10 Februari 2012
Boeing BBJ2 untuk Pesawat Kepresidenan RI (photo : Republika)
JAKARTA– Presiden Indonesia kini resmi memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat seri 737- 800 Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) yang dibeli langsung dari pabrik Boeing telah diserahterimakan pada tanggal 21 Januari 2012 di Amerika Serikat.
Jika tidak aral melintang, pesawat tersebut akan mulai melayani tugas kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Agustus 2013 nanti. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) Lambock V Nahattands mengungkapkan, pemerintah telah melunasi pembayaran senilai USD58,6 juta atau Rp525,91 miliar kepada Boeing Company yang seluruhnya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun dana sebesar itu baru untuk pembelian “green aircraft” atau pesawat kosong yang belum dilengkapi dengan interior dan sistem keamanan. Untuk pengerjaan interior kabin pemerintah menganggarkan dana sebesar USD27 juta sedangkan sistem keamanan sebesar USD4,5 juta. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan untuk membeli pesawat kepresidenan sebesar USD91 juta.
Namun, biaya interior kabin dan sistem keamanan itu masih bisa berubah tergantung pada pemenang lelang. “Saat ini dalam proses pelelangan yang pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Pekerjaan interior cabin dan security system akan dimulai Mei 2012 dan diperkirakan selesai Agustus 2013,”jelas Lambock, dalam keterangan persnya di gedung Sekretariat Negara,Jakarta.
Saat ini pesawat kepresidenan masih berada di AS untuk proses pemasangan enam tangki bahan bakar. Proses selanjutnya adalah penyelesaian interior kabin dan pemasangan sistem keamanan.“Semua itu dilakukan oleh completion center yang berpengalaman mengerjakan cabin interior dan security system pesawat VVIP. Saat ini sedang dalam proses pelelangan yang dilakukan secara internasional dan pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) TB Hasanuddin mendukung keputusan pemerintah membeli pesawat kepresidenan. Menurut dia, untuk keperluan Presiden memang sangat dibutuhkan pesawat yang bukan sewaan. “Dari sisi anggaran, beli jauh lebih effisien dari menyewa terus menerus. Saya pernah alami saat di Sekmil. Kalau sewa dan terus menerus setidaknya sebulan empat kali, maka sewa jauh lebih mahal,” katanya.
Biaya itu, lanjut dia, belum termasuk untuk modifikasi yang harus disiapkan sebelum hari H pemakaian. Sebab, untuk kepergian Presiden juga harus disiapkan untuk seting tempat duduk serta keperluan lain termasuk tempat istirahat. Dari sisi keamanan, memiliki pesawat kepresidenan jauh lebih aman dibandingkan sewa. Selain perawatannya bisa dilakukan setiap saat, dengan status pesawat kepresidenan maka pesawat tersebut akan dilengkapi dengan alat komunikasi khusus untuk standar presiden.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut, sebagai bangsa besar Indonesia perlu menjaga dan menunjukkan marwahnya di hadapan bangsa lain. Ini terkait dengan harga diri yang semuanya harus bisa ditunjukkan oleh simbol negara. ”Masak kita kalah sama Papua Nugini sih,”ujarnya. Untuk diketahui, Presiden RI selama ini lebih banyak menggunakan pesawat sewaan dari Garuda Indonesia.
Selama menjabat presiden, SBY seringkali menggunakan jenis Airbus A330 milik Garuda Indonesia. Presiden sebelumnya pun melakukan hal yang sama. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering memakai Boeing Bussiness Jet (BBJ) 737-800 atau Boeing 707, sedangkan Megawati Soekarno Putri sering memakai MD- 11 atau RJ-85 PAS.
Berdasar data yang ada, Indonesia sebenarnya pernah mempunyai pesawat kepresiden sendiri. Soekarno tercatat pernah memiliki tiga pesawat jetstar C-140. Presiden RI pertama itu sebelumnya juga pernah memiliki pesawat Ilyushin II-14 yang merupakan hadiah dari Rusia. Namun pada era Soeharto, presiden terlama Indonesia itu lebih banyak menggunakan pesawat Garuda atau TNI.
Tercatat Soeharto pernah memanfaatkan pesawat DC-8 Garuda Indonesia, DC-10 Garuda Indonesia, C-130 Hercules TNI Angkatan Udara, Helikopter SA- 330 Puma, atau SA 332 Super Puma TNI AU. Selain itu Soeharto pernah membeli Fokker 28 yang dioperasionalkan Pelita Air Service dan membeli Avro RJ-185 PAS.
Lebih Hemat dan Optimal
Keputusan membeli pesawat kepresidenan dilalui setelah melalui proses panjang sejak rapat kerja Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR pada 31 Mei 2010. Walaupun sempat menimbulkan pro-kontra, DPR telah menyetujui pengadaan pesawat kepresidenan karena lebih efektif dan efisien dibanding menyewa dari PT Garuda Indonesia seperti yang dilakukan selama ini.
Lambock menyebutkan, biaya sewa pesawat untuk presiden pada periode 2005 hingga 2009 adalah Rp813,794 miliar atau USD81,379 juta dengan kenaikan biaya sewa setiap tahun sebesar 10% atau USD8,137 juta. Sedangkan jika membeli pesawat dengan harga USD91 juta, biaya perawatan dan operasional selama 5 tahun USD36,5juta.
Jika diperhitungkan depresiasi pesawat selama 5 tahun senilai USD10,423 juta dan nilai buku aset pesawat sebesar USD80,785 juta, maka penghematan yang dihasilkan senilai USD32,136 juta.
Baca Juga :
4 Perusahaan AS Diundang Tender Desain Kabin Pesawat Kepresidenan
25 Januari 2012
Interior Pesawat Kepresidenan yang akan ditenderkan (photo : Republika)Jakarta - Pesawat Kepresidenan jenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Indonesia pada Jumat (20/1/2012) lalu dalam keadaan green aircraft alias kondisi kabin yang polos. Sekretaris Negara (Setneg) mengundang 4 perusahaan asal Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti tender mendesain kabin dan keamanan pesawat.
Hal itu tercantum dalam dokumen di situs Setneg yang bertajuk 'INVITATION FOR ATTAINMENT OF SELECTION DOCUMENT - COMPLETION CENTRE -CABIN INTERIOR AND SELF-DEFENSE'. Ada 2 file yang diunggah yaitu file undangan kepada 4 perusahaan AS untuk mendesain kabin pesawat Kepresidenan serta dokumen tata cara pengadaan dan lelang tender (procurement document).
File undangan itu dibuat dan diunggah pada 3 Januari 2012 dengan panitia pengadaan proyek Piping Supriatna. Dituliskan jadwal tender dari seleksi dokumen hingga penandatanganan kontrak yaitu Selasa, 3 Januari 2012 hingga Jumat, 16 Maret 2012.Adapun 4 perusahaan asal AS yang diundang tender yaitu:
1. Associated Air Center8321 Lemmon AvenueLove FieldDallas, TX 75209
2. PATS Aircraft Systems21652 Nanticoke AvenueGeorgetown, DE 19947, USA
3. L-3 Integrated Systems7500 Maehr Road Waco, Texas 76715-4580
4. Gore Design Completions, Ltd.607 N. Frank Luke DriveSan Antonio, TX 78226
Sebelumnya Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan Pemerintah kini sedang menyusun interior dan sistem keamanan pesawat.
"Memang perkembangannya tidak setiap hari. Baru sekitar satu minggu lalu untuk penerimaan green aircraft," ujar Mensesneg Sudi Silalahi usai RDP dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
"Sehingga proses berikutnya adalah interior dan security system. Sekitar 3 hari lalu serah terima, kita kirim tim yang terkait dengan pengadaan itu. Seluruh anggaran sudah disetujui anggota DPR. Sesuai rambu-rambu, tak ada hal yang lebih dari yang disepakati dahulu," ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Lambock V Nahattands mengatakan serah terima dilakukan pada 20 Januari 2012 lalu sekaligus dilakukan uji coba oleh tim.
"Kita minta tangki 4, ini nanti akan selesai April 2012. Maka kita akan lanjut ke cabin interior, masalah security akan diperhatikan juga," paparnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Lambock menjelaskan biaya proses untuk perbaikan pesawat tersebut juga sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan. Sehingga nantinya akan menjadi proyek berkesinambungan pada setiap tahunnya.
"Kita masih berusaha menekan harga. Pesawat green aircraft sudah selesai, cabin interior, bulan April sudah dengan tankinya. Perkiraan 2013 awal, kita sudah miliki pesawat kepresidenan," ungkapnya.
Untuk diketahui, harga pesawat tersebut mencapai US$ 58 juta (sekitar Rp 525 miliar). Pemerintah mengklaim berhasil menawar dari harga penawaran sebelumnya yang mencapai US$ 62 juta (sekitar Rp 561,5 miliar).
