 EP ini mampu melaksanakan penerbangan sipil, operasi SAR, pemadam kebakaran, dan misi sosila yakni membantu masyarakat terutama jika terjadi bencana alam.

"Heli ini ekstra performance. Mempunyai kelebihan yang tak dimiliki heli lainnya. Bell-412 dilengkapi infrared mendeteksi panas, ada radar, kamera, serta bisa mengangkut alat berat yang sesuai limitasi alat mengangkut alat berat sesuai limitasi heli," ungkap Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Penyerahan satu unit helikopter buatan PTDI itu selanjutnya dioperasikan TNI AD. 

Penandatanganan naskah serah terima helikopter Bell-412 EP dilakukan Direktur PTDI Budi Santoso, Kabaranahan Kemhan Laksamana Muda TNI Rachmad Lubis, dan Aslog Panglima TNI Mayjen Joko Sriwidodo.

(Detik)

View the Original article

29 Juni 2013

Helikopter serang AH-64D Apache (photo : military-wallpaper)

TNI AD Ajukan Rp6 Triliun Beli Helikopter Serang dari AS

Solopos.com, SEMARANG – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Mabes TNI AD telah mengajukan tambahan anggaran khusus senilai Rp6 triliun untuk pembelian sejumlah helikopter serang Apache dari Amerika Serikat beserta persenjataannya.

”Pemerintah Amerika Serikat sudah menyetujui pembelian helikopter Apache. Sekarang sedang proses negosiasi harga,” ungkap di Semarang, Sabtu (29/6/2013).

Sebab harga satu unit helikopter Apache sangat mahal yakni senilai US$40 juta atau sekitar Rp388 miliar. ”Saat ini tim khusus dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AD, sedang melobi pemerintah Amerika Serikat mengenai harga helikopter Apache,” imbuhnya.

Keberadaan skadron Apache itu, kata Menhan, untuk melengkapi kekuatan militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.


”Selain TNI AD, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan helikopter antikapal selam dan membuat armada perusak kawal rudal,” ujarnya.

(Solopos)

View the Original article

18 Juni 2013

Dengan perjanjian ini maka pemeliharaan pesawat CN-235 PNG akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (photo : Sir Steven Cairns)

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan PNG

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Papua Nugini, Fabian Pok di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta, Selasa (18/6).

Kunjungan Menhan Papua Nugini ini merupakan rangkaian kunjungan pejabat Tinggi Papua Nugini ke Indonesia yang diawali dengan kunjungan PM Papua Nugini Peter Charles Paire O'Neill kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/6) di Istana Negara.

Kunjungan Menhan Papua Nugini ini untuk meningkatkan dan mempererat hubungan antara kedua negara khususnya kerja sama di bidang pertahanan yang sudah terjalin baik dan telah direalisasikan berupa perjanjian kerja sama pertahanan dalam bentuk Defence Cooperation Agreement (DCA) pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 12 Maret 2010 lalu di Port Moresby PNG.

"Kerja sama pertahanan yang telah dilaksanakan sampai saat ini adalah Joint Border Patrol, saling kunjung personel angkatan bersenjata serta kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan," kata Menhan Purnomo.

Menurut Purnomo, kedua negara ini akan membahas kemungkinan kerja sama yang lebih luas di bidang industri pertahanan. Selain itu, soft border management and social activity. "Indonesia dan PNG saat ini telah mempunyai kerja sama pertahanan di bidang alutsista, termasuk pihak Indonesia mengundang military PNG untuk melihat dan menggunakan fasilitas Indonesian peace and security center (IPSC).

Dalam pertemuan ini, juga dilakukan kerja sama Angkatan Bersenjata PNG dengan Industri Pertahanan Indonesia antara lain, dalam hal akuisisi senjata perorangan produk PT Pindad, pemeliharaan pesawat udara dan pengadaan perlengkapan perorangan produk PT Sritex Indonesia.

Turut mendampingi Menhan RI dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman, Kapuskompub Brigjen TNI Sisriadi dan sejumlah pejabat Eselon II Kemhan RI.

(Kominfo)

View the Original article

10 Juni 2013

Helikopter serang AH-64D Apache (photo : Fairford 2009)

Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan Menhan

Senayan - Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Anggaran 6 Hercules eks Australia

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

"Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi," katanya.

Helikopter Serang Apache

Sementara, untuk rencana pembelian helikopter serang Apache dari AS oleh TNI AD itu,  kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

"Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui," jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli helikopter serang Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

"Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top.

Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun," tegasnya.

(Jurnal Parlemen)

View the Original article

04 April 2013

Truk Isuzu yang digunakan TNI AD (photo : Kaskus Militer)

Kemhan – IAMI Bahas Kerjasama Pengadaan Truk Militer dalam Modernisasi Alutsista

Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan menargetkan akan mempercepat realisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sampai tahun 2014 untuk mencapai kekuatan pertahanan negara sampai pada kekuatan pokok minimum. Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit.

Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).

Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.

Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan. Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.

Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.

Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.

Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.

(DMC)

View the Original article

08 Maret 2013

KFX seri C100 dan C200 (image : EagleOwl)

Jakarta, Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Sisriadi, Senin (4/3) di Kantor Kemhan Jakarta memberikan keterangan tentang wacana penundaan proyek pembangunan Pesawat Generasi 4,5 Korean Fighter Xperiment yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Korea Selatan melalui Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

Program ini akan membutuhkan dana total sekitar US$ 5 milyar dimana share pemerintah Indonesia adalah 20 % dari total pembiayaan. Meskipun Share Pemerintah Indonesia adalah 20% dari total pembiayaan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh proses perancangan dan produksi yang meliputi Technology Development Phase (TD Phase), Engineering and Manufacturing Development Phase (EMD Phase), Joint Production and Joint Marketing. Dengan Investasi sebesar ini, Indonesia akan mendapatkan 20 % dari pembuatan pesawat (Workshare) dan 20 % dari penjualan pesawat terbang.

Kapuskom Publik Kemhan menekankan, Proyek produksi bersama pesawat KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah disetujui pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012. Didalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan pihak Indonesia dan Korea telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC dan telah dikirim sebanyak 37 engineer Indonesia yang merupakan kerjasama kedua negara di CRDC untuk melaksanakan perancangan pesawat KF-X/IF-X).

Namun didalam perjalanan mengikuti perkembangan Politik dan Ekonomi yang sedang terjadi, Pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak DAPA, pihak Korea berinisiatif untuk menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun. Penundaan ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan Parlemen ROK untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung terlaksananya tahap EMD Phase (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program. Dijelaskan ada tiga tahap dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, technical development. Kedua, engineering manufacture. Dan ketiga, pembuatan prototipe. Tahap yang ditunda adalah tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah ROK akan melaksanakan Economic Feasibility Study terhadap program ini.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Korea tidak akan melakukan terminasi Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, mengingat dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah ROK sangat besar. Penekanan untuk tidak akan melakukan terminasi Program ini ditegaskan dalam Joint Committee ke-4 pada tanggal 10-11 Desember 2012 lalu.

Sementara itu bagi Pemerintah Indonesia penundaan tahap EMD program KF-X/IF-X selama 1,5 tahun (sampai dengan September 2014) akan berdampak terhadap rencana anggaran yang telah disiapkan pemerintah. Dengan adanya penundaan tahap EMD, pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 1.1 Triliun tidak mungkin diserap sepenuhnya. Oleh karena itu pihak RI telah mengintensifkan langkah-langkah penyiapan alih teknologi dengan kegiatan antara lain Operasionalisasi DCI (Design Centre Indonesia) untuk memetakan dan mengembangkan kompetensi SDM yang telah terbentuk selama

tahap TD Phase, penguatan industry pertahanan dalam negeri yang akan terlibat dalam program ini, dan Technology Readiness (kesiapan teknologi).

Dengan penundaan ini diharapkan kesiapan Indonesia dalam program KF-X/IF-X ini akan semakin baik. Dalam kaitannya dengan dana share, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan dana untuk Program EMD Phase ini, dana share yang sudah dianggarkan di TA. 2013 belum disalurkan.

(KemHan)

View the Original article

01 Februari 2013

Kontrak pembelian PKR-105 kedua akan langsung dengan persenjataannya (photo : Defense Studies)

Kapal Untuk Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah kapal parang baru yang fokus pada pengawasan laut perbatasan dan pemekaran organisasi menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Kamis-Jumat (31/1-1/2).

Kepala Staf TNI AL Laksamana (TNI) Marsetio dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AL Cilangkap menjelaskan, sejumlah kapal baru akan melengkapi TNI AL hingga tabun 2014.

"Kapal selam akan beroperasi lima unit. Sebanyak tiga unit baru dibuat dengan kerja sama Korea Selatan. Pembuatan kapal ketiga dibangun sepenuhnya di PT PAL Surabaya" kata Marsetio.

Untuk kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde Belanda, lanjutnya, memasuki kontrak pembelian unit kedua.

"Pada pembelian kedua akan dilengkapi peluncur torpedo, ruang kendali tempur, dan cupola senjata permukaan yang sebelumnya tidak diberikan dalam pembelian kontrak pertahanan. Pembangunan PKR juga melibatkan PT PAL Surabaya," ujar Marsetio.

Pada Desember 2012, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Heryanto mengatakan, sebanyak 250 teknisi PT PAL dikirim ke Belanda untuk ikut dalam pembangunan kapal PKR.

Rencana pembelian tiga light frigate eks kapal kelas Nakhoda Ragam Angkatan Laut Brunei dinilai sudah tidak bermasalah. Menurut Marsetio, perlengkapan yang dinilai kurang akan dilengkapi olah BAe Inggris dan sekarang keputusan Ada di tangan Kementerian Pertahanan.

Vietnam, Filipina,  Malaysia, dan Aljazair batal membeli tiga light frigate itu karena ada kendala teknis, seperti sudah tutupnya perusahaan yang menjadi penyedia sarana kendali tempur.

Namun, Poengky Indarti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pembelian Senjata TNI mengkritisi rencana pembelian kapal PKR kedua dari Belanda.

"Beli kapal rudal kok tanpa rudal. Pembelian senilai 220 juta dollar AS itu tidak dilengkapi senjata utama, yakni peluru kendali. Kita masih harus membayar 75 juta dollar AS untuk melengkapi rudal bagi kapal tersebut," kata Poengky."

(Kompas)

View the Original article

17 Januari 2013

Rudal anti pesawat SeaWolf dibuat oleh British Aircraft Corporation, kemudian diteruskan oleh BAE Dynamics, dan akhirnya digabung ke dalam MBDA. Di Inggris rudal ini akan dipensiunkan tahun 2018 digantikan oleh rudal CAMM, sedangkan di Malaysia akan menggunakan rudal ini pada Lekiu class fregat sampai tahun 2020 untuk selanjutnya digantikan dengan rudal Aster-15 atau VL MICA (photo : Cavalry)

RI Minta Peluru Kendali Kapal Inggris Direparasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan berupaya melobi Pemerintah Kerajaan Inggris soal perbaikan sistem peluru kendali kapal multi role light fregat. "Tadi sudah dibicarakan masalah upgrading, salah satu sistem peluru kendali kapal itu," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, Rabu, 16 Januari 2013.

Indonesia membeli kapal multi role light fregat asal Inggris ini dirancang selama 1,5 tahun. Permintaan perbaikan sistem peluru kendali itu karena pabrik peluru kendali Seawolf yang terpasang pada kapal tersebut tutup. Gaga-gara inilah Malaysia, Brunei, Aljazair, dan Filipina batal membeli kapal ini. "Itu memang menjadi salah satu pertimbangan sehingga negosiasinya lama," kata Ediwan.

Kementerian Pertahanan mengaku sudah memeriksa masalah teknis terkait kapal tersebut. "Secara teknis, kapalnya masih bagus, tinggal masalah satu itu (peluru kendali)," kata dia. Ediwan menyebut tiga unit fregat kelas nakhoda yang akan dibeli tersebut masih memiliki sistem sonar dan radar yang masih baik.

Kapal ini, kata Ediwan, kini dimiliki oleh galangan kapal Lurssen asal Jerman. "Tapi (kapalnya) masih diparkir di Inggris," kata dia. Harga tiga unit kapal fregat ini mencapai US$ 385 juta, "Bahkan bisa lebih dari itu," kata dia.

Negosiasi kontrak pembelian kapal, kata Ediwan, diharapkan rampung cepat. "Saya harap bulan ini bisa rampung. Negosiasi berlangsung sejak enam bulan terakhir."

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin juga mengakui adanya rencana pembelian kapal perang untuk TNI Angkatan Laut ini. Pembelian kapal permukaan ini memang termasuk prioritas," kata dia.  Pengadaan kapal ini murni pembelian.

(Tempo)

View the Original article

11 Januari 2013

MBT Leopard Revolution (photo : Tempo)

TNI Akhirnya Resmi Beli Tank Leopard  

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Leopard Revolution dilengkapi dengan sistem perlindungan 360 derajat (image : Militaryphotos)

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard Ri dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard Ri dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

(Tempo)

View the Original article

10 Januari 2013

Helikopter AH-64D Apache Longbow (photo : Militaryphotos)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

(Tempo)

View the Original article

08 November 2012

Sistem peluncur roket Astros II (photo : Defense Studies)

Jakarta, DMC – Di hari kedua penyelenggaraan Indo Defence 2012, Kamis (8/11) di stand Pameran Kementerian Pertahanan RIdilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama Transfer of Technology (ToT) dengan Pemerintah Brazil dan Pemerintah Jerman.

Avibras

Penandatanganan MoU ToT pertama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro yakni dalam rangka pengadaan Multi Launcher Rokcet System atau sistem peluncur roket jarak jauh dengan perusahaan Avibras Industria Aeroespacial Brazil.

Tekhnologi tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak LAPAN, PT. Pindad, PT DI dan Bengpuspal TNI AD. Penandatanganan dilakukan oleh Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dengan President Avibras Industria Aeroespacial Brazil Sami Josef Hassuani. MoU kerjasama ini merupakan implmentasi didalam proses Transfer Technologi dalam pembelian dari produk roket.

Tank Leopard Revolution (photo : Defense Studies)

Rhenmetall AG

Sementara itu penandatanganan dengan pemerintah Jerman khususnya Rheinmetall AG Jerman terdapat dua bentuk, pertama, dalam hal pengadaan Medium Battle Tank untuk ukuran 30 ton dan Main Battle Tank (MBT) Leopard ukuran 60 ton serta tank pendukungnya. Kedua adalah MoU pelaksanaan ToT yang akan diberikan kepada PT. Pindad, Bengpuspal Ditpalad dan Bengpushub Dithubad.

Penandatanganan MoU yang dilakukan dengan Jerman tersebut merupakan langkah awal untuk hubungan yang lebih lama khususnya pengadaan Tank jenis MBT Leopard. Pemerintah Indonesiamenginginkan jumlah MBT Leopard sekitar 2 Batalion Satuan setingkat Leopard untuk Kavaleri TNI Angkatan Darat.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dengan Direktur Rheinmetall AG Jerman, Herald Westernman.

(DMC)

View the Original article

02 Juli 2012

Rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda dihentikan dan telah beralih ke Jerman sepenuhnya (photo : Sonaz)

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pertahanan Indonesia memastikan membeli tank berat (Main Battle Tank) Leopard dari Jerman sebanyak 100 unit dalam rangka modernisasi alutsista TNI Angkatan Darat. Rencana semula  tank berat Leopard akan dibeli dari Belanda.

"Khusus TNI AD, kita telah putuskan membeli tank berat leopard dari Jerman dengan pertimbangan memperoleh kepastian waktu dan target  dari volume peralatan militer yang kita perlukan," kata Wamenhan Sjafrie Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Wamenhan, rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda dihentikan sehingga fokus pembelian tank yang berasal dari Jerman tersebut berjalan lancar.

Dijelaskan Sjafrie, alokasi anggaran sebesar 280juta dolar AS, yang diperlukan diproses berdasarkan alokasi pinjaman luar negeri, dimana prosesnya melalui grend book maupun blue book baik dari Bapennas maupun Kementerian Keuangan.

"Saat ini proses dilakukan secara akselerasi, dan pararel sehingga dalam waktu satu minggu kita akan segera memperoleh kepastian-kepastian dari aspek pengadaan dan pembiayaan dan tentu saja diikuti oleh aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan BPKP, LKTP dan Itjen Kemhan serta  Mabes TNI dan angkatan," ungkapnya.

"Jumlah yang diinginkan dalam pengadaan tank ini kurang lebih 100 unit, dari jumlah tersebut,  kita inginkan 15 unit sudah berada di Indonesia pada Oktober 2012," terangnya.

Dia menambahkan pertimbangan pembelian Main Battle Tank Leopard dari Belanda tidak diteruskan karena faktor kepastian waktu dan kepastian proses yang diperlukan tidak satupun ditanggapi pihak Belanda.

Terkait keinginan Kemhan agar 15 unit  tank berat Jerman itu sudah berada di Indonesia Oktober 2012, penempatannya menurut Sjafrie sepenuhnya kewenangan Mabes TNI Angkatan Darat.(rm)

(BIPNews)

View the Original article

05 Juni 2012

Kapal PKR10514 rancangan Damen Schelde (all photos : Defense Studies)

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) secara resmi menandatangani kontrak pengadaan 1 unit  Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda.

Kontrak ditandatangani oleh Kepala Baranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo yang mewakili Kemhan RI dengan Director Naval Sale of DSNS Evert van den Broek yang dalam hal ini mewakili pihak DSNS, Selasa (5/6) di kantor Kemhan, Jakarta. Hadir dan menyaksikan acara penandatangan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL. Hadir pula Dubes Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan dan Direktur Utama PT.PAL Indonesia (Persero) Ir M Firmansyah Arfin.

Pengadaan Kapal PKR 10514 ini dalam rangka untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.  Disamping digunakan untuk tugas – tugas  tempur, Kapal PKR 10514 ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar)  terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kabaranahan Kemhan RI  mengatakan,  dalam pembangunan Kapal PKR 10514 ini, Damen Schelde Naval Shipbuilding melakukan joint production (kerjasama produksi) dengan PT. PAL Indonesia (Persero) selaku industri pertahanan dalam negeri.  Damen Schelde Naval Shipbuilding telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR 10514 kepada PT. PAL Indonesia (Persero).

Rencananya, Kapal PKR 10514  ini akan dibangun di tiga tempat antara lain PT. PAL Indonesia (Persero), Vlisingen dan Galatz. Terakhir Kapal PKR 10514 akan dirakit di PT.PAL Indonesia (Persero). Diharapkan, Kapal PKR 10514  ini sudah selesai dan diserahterimakan pada awal  tahun 2017.

Lebih lanjut Kabaranahan mengatakan,  ini adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri khususnya  PT. PAL Indonesia (Persero) dalam mengembangkan kemandirian di bidang Alutsista.  Hal Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemhan RI melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang akan melaksanakan rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, guna mendukung pengadaan Kapal PKR 10514 ini,  Kabaranahan Kemhan RI mengungkapkan pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran kredit eksport dengan alokasi multiyears dengan jumlah 220 juta dolar AS.


(DMC)

View the Original article

31 Maret 2012

KCR-60 rancangan PT PAL (image : Kaskus Militer)

PT PAL Mulai Tangani Alusista

Mendapatkan nafas baru baik dalam bentuk dana bantuan maupun jajaran direksi, PT Penataran Angkutan Laut (PAL) Indonesia langsung menggenjot kinerjanya dengan menangani proyek-proyek yang telah mereka terima.

Menyerap instruksi dari kementrian BUMN, perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia ini fokus untuk menangani pesanan kapal dari kementrian pertahanan melalui Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut. Saat ini, kedua pihak mulai melaksanakan kesepakatan untuk membangun dua kapal tugboat (kapal tunda) dan tiga kapal cepat rudal (KCR).

Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin menyatakan, pembangunan lima kapal tersebut merupakan kelanjutan dari kontrak yang telah diteken 20 desember 2011 lalu. Seiring dengan pergantian jajaran direksi, proyek tersebut akhirnya bisa terproses.

KRI Leuser 924, kapal tunda samudera yang saat ini dioperasikan TNI juga merupakan produksi dalam negeri. (photo : TNI AL)

"Saat ini, kami sudah mulai memulai proses konstruksi kapal tunda pertama. Sedangkan kapal KCR sedang dalam tahap desain," jelasnya dalam acara first steel cutting kapal tugboat M276. Dengan kondisi ini, Firmansyah berharap kinerja PT PAL bisa terpacu.

Realisasi akhir kedua kapal ini, lanjut Firmansyah, ditarget pada juni 2013. " Sesuai kontrak, kapal tugboat pertama selesai april tahun depan sedangkan kapal kedua harus selesai di pertengahan juni tahun depan juga," ungkapnya.

Firmansyah merasa optimis bahwa perusahaannya bisa mencapai target waktu. "Menurut pengalaman, kami bisa mencapai tenggat waktu yang ada. Kami bukannya pertama kali membangun tugboat," tegasnya.(adn/jpnn/rum)

View the Original article

26 Maret 2012

Perusahaan Kital asal Filipina memenangkan tender UAV oleh Kemhan RI mengalahkan 5 kontestan lainnya dari Indonesia, Belanda, Ceko, Hongaria, dan Irkut-Russia (photo : mondoweiss)

RI akan beli pesawat tanpa awak teknologi Israel

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan berencana membeli empat pesawat tanpa awak dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembelian pesawat tanpa awak itu masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian 4 pesawat tanpa awak ini sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat, apabila disetujui oleh DPR sehingga kontraknya efektif, maka pesawat itu akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," kata Sjafrie.

Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radiusnya 200-400 kilometer. Pesawat tanpa awak ini juga, kata dia, dapat dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar Indonesia tetap membeli empat pesawat tanpa awak teknologi Israel itu.

View the Original article

04 Maret 2012

Helikopter Bell 412 EP (Extra Performance) yang diserahkan PT DI kepada TNI AD dan TNI AL(photo : Kemhan)

BANDUNG- Kementrian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia berencana memesan kembali sekitar 40 unit helikopter untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Hal tersebut disampaikan oleh Mentri Pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro.

Menurut Purnomo, sampai tahun 2010 hingga saat ini Indonesia sudah memiliki sekitar 76 helikopter yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan. Namun, lanjutnya untuk menambah kekuatan pertahanan, pemerintah juga perlu melakukan penambahan jumlah helikopter, paling tidak 50 persen dari jumlah yang saat ini.

“Sampai saat ini, TNI sudah memiliki sebanyak 76 helikopter, tetapi untuk memperkuat pertahanan, paling tidak kita perlu membangun helikopter lebih dari 50 persen dari jumlah yang sudah ada, atau sekitar 40 unit helikopter,” katanya kepada wartawan saat ditemui usai penyerahan helikopter dari PT DI kepada TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, di Hanggar Aircraft PT DI, Jalan Pajajaran, (2/3).

Sampai tahun 2014 jumlah pesanan tambahan Kemhan kepada PT DI sebanyak 40 helikopter lagi (photo : Tempo)

Untuk pembangunan sekitar 40 unit helikopter tersebut, Purnomo menyatakan, pihaknya kembali mengggandeng PT DI untuk bekerjasama. Namun, untuk menyelesaikan ke-40 unit helikopter tersebut, lanjut Purnomo, pihaknya hanya memberikan tenggat waktu yang cukup singkat kepada PT DI.

“Kami berharap ke-40 unit helikopter tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2014 mendatang, jadi PT DI harus bekerja lebih giat, bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan helikopter tersebut,” ujarnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin. Dirinya mengatakan, sampai saat ini pemerintah memang memprioritaskan pembangunan pertahanan negara.

“Selama tujuh tahun ini, pemerintah sudah memberikan anggaran tiga kali lipat untuk anggaran pertahanan, karena pertahanan memang menjadi salah satu prioritas dari pembangunan negara,” katanya.

Untuk pembangunan pertahanan tersebut, lanjut Hasanudin, pemerintah memberikan dukungan seratus persen, bahkan unlimited (tidak terbatas). Dan dirinya berharap anggaran yang sudah dan akan diberikan untuk pembangunan pertahanan negara bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

“DPR RI mendukung pembangunan pertahanan negara ini, kami mendukung seratus persen bahkan unlimited, dan kami juga berharap agar setiap rupiahnya bisa digunakan untuk TNI,” ujarnya.

Dan untuk pembangunan pertahanan negara, Hasanudin mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana sekitar 4.2 triliun rupiah, termasuk untuk pembangunan ke-40 helikopter tersebut.

“Sampai 2014, kami sudah mengalokasikan dana sebesar 4.2 triliun rupiah untuk pembangunan pertahanan, hal tersebut juga berkat kebijakan dari Kemhan, dan dengan ini industri pertahanan perlu bekerja lebih giat lagi untuk membangun helikopter, kalau bisa dalam satu tahun bisa mengeluarkan 10 unit helikopter, sehingga industri pertahanan bisa menyelesaikannya sebelum pergantian kabinet,” jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama PT DI, Budi Santoso mengatakan pihaknya siap menerima pesanan helikopter dari Kemenhan. Menurutnya, jika pihaknya pintar mengatur jadwal, pembangunan helikopter bisa diselesaikan tepat waktu.

“Kita perlu pintar-pintar mengatur schedule nya, agar pembangunan helikopter bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan,” katanya.

Hingga saat ini, Kemhan sudah memesan tujuh unit helikopter yang pengerjaannya dilakukan di PT DI. Tiga helikopter yang sudah diselesaikan, yakni seri Bell 421 EP, kemarin diserahkan kepada Kemhan untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sementara empat helikopter lainnya, kini masih dalam pengerjaan. (mga)

View the Original article

21 Desember 2011

Tiga kapal selam akan dibangun untuk kebutuhan TNI AL (photo : DMC)

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpene). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL. (BDI/SR)

(DMC)

Baca Juga :

S. Korean Shipbuilder Signs Largest-Ever Defense Export Deal

21 Desember 2011

SEOUL, (Yonhap) -- A South Korean shipbuilder has signed the country's single-largest defense export deal, agreeing to sell submarines to Indonesia, officials said Wednesday.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering has won a 1.3 trillion won (US$1.1 billion) order to build three submarines for Jakarta, becoming the first local company to export submarines, the company and the state-run Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said.

Daewoo Shipbuilding said it will deliver the submarines, each weighing 1,400 tons, by the first half of 2018.

The monetary value of the deal is South Korea's largest for a defense contract, Daewoo Shipbuilding said. It added the submarines to be exported can each carry 40 sailors and will be equipped with eight weapon tubes to fire torpedoes and guided missiles.

According to the DAPA, South Korean defense contractors acquired a record $2.4 billion in combined export orders this year, more than double the amount from a year ago and an increase of almost $2.2 billion from 2006.

Daewoo Shipbuilding had been competing with a French company since July. In September, Defense Minister Kim Kwan-jin visited Indonesia and asked Purnomo Yusgiantoro, his Indonesian counterpart, to add South Korean submarines to Jakarta's aging naval fleet.

This was the second major defense deal between Seoul and Jakarta this year. In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export the T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets to Indonesia.

View the Original article

22 Desember 2011

Pesawat KFX hasil impresi artis (image : Kookbang Ilbo)

Bandung, DMC - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., meresmikan kantor Design CentreProgram Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kamis (22/12) di Gedung Pusat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Peresmnian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Sekjen Kemhan yang didampingi Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Prof. Dr. Pos M. Hutabarat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Prof. Dr. Ir. Edi S Siradj, M.Sc. dan Direktur PT.Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Design Centre ini dibangun sebagai tempat yang berfungsi sebagai back up dan mirroring system dalam pembangunan teknologi pesawat KF-X/IF-X. Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X merupakan program kerjasama Goverment to Goverment (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea.

Program ini dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan melibatkan TNI AU, PT.Dirgantara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan BPPT. Pesawat KF-X/IF-X adalah pesawat tempur multi-role generasi 4.5 (F16++) yang dirancang untuk dioperasikan setelah tahiun 2020.

Sekjen Kemhan dalam sambutannya mengatakan, Design Center ini dibangun selain sebagai backup kegiatan para Enginer Indonesia yang tergabung dalam Tim Enginering di CRDC Korea, juga digunakan pula untuk memberikan pengalaman kepada pada insinyur – insinyur muda Indonesia untuk dapat terlibat kemudian memahami dan juga sebagai penerus di kemudian hari.

Design Center ini dibangun dengan inventasi yang tidak sedikit, oleh karena itu diharapkan ini menjadi tempat bagi Tim KF-X/IF-X dalam mengintegrasikan kemampuan dan engineringnya baik yang ada di CRDC Korea maupun di PT. Dirgantara Indonesia, guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap design pesawat tempur KF-X/IF-X yang akan dibuat.

Sekjen Kemhan mengungkapkan telah mendapat laporan bahwa Insinyur – Insinyur Indonesia tidak juga kalah dengan insinyur – insinyur dari Korea. Insinyur Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan technology development di CRDC Korea bahkan dalam beberapa sub keahlian mereka memimpin.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Sekjen Kemhan menyampaikan rasa bangsa dan terimkasih kepada insinyur yang telah dikirim ke Korea Selatan dan kedepan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kita semua didalam menjalankan program.

Sekjen kembali menegaskan bahwa program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini merupakan program nasional dan menjadi program kebanggaan bangsa Indonesia. Kesuksesan program ini akan menjadi kesuksesan bersama, memang sebagai ujung tombang adalah PT. Dirgantara Indonesia, namun peran dari semua pihak juga sangat diperlukan baik itu dari Kementerian Ristek, BPPT, ITB atau Universitas lain yang mendukung.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menegaskan, kemampuan dalam pembuatan pesawat tempur mempunyai nilai yang sangat strategis, karena tidak banyak negara yang mampu membuat pesawat tempur dan pesawat tempur ini masih akan terus digunakan oleh negara – negara didalam membangun kekuatan pertahanannya.

Mungkin pada awal-awal sekarang ini dirasa masih terasa berat untuk mengikuti kegiatan di dalam pengembangan pesawat KF-X/IF-X, namun kalau melihat kedepan mungkin ini akan menjadi solusi bagi Indonesia dalam memperkuat pertahanan. Karena kalau pertahanan kuat salah satunya dibackup dengan kemampuan pesawat tempur maka diplomasi dan perekonomian Indonesia bisa berjalan akan baik.

“Ini pemikiran saya mengapa sangat strategis kita harus berhasil didalam meningkatkan kemampuan kita membuat pesawat tempur kedepan, dibuatnya Design Center untuk membackup agar secepatnya kita mendapatkan alih teknologi dari negara yang sudah lebih maju dari kita. Sehingga kedepan kita bisa mandiri didalam mendukung kebutuhan pertahanan khususnya pesawat tempur”, tambah Sekjen Kemhan.

Mengakhiri sambutannya Sekjen kembali menekankan kembali kepada Tim KF-X/IF-X untuk memaksimalkan keberadaan Design Center ini dalam mendukung Tim Enginering Indonesia di CRDC Korea dan sekaligus Tim Enginering di Indonesia yang sudah mulai dirintis pembentukannya. (BDI/SR)

View the Original article

07 November 2011

Roket Kendali RKX-200 turut diuji-coba dalam kegiatan ini (photo : Puslatpur)

Kemhan RI gelar Uji Coba Roket R-Han dan Mortir 81 Pindad di Puslatpur Kodiklat TNI AD

Kemhan RI menggelar uji coba penembakan Roket R-Han, Bodem dan Base Plate Mortir 81 Pindad yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Nopember 2011 di Daerah Latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD.

Kegiatan uji coba ini melibatkan beberapa Kementrian, Instansi Militer maupun Sipil antara lain dari Kemhan RI, Kemristek, Kemperind, Pindad, LAPAN, PT DI, PT KS, PT Dahana, BMKG, Marinir TNI AL, Puslatpur Kodiklat TNI AD dan personel dari satuan Dam II/Swj.

Hadir dalam acara tersebut pejabat dari Kemhan RI, Laksamana Muda TNI Dwi Ujianto, Mayjen TNI Zainal Fahri Tamzis yang didampingi oleh Danpuslatpur Kodiklat TNI AD Kolonel Inf Moch. Fachrudin.

Adapun senjata dan roket yang diuji coba antara lain Modem dan Base Plate Mo 81 Pindad, Roket R-Han 122 mm, Roket D 1220, RWX 200, RKX 200 dan RTX 100. Senjata tersebut merupakan hasil dari penelitian Kemristek, PT Pindad, LAPAN, PT DI, PT KS, PT Dahana yang dikoordinir oleh Kemhan RI.

Pelaksanaan kegiatan uji coba ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.

View the Original article

25 November 2011

Roket R-HAn 122 terus dilakukan uji coba sebelum diproduksi massal (all photos : DMC)

Baturaja, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Teknik Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekindhan Ditjen Pothan) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali melakukan uji coba Roket R-Han 122. Uji coba dilakukan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan., Jum’at (25/11).

Selain bersama LAPAN, dalam uji coba tersebut Kemhan juga melibatkan pihak – pihak terkait dari industri pertahanan dalam negeri antara lain PT. Pindad, PT. DI dan PT. Dahana. Selain itu, Kemhan juga mengundangan TNI AL sebagai calon pengguna Roket R-Han 122.

Uji coba kali ini merupakan hasil dari evalusi uji coba yang dilakukan sebelumnya pada bulan November 2010 di tempat yang sama. Melalui uji coba dan evaluasi secara terus menerus diharapkan Program Roket Nasional dengan nama R-Han 122 tersebut nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan siap diproduksi sesuai keinginan pengguna dalam hal ini TNI.

Dari 21 unit Roket R-Han 122 yang diluncurkan hari ini terdiri dari satu dua roket warhead smoke (asap) dan 19 unit roket warhead live (tajam). Peluncuran roket dibagi dalam tempat tahap dilaksanakan secara salvo menggunakan mobil launcher. Tahap satu tiga unit, kedua enam unit, ketiga enam unit dan keempat enam unit.

Roket R-Han 122 yang memiliki jarak jangkau 14 kilometer tersebut merupakan hasil kerjasama yang sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, LAPAN, PT. Pindad, dan pihak terkait lainnya. Pengembangan roket R-Han 122 dalam rangka mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Hadir menyaksikan dan menijau secara langsung uji coba Roket R-Han 122 antara lain Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kemhan Mayjen TNI Zaenal Fahri Tamzis dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI AL dan industri pertahanan dalam negeri. (BDI/SR)

(DMC)

View the Original article