03 Oktober 2012

Peningkatan anggaran pertahanan akan digunakan untuk percepatan pemenuhan Minimum Essential Force (photo : Kaskus Militer)

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi mengatakan, usulan penambahan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp 18,325 triliun di luar pagu definitif Kemhan tahun 2013 sebesar Rp 77,7 triliun berpotensi untuk disetujui.

Sebab, pengajuan tambahan anggaran Kemhan sebesar Rp 18,3 triliun untuk 2013 itu merupakan bagian anggaran alutsista Minimum Essential Force (MEF) untuk 2010-2014 yang mencapai Rp 156 triliun, terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp 99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp 57 triliun.

"Saya rasa ajuan penambahan anggaran. Kemenhan untuk 2013 sebesar Rp 18,3 triliun itu kita akan dukung, karena itu merupakan anggaran yang masuk dalam on top. Cuma yang perlu kita dalami nantinya soal sumbernya bagaimana. Memang itu uangnya dari APBN juga, cuma untuk program MEF yang alokasi pencairannya secara bertahap itu, memang tidak secara jelas disebutkan," ujar Fayakhun Andriadi kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (3/10).

Hal ini disampaikan Fayakhun terkait Raker dengan Menhan di Komisi I, Senin (1/10), yang membahas RKA/KL 2013. Saat itu, Kemhan mengajukan dana tambahan sebesar Rp 18,3 triliun. Fayakhun yang juga anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, yang perlu dipertajam dalam rapat berikutnya adalah tambahan itu digunakan untuk apa saja.

Usulan tambahan anggaran 2013 sekitar Rp 18,3 triliun ini sendiri terdiri dari penambahan anggaran untuk Kemhan Rp 672,34 miliar, Mabes TNI Rp 1,260 triliun, TNI AD Rp 9,283,93 triliun, TNI AL Rp 3,237 triliun, dan TNI AU Rp 3,871 triliun. Total Rp 18,325 triliun.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan tidak optimistis, jika program MEF 2010-2014 dengan anggaran lewat on top sebesar Rp 57 triliun akan terserap semua. "Justru seharusnya untuk anggaran on top di 2013 diajukan lebih besar lagi. Karena dikhawatirkan pada tahun terakhir 2014, dana yang tersisa masih besar, tidak terserap secara maksimal. Harusnya ajuan tambahan anggaran di 2013 ya Rp 22 triliun," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah menganggarkan Rp 156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode 2010-2014. Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran alutsista untuk memenuhi MEF untuk 2010-2014 mencapai Rp 156 triliun yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp 99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp 57 triliun.

Dari alokasi Rp 99 triliun tersebut, Rp 32,5 triliun digunakan untuk belanja barang dan Rp 66,6 triliun untuk belanja modal. Dana belanja modal itu terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar 6,5 miliar dolar AS dan sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri. Pemerintah, kata Menkeu, sudah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan (PSP) sebesar 5,7 miliar dolar AS. Artinya, masih ada sekitar 0,8 miliar dolar AS belanja modal yang belum didukung pembiayaannya, dan menurut Menkeu masih akan dievaluasi dalam pengajuan pembiayaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan, inisiatif baru pengadaan alutsista sebesar Rp 57 triliun tersebut sudah ditetapkan dalam Keppres 35/2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010-2014, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Desember 2011.

Kata Armida, alokasinya bertahap yaitu Rp 7 triliun pada 2010, Rp 4 triliun pada 2011, Rp 6 triliun pada 2012, dan Rp 40 triliun pada 2013-2014. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan dengan mekanisme yang berlaku.

(JurnalParlemen)

View the Original article

16 Mei 2012

Meriam salute gun Paspampres (photo : Kaskus Militer)

Komisi I DPRSetujui Hibah Enam Meriam Milik TNI AD Kepada RDTL

Jakarta, DMC– Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan menyetujui rencana pemerintah dalam hal iniKementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghibahkan barang milik Negara berupaenam pucuk meriam Salute Gun TNI AD kepada Pemerintah Republik Demokratis TimorLeste (RDTL).

Persetujuanhibah enam meriam Salute Gun kepada pemerintah RDTL ini disampaikan KetuaKomisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam forum Raker Anggota Komisi I DPR denganMenteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI AgusSuhartono, Selasa (15/5) di gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya,pada kesempatan Forum Raker tersebut, Menhan Purnomo Yusgiantoro, menyampaikanbahwa hibah dari enam meriam salute gun tersebut dalam rangka mendukung harikemerdekaan Negara RDTL yang ke-10 yang akan dihadiri banyak tamu negara asing.Selain itu kegiatan hibah ini juga memiliki arti penting dalam menjaga hubunganBilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste.

Lebih lanjutMenhan menjelaskan, TNI AD sebelumnya memiliki 18 pucuk meriam salut gunKaliber 75 MM, yang berada di Batalion Armed VII di Bekasi. Ditambahkan MenhanPemerintah Indonesia sebelumnya juga pernah melakukan hibah meriam salut gunkepada pemerintah Papua New Guinea (PNG) sejumlah 6 pucuk. Untuk itu,diungkapkan Menhan, dengan dihibahkannya kembali 6 pucuk meriam salut gunkepada pemerintah Timor Leste, maka TNI hingga kini memiliki 6 pucuk.

Sehubungandengan hal tersebut, Menhan menuturkan pemerintah memiliki rencana untukmengadakan kembali 12 pucuk meriam untuk jenis sama, yang mana rencananya initelah dimasukan dalam anggaran penghematan APBN-P dan optimalisasi untuk tahun2012.

Menhanmengharapkan adanya dukungan politik anggaran untuk merealisasikan targetpemerintah dalam pencapaian modernisasi untuk mengganti 12 pucuk Meriam SaluteGun yang telah dihibahkan kepada dua negara tetangga tersebut.

Turut hadirdalam Raker tersebut, perwakilan dari pemerintah, Wamenhan, SjafrieSjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Soeparno, Wakasad Letjen TNIBudiman, S.IP, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, YuriThamrin, dan  Sekjen Kemhan, Marsdya TNIEris Herryanto.

View the Original article

28 April 2012

Tank Leopard 2A6 (image : Militaryphotos)

Senayan - Komisi I DPR RI sepakat untuk mendukung rencana TNI AD membeli tank Leopard produksi Jerman. Sebelumnya banyak anggota Komisi Pertahanan yang menolak rencana pembelian tank bekas pakai Belanda ini. Mereka menolak karena perangkat perang ini tak sesuai dengan kondisi geografi Indonesia dan alih teknologinya sulit direalisasikan oleh produsen.

Komisi I akan mengiyakan secara resmi rencana TNI AD ini dengan catatan, sepanjang tidak ada upaya politisasi dari pihak mana pun. Selain itu, pembelian tank tersebut harus dilakukan langsung ke produsen di Jerman.

"Dengan demikian, memungkinkan adanya alih teknologi dan kerja sama pemeliharaan antara produsen dan PT Pindad," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (27/4).

Menurut Mahfudz, pembelian langsung ke produsen tank Leopard di Jerman akan memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan Indonesia dan lebih efisien harganya.

Meskipun hampir semua anggotanya menyatakan dukungan, hingga kini Komisi I DPR belum mengeluarkan keputusan resmi guna menyetujui rencana ini. Keputusan resmi akan dikeluarkan setelah anggaran untuk meng-goal-kan rencana ini dianggap sesuai. "Ya, Komisi I memang belum memutuskan persetujuan anggaran untuk pengadaan tank tersebut," ujar Wasekjen DPP PKS ini


(Jurnal Parlemen)

View the Original article