21 Februari 2013

Per Februari 2013 PT DI telah memenuhi 74% target kontrak tahun 2013 (photo : Viva)

BANDUNG, (PRLM).- PT Dirgantara Indonesia mendapatkan kontrak pengerjaan 14 unit pesawat per Februari 2013. Diproyeksikan nilai kontrak tersebut bisa memenuhi sekitar 74% dari target kontrak yang ditetapkan pada tahun ini.

Kepala Komunikasi PT DI, Soni Saleh Ibrahim, merinci keempat belas unit pesawat itu, masing-masing untuk pasar Asia Tenggara sebanyak 8 unit pesawat, dan 6 unit pesawat untuk pasar dalam negeri.

Adapun untuk pasar Asia Tenggara adalah CN 235 sebanyak 4 unit, pesawat CN 212 sebanyak 2 unit, dan pesawat CN 295 sebanyak 2 unit.

Sementara untuk pasar dalam negeri adalah pesawat jenis CN 235 sebanyak 3 unit, dan Helikopter Bell sebanyak 3 unit. "Secara total, kontraknya bernilai Rp 2,3 triliun," katanya saat jumpa pers di kantor PT DI, Jl Pajajaran, Rabu (20/2).

Dia menambahkan, target kontrak yang ditetapkan pihaknya untuk tahun ini sebesar Rp 3,1 triliun. Dengan demikian, progres nilai kontrak yang telah didapatkan oleh PT DI per Februari 2013 mencapai sekitar 74% dari target yang ditetapkan.

Selain itu, dia juga mengatakan, pihaknya sedang dalam proses menunggu hasil audit dari otoritas perhubungan udara Eropa atau European Aviation Safety Agency (EASA).

Audit tersebut merupakan salah satu rangkaian proses yang dilakukan agar pihaknya mendapatkan persetujuan untuk bisa melakukan perawatan Air Bus Military.

Dia mengatakan, rangkaian proses tersebut cukup lama. Menurutnya, sejak akhir tahun kemarin pihaknya telah menjalani proses tersebut.

"Setelah proses audit ini pun, masih ada lagi beberapa rangkaian proses, seperti sertifikasi orang-orang yang akan melakukan perawatan, kemudian proses kualifikasi tools yang akan kami pakai untuk perawatan itu," ujarnya.

PT DI menargetkan pendapatan sekitar Rp 200-Rp 250 miliar dari bisnis perawatan pesawat. Mengomentari jenis pesawat yang nantinya akan dirawat oleh PT DI, dia mengatakan, mayoritas pesawat tersebut adalah jenis pesawat Boeing dan Air Bus.

Soni berkeyakinan pihaknya bisa melewati proses kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat perawatan pesawatan. Hal itu didasari oleh besarnya modal untuk mengikuti rangkaian proses, dan keinginan untuk memperbesar porsi bisnis perawatan pesawat dari perusahaan asal Indonesia.

Terkait dengan besarnya porsi, dia mencontohkan bisnis perawatan pesawat pada tahun 2010 lalu. Menurutnya, bisnis perawatan pesawat pada masa itu senilai Rp 600 juta dolar AS.

Dari nilai tersebut, yang terserap oleh perusahaan asal Indonesia, termasuk PT DI, hanya sebesar 20%. Sementara sisanya sebagian besar diserap oleh negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Soni juga mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam masa menunggu kontrak pengerjaan pesawat komersil sekelas N 250 berkapasitas 70-80 penumpang. Inisiator pengerjaan pesawat tersebut adalah PT Ragio Aviasi Industri (RAI), dimana BJ Habibie menjabat sebagai ketua dewan komisarisnya.

Pesawat N-250

"PT RAI sudah mendekalarasikan diri pada 2012 awal, terkait pembuatan pesawat sekelas N 250 tersebut, dan hingga sekarang diskusi dengan PT DI sudah berlangsung. Namun, belum sampai ke masalah kontrak. Rencananya, nanti memang PT DI yang mengerjakan, sementara pemasaran oleh PT RAI," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan terkait masalah perencanaan. "Persiapannya memang harus dari sekarang, meski matrial belum masuk. Dan dalam waktu 3 tahun harus jadi. Kalau lebih dari itu, bisa kemahalan dari orang-orangnya, karena mereka juga kan digaji," katanya. (A-204/A-89)***

(Pikiran Rakyat)

View the Original article

01 Februari 2013

Kontrak pembelian PKR-105 kedua akan langsung dengan persenjataannya (photo : Defense Studies)

Kapal Untuk Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah kapal parang baru yang fokus pada pengawasan laut perbatasan dan pemekaran organisasi menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Kamis-Jumat (31/1-1/2).

Kepala Staf TNI AL Laksamana (TNI) Marsetio dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AL Cilangkap menjelaskan, sejumlah kapal baru akan melengkapi TNI AL hingga tabun 2014.

"Kapal selam akan beroperasi lima unit. Sebanyak tiga unit baru dibuat dengan kerja sama Korea Selatan. Pembuatan kapal ketiga dibangun sepenuhnya di PT PAL Surabaya" kata Marsetio.

Untuk kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde Belanda, lanjutnya, memasuki kontrak pembelian unit kedua.

"Pada pembelian kedua akan dilengkapi peluncur torpedo, ruang kendali tempur, dan cupola senjata permukaan yang sebelumnya tidak diberikan dalam pembelian kontrak pertahanan. Pembangunan PKR juga melibatkan PT PAL Surabaya," ujar Marsetio.

Pada Desember 2012, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Heryanto mengatakan, sebanyak 250 teknisi PT PAL dikirim ke Belanda untuk ikut dalam pembangunan kapal PKR.

Rencana pembelian tiga light frigate eks kapal kelas Nakhoda Ragam Angkatan Laut Brunei dinilai sudah tidak bermasalah. Menurut Marsetio, perlengkapan yang dinilai kurang akan dilengkapi olah BAe Inggris dan sekarang keputusan Ada di tangan Kementerian Pertahanan.

Vietnam, Filipina,  Malaysia, dan Aljazair batal membeli tiga light frigate itu karena ada kendala teknis, seperti sudah tutupnya perusahaan yang menjadi penyedia sarana kendali tempur.

Namun, Poengky Indarti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pembelian Senjata TNI mengkritisi rencana pembelian kapal PKR kedua dari Belanda.

"Beli kapal rudal kok tanpa rudal. Pembelian senilai 220 juta dollar AS itu tidak dilengkapi senjata utama, yakni peluru kendali. Kita masih harus membayar 75 juta dollar AS untuk melengkapi rudal bagi kapal tersebut," kata Poengky."

(Kompas)

View the Original article

26 Januari 2013

KCR-40, kapal cepat rudal dengan panjang 44m produksi PT Palindo Marine (photo : Palindo)

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana untuk menyerahkan sisa kontrak kebutuhan kapal cepat rudal 40 kepada PT. Palindo Marine, Batam. Sebelumnya perusahaan ini sukses memproduksi KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.

Palindo masih punya 'hutang' satu unit KCR 40 lainnya yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jika selesai, TNI AL akan memiliki empat unit kapal dari 16 unit KCR 40 yang ditargetkan hingga tahun 2019 mendatang.

"Dari kajian TNI AL, kami cenderung untuk menyerahkan kontrak produksi KCR 40 kepada Palindo," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2013 usai menerima protocol of delivery KRI Beladau 643 dari Palindo.

Palindo Marine sendiri baru menandatangani kontrak untuk produksi empat unit kapal cepat rudal dari 16 kapal yang ditargetkan dalam target minimum pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Pertimbangan untuk meneruskan kontrak dengan Palindo antara lain masalah perawatan kapal," ujar dia.

Direktur Utama Palindo Marine Harmanto mengaku siap untuk meneruskan kontrak produksi KCR 40. "Kami tidak masalah jika target pengadaan kapal dipercepat," kata Harmanto.

Pembuatan KCR 40, ujar dia, membutuhkan waktu 12 bulan untuk setiap unit. "Tapi tidak masalah karena kami bisa kerjakan secara paralel." Ahak--panggilan akrab Harmanto, mengaku mampu membangun lima kapal cepat rudal sekaligus.

Namun Kementerian Pertahanan mengakui masalah pendanaan masih menghambat percepatan produksi KCR 40. Tiga unit kapal yang sudah diproduksi, seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri. Bank Mandiri selaku bank milik pemerintah ikut membiayai pembuatan kapal senilai Rp 75 miliar per unit.

Kapal cepat rudal sepanjang 44 meter ini terbuat dari high tensile steel pada bagian lambung dan aluminium alloy di bagian atas. KCR 40 dapat melaju hingga 30 knot, atau kurang lebih 60 kilometer per jam.

(Tempo)

View the Original article

11 Januari 2013

MBT Leopard Revolution (photo : Tempo)

TNI Akhirnya Resmi Beli Tank Leopard  

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Leopard Revolution dilengkapi dengan sistem perlindungan 360 derajat (image : Militaryphotos)

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard Ri dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard Ri dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

(Tempo)

View the Original article

19 Desember 2012

Perolehan kontrak PT DI tahun 2012 (table : Kontan)

Penerimaan PT DI Selama 2012 Capai Rp 3,1 Triliun

Bandung - Pada tahun 2012 ini, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara kontrak yang dicapai mencapai Rp 9,5 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak dari dalam dan luar negeri. Di mana dari dalam negeri termasuk kontrak dari Kementrian Pertahanan sebesar Rp 8,2 triliun.

"Tahun 2012 ini istimewa. Kami mendapatkan kontrak mencapai Rp 9,5 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Ini pencapaian yang cukup besar apalagi setelah masa sulit yang pernah dialami PT DI beberapa tahun lalu. Biasanya paling maksimal kami dapat Rp 2 triliun, ini loncatan buat kami," ujar Kepala Komunikasi PT DI Sonny Ibrahim Saleh dalam Coffe Morning Break di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

Penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun tersebut berasal dari pembayaran pesawat terbang terbang sebesar 2,65 triliun, pembuatan komponen pesawat Rp 200 miliar, perawatan pesawat sebesar Rp 170 miliar dan alutsista sebesar Rp 80 miiliar.

"Pesawat terbang yang kami kerjakan pada 2012 ini diantaranya CN 235, CN 295, CN 212 dan helikopter. Sementara alutsista yaitu torpedo dan roket," tuturnya.

Untuk tahun 2013 dan 2014 mendatang PT DI telah mencatat penerimaan minimal sebesar Rp 3 triliun yang diperoleh dari kontrak pada 2012.

"Jadi tahun depan kita minimal sudah punya Rp 3 triliun di Tahun depan kontrak 2012. Kami berharap kerjasama dengan Sukhoi juga bisa terlaksana pada 2013 nanti," tutur Sonny.

(Detik)

Baca Juga :

2013, PT DI Targetkan Kontrak Rp 3 Triliun

BANDUNG, TRIBUN – Bagi PT Dirgantara Indonesia (DI), 2012 merupakan tahun yang sangat positif bagi kinerja lembaga BUMN yang dulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) itu. Pasalnya, selama 2012, PT DI menjalin kontrak bernilai Rp 8,2 triliun. Bahkan, PT DI optimis hingga akhir Desember 2012, mereka mampu menjalin kontrak senilai Rp 9,5 triliun.

“Ini merupakan tahun yang sangat positif bagi kami. Itu karena sebelum-sebelumnya, nilai kontrak kami, maksimalnya mencapai Rp 2 triliun,” sebut Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim, di PT DI, Selasa (18/12/2012).

Melihat kinerja selama 2012, Sonny menyatakan, pihaknya menyiapkan dan menyusun rencana kerja pada 2013. Target kontrak pada 2013, sebutnya, minimal sejumlah Rp 3 triliun. Begitu pula dengan proyeksi kontrak 2014. “Nilainya sama, minimal Rp 3 triliun,” sambungnya.

  

Diutarakan, pihaknya optimis dapat merealisasikan target kontrak 2013. Dasarnya, jelas dia, realisasinya sudah mencapai 90 persen. “Sekarang, dalam tahap tender. Mudah-mudahan saja gol,” ucap Sonny.

Jika terealisasi, katanya, kontrak 2013 masih berkaitan dengan pemerintah. Menurutnya, sekitar 50 persennya berupa kontrak dengan pemerintah. Sisanya, ungkap dia, kontrak dengan beberapa negara, antara lain, Filipina dan Thailand.  (win)

(TribunNews)

View the Original article

13 September 2012

Tank yang akan dibeli dari Jerman adalah 103 MBT Leopard, 50 Marder 1A3 dan 10 unit kendaraan pendukung (photo : Kemhan)

Wamenhan Terima Kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus, Rabu (12/9) menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia Mrs. Heeidrun Tempel, di Kantor Kemhan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan rencana kunjungan kerja High Level Committee (HLC) ke Jerman untuk bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) baik pabrik Rheinmetall maupun Grob dan tim HLC akan meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt minggu depan, pihak kedutaan besar Jerman akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik Rheinmetall dan Grob maupun pemerintah Jerman.

Terkait dengan pembelian sejumlah 103 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard, Tank jenis Marder 1A3 sebanyak 50 unit dan Tank pendukung 10 unit, Wamenhan menyampaikan bahwa pihak Rheinmetall akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012.

Wamenhan juga mengungkapkan pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana Main Battle Tank (MBT) Leopard sesuai dengan target Kementerian Pertahanan tetapi terdapat beberapa hal terkait administrasi dan logistik yang perlu diselesaikan oleh pihak Rheinmetall dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian Main Battle Tank (MBT) Leopard dapat tiba di Indonesia pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan Indo Defence 2012.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa usaha Jerman akan membantu pihak Indonesiadalam hubungan Government to Government.

(DMC)

View the Original article

20 Juli 2012

Produksi pesawat di PT DI (photo : vivanews)

PT Dirgantara Indonesia Perlu Modal Rp 2 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com — PT Dirgantara Indonesia (DI) siap melakukan revitalisasi untuk mencapai kinerja terbaiknya. "Kami siap revitalisasi. Saat ini terjadi kesepakatan kontrak dengan berbagai pihak yang memberikan garansi kepada kami untuk meneruskan aktivitas perusahaan minimalnya hingga 2016. Nilainya mencapai Rp 8 triliun," kata Direktur Umum dan SDM PT DI, Sukatwikanto, di PT DI, Bandung, Rabu (18/7/2012).

Sukatwikanto mengatakan, sampai kini pihaknya membutuhkan dana bagi modal kerja yang nilainya Rp 2,06 triliun. Saat ini pemerintah baru menyetujui dana modal kerja bernilai Rp 1 triliun. Dana itu bagi restrukturisasi perusahaan.

"Dana modal kerja  Rp 2,06 triliun tersebut untuk pembelian sejumlah mesin baru agar meningkatkan kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi bertambah, kami dapat memenuhi semua pemesanan sesuai kontrak," ujarnya.

Sukatwikanto menyatakan, pihaknya telah menerima pemesanan pembuatan komponen pesawat dari berbagai negara. Satu di antaranya bekerja sama dengan Airbus Military yang bermarkas besar di Madrid, Spanyol. "Bentuk kerja sama itu bukan merger. Ini kerja sama yang menguntungkan. Soalnya, kami dapat melebarkan pasar secara lebih luas lagi," katanya.

Dalam kerja sama itu, proses produksi CN 235 dan CN 295 tidak hanya berlangsung di Tanah Air, tetapi dapat juga dilakukan di Spanyol.

Adanya kerja sama dengan Airbus Military ini membuat PT DI bersiap membidik Amerika Selatan sebagai pasar baru. Menurut Sukatwikanto, Amerika Selatan merupakan pasar potensial untuk memasarkan CN-235 dan CN 295.

Dalam kerja sama PT DI-Airbus Military, kata Sukatwikanto, pihaknya tidak hanya membuat CN 235 dan CN 295, tetapi juga membuat komponen pesawat Airbus.

"Akan tetapi, sebaiknya harus ada perimbangan antara naiknya pemesanan dan ketersediaan serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Nah, rencana revitalisasi itu pun mencakup SDM," ujarnya.

Karena itu, PT DI siap melakukan perekrutan karyawan terampil hingga 2017. Pihaknya menargetkan jumlah rekrutan baru sebanyak 1.500 orang karyawan. Setiap tahunnya, PT DI siap merekrut sekitar 300 orang karyawan yang merupakan tenaga ahli engineering untuk mengganti tenaga yang pensiun.

(Kompas)

Baca Juga :

Merpati Beli 20 NC-212 400 PT DI

20 Juli 2012

JAKARTA :  PT Merpati Nusantara Airlines realisasikan pembelian 20 pesawat C-212 serie 400 (sering disebut Cassa) dari PT Dirgantara Indonesia. Namun, pendanaan menunggu penawaran dari pemerintah daerah yang akan menggunakan pesawat ini.

Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengatakan pihaknya akan membentuk pasar untuk pembiayaan ke-20 pesawat Cassa yang dibelinya dari PT Dirgantara Indonesia(PT DI). Pasar ini berasal dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan di Indonesia. Sebab pesawat akan digunakan untuk penerbangan perintis di wilayah timur Indonesia dan Kalimantan.

“Kami sudah kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, di antaranya Pemda Sampit, Kalimantan Tengah. Mereka ingin menggunakan pesawat Cassa dari PT DI ini,” kata Rudy saat penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), di kantor Kemmeng BUMN, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Dalam acara penandatangan MoU ini turut menyaksikan Menneg BUMN Dahlan Iskan. Dari PT DI diwakili oleh Direktur Utama Budi Santoso dan Dirut PT NTP Supra Dekanto, sedangkan dari Merpati oleh Rudy Setyopurnomo.

Rudy menjelaskan pihaknya menargetkan tahun ini ada 4-5 unit pesawat pesanannya yang sudah dapat diterima dan selesai seluruhnya dalam 2 tahun ke depan. Namun, dia optimistis tidak perlu mengeluarkan dana sedikitpun untuk pembayarannya karena kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan pembiayaan.

Nantinya, imbuh Rudy, dengan Pemda yang turut dalam pembiayaan akan dibuat mekanisme bagi hasil ataupun mekanisme lainnya.  “Misalnya, pemda ingin membiayai pengadaan pesawat, itu kontribusinya 10% dari total biaya. Bagi hasilnya mereka mendapat porsi 10%. Atau ada pemda yang ingin menanggung biaya bahan bakar, kontribusi hingga 60%, pembagiannya sesuai dengan pengeluarannya,” kata Rudy.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso mengatakan penandatangan MoU dengan Merpati ini untuk pembelian 20 pesawat Cassa serta untuk perawatan over haul pesawat MA-60 di PT NTP, anak usaha PT DI.

Untuk pembelian 20 Cassa ini, imbuh Budi, ditargetkan seluruh pesanan rampung dalam dua tahun kedepan. Pesawat yang dipesan berjenis Cassa 212-400 berkapasitas 28 tempat duduk dengan harga US$6,5 juta-US$7,5 juta per unit.(msb)

(Bisnis Indonesia)

View the Original article

14 Juni 2012

 

Sistem senjata Grom milik TNI AD (photo : Kaskus Militer)

Penanda tanganan kontrak rancang bangun TDR (Target Data Receiver) bersama PT DI bertempat di Sdirbinlitbang Pussenarhanud pada tanggal 13 Juni 2012 di tanda tangani oleh Dirbinlitbang Pussenarhanud Kol Arh Dedi Sholihin sebagai wakil dari Pussenarhanud dengan Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI, Dita Ardonni Jafri, target akhir TA 2012 sudah tergelar TDR (Target Data Receiver) yang akan digabungkan dengan Mer 23 mm Zur composit Rudal Grom. TDR ini akan membantu dalam pendeteksi pesawat musuh dan data tersebut akan dikirimkan ke Satuan Tembak (Satbak).

Pengendalian tempur oleh Battery Command and Control Vehicle (BCCV) terhadap pucuk-pucuk Meriam 23 mm/Zur hybrid Rudal Grom menggunakan kabel sepanjang 200 m, sehingga hal ini mempengaruhi daerah gelar dalam rangka melaksanakan pertahanan udara terhadap obyek yang dilindungi. Apabila pengendalian tempur dalam bentuk koneksi data dan komunikasi tersebut tidak menggunakan kabel (wireless), maka selain diperoleh penggelaran meriam yang lebih luas, juga dapat berperannya setiap pucuk Meriam  23 mm/Zur hybrid Rudal Grom sebagai Satbak. Dengan demikian, konfigurasi Detasemen dapat dikembangkan menjadi 1 Radar, 2 BCCV, 4 Satbak Meriam 23 mm/Zur hybrid Rudal Grom dan 4 Satbak Rudal Poprad. Konfigurasi seperti ini diharapkan akan memperluas daerah pertahanan udara (coverage area) dan secara taktis, diperoleh kepadatan penyerangan sasaran sehingga efektivitas pertahanan udara semakin optimal.

 Berawal dari pemikiran tersebut diatas, maka pada TA 2010, Pussenarhanud Kodiklat TNI AD telah melaksanakan program Litbang yaitu Rancang Bangun Target Data Receiver (TDR) Sista Rudal Grom. Pada pelaksanaan program Litbang TA 2010, telah diperoleh tujuan dan sasaran yang diinginkan yaitu terwujudnya suatu peralatan TDR untuk pengendalian tempur meriam 23 mm/Zur, yang bertindak sebagai satuan tembak. Dari hasil evaluasi program, diperoleh beberapa hal perlu pengembangan program lebih lanjut demi kesinambungannya program Litbanghan. Hal-hal yang perlu dikembangkan dari pencapaian program Litbanghan TA 2010 antara lain perubahan bentuk dan ukuran serta kemampuan laptop sehingga lebih mudah dalam penggunaannya di lapangan. Selain itu karakteristik dan kemampuan radio perlu ditingkatkan untuk menjangkau jarak penyaluran data sasaran. Pengembangan komponen laptop dan radio pada proposal kegiatan program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unit TDR, juga mempertimbangkan kesesuaian operasional unit TDR ini di lapangan.

Untuk menjamin berkelanjutannya program Litbanghan Pussenarhanud, maka perlu diajukan program Litbang untuk mengembangkan program Rancang Bangun Target Data Receiver (TDR) Sista Rudal Grom sebagai program pengembangan untuk program kerja dan anggaran TA 2012. Melalui pengembangan sistem dan metode, diharapkan kesinambungan program Litbang ini dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan Alut Sista Rudal Grom.

Laptop yang ada pada TDR Sista Rudal Grom hasil program Litbang TA 2010 walaupun memiliki kriteria semi rugged laptop, namun masih kurang portable, sehingga akan menyulitkan awak meriam untuk mengoperasikannya di lapangan. Pengembangan ukuran dan jenis laptop yang lebih bersifat portable dan memiliki GPS built-in, selain akan memudahkan operasional awak meriam, juga akan meningkatkan efisiensi penggelarannya.

Radio yang ada pada TDR Sista Rudal Grom hasil program Litbang TA 2010 merupakan radio komersial sehingga tidak memiliki kemampuan anti jamming terhadap gangguan transmisi data pada saat operasional. Pengembangan kriteria radio menjadi milspec radio dan berjenis manpack selain akan memudahkan operasional awak meriam dan meningkatkan kemampuan jarak jangkau transmisi data sasaran, juga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggelarannya.

Melalui pengembangan sistem dan peralatan pada model TDR, akan diperoleh model Target Data Receiver (TDR) Sista Rudal Grom yang memiliki kemampuan dan kesesuaian operasional yang tinggi. Dengan diperolehnya TDR yang handal, pucuk meriam 23 mm/Zur pada Sista Rudal Grom dapat berperan sebagai satuan tembak sehingga dapat digelar secara lebih fleksibel dengan jarak lebih jauh, dapat memperluas coverage area, serta secara taktis akan diperoleh kemungkinan menembak seawal mungkin demi terwujudnya efektivitas pertahanan udara.

(Pussenarhanud)

View the Original article

13 Juni 2012

Kapal PKR-10514 rancangan Damen Schelde (image : Damen Schelde)

Kontrak di Kemenhan Perlu Ditinjau Ulang

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus (TB) Hasanudin mengungkapkan, kontrak Kemenhan dengan Director Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding Evert Van Den Broek tentang pengadaan kapal perusak kawal rudal (PKR-10514), telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2012, namun dengan rincian detail kontrak yang banyak dipertanyakan. 

Kontrak yang dimaksud antara lain; Kapal PKR 10514 ternyata, akan dibangun di galangan kapal Belanda DAMEN dan bukan di PT PAL seperti yang telah direncanakan semula

"Dari nilai kontrak sebesar US$ 220 juta dollar (untuk harga sebuah PKR), Indonesia (PT PAL) hanya mendapat pekerjaan sebesar US$ 7 juta dollar saja (kurang dari 3 persen). Indonesia juga masih harus membayar biaya transfer of technology (TOT) sebesar US$ 1,5 juta dollar lagi," ungkap Tubagus, Rabu (13/6/2012).

Kapal PKR dan spesifikasinya rancangan Orrizonte Sistem Navali (image : PAL/Defense Studies)


"Kemudian, Combat System yang meliputi radar yang semula 3D (3 dimensi) menjadi 2D (2 dimensi) saja (standar sipil). Sementara Alutsista yang terpasang tidak lengkap. Tanpa peluru kendali, dan lainnya."

"Peralatan radio tidak menggunakan teknologi standar militer," tegasnya.

Dalam hal yang sama, kata Tubagus lagi, TNI AL ternyata juga telah ditawari kapal sejenis dari Itali , yang lebih lengkap , lebih murah dan memiliki nilai tambah terhadap kemajuan industri pertahanan dalam negri, khususnya PT PAL.

Misalnya, Orrizonte Sistem Navali (OSN) dari Italia yang juga telah mengajukan proposal lebih baik kepada TNI AL.

"Antara lain, OSN sanggup membangun seratus persen pembuatan PKR 10514 di Indonesia, bekerjasama dengan PT. PAL dengan local content minimal 30 persen dan siap melibatkan PT DI, Pindad dan Karakatau steel," katanya.

"Harga per unit,  katanya sudah termasuk ToT dan lain-lain. Jadi, tak perlu ada biaya tambahan, dan kapal pertama akan selesai dalam 34 bulan." katanya lagi.

Kapal PKR juga akan dilengkapi dengan persenjataan yang lebih lengkap dan modern, antara lain: Surface to surface missile,Torpedo Launcher System,Radar 3D, serta Sonar.

"Oleh karena itu, dalam masalah ini DPR akan mempertanyakan kontrak tersebut pada kesempatan pertama," ujar Tubagus Hasanuddin.

(TribunNews)

View the Original article

05 Juni 2012

Kapal PKR10514 rancangan Damen Schelde (all photos : Defense Studies)

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) secara resmi menandatangani kontrak pengadaan 1 unit  Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda.

Kontrak ditandatangani oleh Kepala Baranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo yang mewakili Kemhan RI dengan Director Naval Sale of DSNS Evert van den Broek yang dalam hal ini mewakili pihak DSNS, Selasa (5/6) di kantor Kemhan, Jakarta. Hadir dan menyaksikan acara penandatangan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL. Hadir pula Dubes Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan dan Direktur Utama PT.PAL Indonesia (Persero) Ir M Firmansyah Arfin.

Pengadaan Kapal PKR 10514 ini dalam rangka untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.  Disamping digunakan untuk tugas – tugas  tempur, Kapal PKR 10514 ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar)  terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kabaranahan Kemhan RI  mengatakan,  dalam pembangunan Kapal PKR 10514 ini, Damen Schelde Naval Shipbuilding melakukan joint production (kerjasama produksi) dengan PT. PAL Indonesia (Persero) selaku industri pertahanan dalam negeri.  Damen Schelde Naval Shipbuilding telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR 10514 kepada PT. PAL Indonesia (Persero).

Rencananya, Kapal PKR 10514  ini akan dibangun di tiga tempat antara lain PT. PAL Indonesia (Persero), Vlisingen dan Galatz. Terakhir Kapal PKR 10514 akan dirakit di PT.PAL Indonesia (Persero). Diharapkan, Kapal PKR 10514  ini sudah selesai dan diserahterimakan pada awal  tahun 2017.

Lebih lanjut Kabaranahan mengatakan,  ini adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri khususnya  PT. PAL Indonesia (Persero) dalam mengembangkan kemandirian di bidang Alutsista.  Hal Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemhan RI melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang akan melaksanakan rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, guna mendukung pengadaan Kapal PKR 10514 ini,  Kabaranahan Kemhan RI mengungkapkan pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran kredit eksport dengan alokasi multiyears dengan jumlah 220 juta dolar AS.


(DMC)

View the Original article

11 Mei 2012

Pembelian ini merupakan l

anjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 17 unit, dengan demikian jumlah total menjadi 54 unit (photo : citra persada)

KementerianPertahanan (Kemhan) dan perwakilan JSC Rosoboronexport di Indonesiamenandatangani kontrak pembelian 37 unit kendaraan tempur infanteri BMP-3F Seri2 senilai 114 juta dollar Amerika, Jumat.

Penandatanganankontrak ini diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNIEdiwan Prabowo dan Kepala Perwakilan Rosoboronexport, Vadim Varaksin.

“Pengadaantank amfibi BMP 3F ini adalah lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukansebanyak 17 unit. Khususnya, pengadaaan kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuanteknologi,” ujar Ediwan.

Ke-17 unittank BMP-3F Seri 2 itu sudah dioperasikan oleh Korps Marinir TNI AL sejakDesember 2010 dan dari segi teknologi, kendaraan tempur lapis baja ini dianggapsesuai dengan kebutuhan pertempuran asimetris.

“Kami berharapsemua pengadaan peralatan ini dapat memebuhi kebutuhan TNI AL,” tambah Edwin.

Ediwanmengatakan bahwa pembelian ini menggunakan dana dari APBN 2011 dan kontrakmencakup pengadaan suku cadang dan pelatihan. Penandatangan kontrak ini jugamelibatkan PT. Pindad yang  bertugasmerawat tank-tank amfibi ini.

MenurutVaraksin, perundingan untuk pembelian itu sudah dimulai sejak Oktober tahunlalu dan berlangsung alot, namun pada akhirnya bisa dicapai kesepakatan yangbaik untuk kedua belah  pihak.

Varaksinmenambahkan sebagai pihak penjual, Rosoboronexport bangga bisa memenuhikebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan TNI AD danTNI AL baik dari segi jumlah  kendaraanatau amunisi.

“Pengirimantank amfibi itu akan dimulai pada bulan Juli tahun depan,”  ujar Varaksin, sambil menambahkan bahwakontrak pengadaan kali ini tergolong istimewa.

“Kontrak inisudah mengandung komponen transfer teknologi. Itu hal yang  sangat baik dan ini meletakkan dasar untukhubungan kita ke depan,”  ujar Varaksin.

View the Original article

30 Desember 2011

Dengan pesanan 6 Su-30MK2 maka skadron Su-27/Su-30 akan genap menjadi 16 unit (photo : Kaksus Militer)

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan membeli enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia sebagai bagian dari rencana strategis untuk memenuhi kekuatan udara pesawat tempur Sukhoi hingga satu skuadron atau setara 16 jet tempur.

Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan JSC Rosoboronexport Rusia, Kamis (29/12) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Dalam acara penyerahan kontrak tersebut, pihak Kemhan diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak Rosoboronexport Rusia diwakili oleh pejabat perwakilannya di Indonesia Vadim Araksin.

Hadir menyaksikan serah terima kontrak tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI AU antara lain Kepala Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan Laksma TNI Ir. A. Djonie Gallaran, MM, Asrena Kasau Marsda TNI Rodi Suprasodjo, S.IP dan Kadisadaau Marsma TNI Achmad Zainuri. Hadir pula Duta Besar Rusia Untuk Indonesia Alexander A. Ivanov.

Pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 ini untuk melengkapi 10 Sukhoi yang kini sudah dimiliki TNI AU sehingga nantinya genap menjadi satu skuadron yang ditempatkan di Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

10 Shukoi tersebut terdiri enam unit Sukhoi jenis Su-27 SKM dan empat unit Sukhoi jenis Su-30 MK2. Dengan penambahan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia.

Kabaranahan Kemhan RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak JSC Rosoboronexport Rusia yang telah menunjukkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sehingga realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 dapat terpenuhi.

Realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 menjadi salah satu perkembangan positif dari hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara di bidang pertahanan terutama kerjasama pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Kabaranahan Kemhan RI berharap, di masa mendatang Pemerintah Indonesia dapat mencapai kebutuhan Alutsista khususnya pesawat tempur yang dapat menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik internal dan eksternal.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan telah diserahkannya kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2, maka kedepan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan proses pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 seperti yang telah direncanakan dan Kemhan RI berharap dapat selesai tepat pada waktunya.(BDI/SR)

(DMC)

View the Original article

21 Desember 2011

Tiga kapal selam akan dibangun untuk kebutuhan TNI AL (photo : DMC)

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpene). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL. (BDI/SR)

(DMC)

Baca Juga :

S. Korean Shipbuilder Signs Largest-Ever Defense Export Deal

21 Desember 2011

SEOUL, (Yonhap) -- A South Korean shipbuilder has signed the country's single-largest defense export deal, agreeing to sell submarines to Indonesia, officials said Wednesday.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering has won a 1.3 trillion won (US$1.1 billion) order to build three submarines for Jakarta, becoming the first local company to export submarines, the company and the state-run Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said.

Daewoo Shipbuilding said it will deliver the submarines, each weighing 1,400 tons, by the first half of 2018.

The monetary value of the deal is South Korea's largest for a defense contract, Daewoo Shipbuilding said. It added the submarines to be exported can each carry 40 sailors and will be equipped with eight weapon tubes to fire torpedoes and guided missiles.

According to the DAPA, South Korean defense contractors acquired a record $2.4 billion in combined export orders this year, more than double the amount from a year ago and an increase of almost $2.2 billion from 2006.

Daewoo Shipbuilding had been competing with a French company since July. In September, Defense Minister Kim Kwan-jin visited Indonesia and asked Purnomo Yusgiantoro, his Indonesian counterpart, to add South Korean submarines to Jakarta's aging naval fleet.

This was the second major defense deal between Seoul and Jakarta this year. In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export the T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets to Indonesia.

View the Original article

16 Desember 2011

Satu unit kapal selam pertama seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan, pada pembuatan kedua mulai dikerjakan perusahaan galangan kapal kedua negara dengan adanya alih teknologi, dan pada pembuatan ketiga diharapkan sudah dapat dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia(photo : adheshare)

Indonesia segera miliki tiga kapal selam baru

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan Indonesia segera memiliki tiga kapal selam baru untuk melengkapi armada tempurnya.

"Rancangan kontrak tiga kapal selam itu sudah selesai, dan kemungkinan ditandatangani pertengahan bulan," katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna TNI Manunggal Masuk Desa 2011 yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan dengan kehadiran tiga kapal selam baru itu, daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

"Kita mengharapkan kita dapat memiliki enam kapal selam. Itu idealnya, jadi dengan enam kapal selam itu dapat diatur berapa yang berlayar, berapa yang siaga dan berapa yang menjalani pemeliharaan," katanya.

Soeparno mengemukakan kebutuhan kapal selam untuk memperkuat daya tempur di laut sangat diperlukan karena kapal selam merupakan alat utama sistem senjata strategis.

"Bayangkan, dalam sebuah perencanaan operasi kapal selam dapat diturunkan lebih dulu untuk keperluan mendeteksi peta kekuatan lawan, tanpa harus dikawal, karena dia sudah melengkapi diri persenjataan yang lengkap. Ibaratnya, satu kapal selam hanya dapat dilawan dengan tiga kapal fregat," ungkapnya.

Tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Perancis (Scorpene).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati menambahkan dalam pengadaan kapal selam tersebut dipersyaratkan adanya alih teknologi, sehingga pada tahap selanjutnya secara bertahap Indonesia mampu untuk membuat kapal selam sendiri.

"Dari proses tiga pengadaan kapal selam tersebut, satu unit pertama seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan, pada pembuatan kedua mulai dikerjakan perusahaan galangan kapal kedua negara dengan adanya alih teknologi, dan pada pembuatan ketiga diharapkan sudah dapat dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia," katanya.

(Antara)

View the Original article

02 November 2011

Fiscor 100 Manpack (photo : LEN)

ANTARAJAWABARAT.com, - PT Len Industri (Persero) mengharapkan peningkatan kontrak pengadaan alat komununikasi dari Kementerian Pertahanan 2012.

"Nilai kontrak dari Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alat komunikasi bagi TNI masih sangat kecil, diharapkan dengan semangat pembelian produk dalam negeri untuk mendukung alutsista kontrak pembelian ke Len meningkat," kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Wahyudin Bagenda di Bandung, Jumat.

Tidak disebutkan nilai kontrak pesanan alat komunikasi dari Kementerian Pertahanan ke PT Len itu, namun menurut Wahyudin nilainya belum signifikan.

Namun ia optimis, dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mewajibkan pengadaan alutsista memanfaatkan produk dalam negeri, PT Len Persero optimis bisa mendapatkan kontrak pemesanan lebih besar lagi.

"Pembelian produk Len selama ini untuk perangkat pendukung, terutama alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi dipasang di Panser Anoa buatan PT Pindad," kata Wahyudin.

Produk Alkom Fiscor-100 produk PT LEN telah mendapatkan sertifikasi dari Litbang TNI-AD sejak Desember 2010 lalu. Selain itu LEN juga terus mengembangkan alat komuninasi Manpack Alkom Fiscor-100 yang merupakan hasil kerjasama antara PT Len dengan Litbang Kementerian Pertahanan.

Wahyudin Bagenda menyebutkan, Len telah melakukan pengembangan produk pertahanan sejak tahun 2001. Semua desain produk itu merupakan hasil karya dari kemampuan anak bangsa yang ada di Len.

Selain memproduksi alat komunikasi dan alat pendukung pertahanan, Len juga memproduksi sistem persinyalan Kereta Api, pembangkit listrik tenaga surya, maintenance pembangkit listrik KRL serta beberapa produk lainnya berbasis teknologi informasi.

PT Len Industri (Persero) merupakan salah satu BUMN Strategis yang tahun 2011 ini menargetkan pendapatan senilai Rp1,4 triliun.

View the Original article