04 April 2013

Truk Isuzu yang digunakan TNI AD (photo : Kaskus Militer)

Kemhan – IAMI Bahas Kerjasama Pengadaan Truk Militer dalam Modernisasi Alutsista

Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan menargetkan akan mempercepat realisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sampai tahun 2014 untuk mencapai kekuatan pertahanan negara sampai pada kekuatan pokok minimum. Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit.

Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).

Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.

Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan. Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.

Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.

Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.

Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.

(DMC)

View the Original article

13 September 2012

Tank yang akan dibeli dari Jerman adalah 103 MBT Leopard, 50 Marder 1A3 dan 10 unit kendaraan pendukung (photo : Kemhan)

Wamenhan Terima Kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus, Rabu (12/9) menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia Mrs. Heeidrun Tempel, di Kantor Kemhan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan rencana kunjungan kerja High Level Committee (HLC) ke Jerman untuk bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) baik pabrik Rheinmetall maupun Grob dan tim HLC akan meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt minggu depan, pihak kedutaan besar Jerman akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik Rheinmetall dan Grob maupun pemerintah Jerman.

Terkait dengan pembelian sejumlah 103 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard, Tank jenis Marder 1A3 sebanyak 50 unit dan Tank pendukung 10 unit, Wamenhan menyampaikan bahwa pihak Rheinmetall akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012.

Wamenhan juga mengungkapkan pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana Main Battle Tank (MBT) Leopard sesuai dengan target Kementerian Pertahanan tetapi terdapat beberapa hal terkait administrasi dan logistik yang perlu diselesaikan oleh pihak Rheinmetall dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian Main Battle Tank (MBT) Leopard dapat tiba di Indonesia pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan Indo Defence 2012.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa usaha Jerman akan membantu pihak Indonesiadalam hubungan Government to Government.

(DMC)

View the Original article

06 September 2012

MLER untuk Marinir TNI AL termasuk dalam program pengadaan alutsista yang dibahas (photo : Militaryphotos)

Senayan - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Kemhan telah menyusun 21 kegiatan prioritas pengadaan alutsista bagi TNI. Enam program di antaranya secara pendanaan telah disetujui oleh Komisi I DPR atau tanda bintangnya telah dicabut.

Menhan dalam raker dengan Komisi I, Rabu (5/9) menjelaskan enam program tersebut :

1.    Pengadaan helikopter angkut (TNI AD),

2.    Pengadaan Tank Amfibi BMP-3F (TNI AL),

3.    Pengadaan enam pesawat Sukhoi 30 MK2 (TNI AU),

4.    Pengadaan pesawat T-50 pengganti MK-53 (TNI AU),

5.    Pengadaan pesawat pengganti F-27 beserta dukungannya yaitu pesawat CN-295 (TNI   AU),

6.    Pengadaan tiga kapal selam diesel elektrik (TNI AL).

Lebih lanjut Menhan mengatakan, 16 prioritas dalam pengadaan alutsista yang belum mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, masih ada dua kegiatan, dua kegiatan masih berada di Kemenkeu, dan 12 kegiatan lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Dua kegiatan yang masih di Komisi I DPR yaitu :

7.    Pengadaan heli serbu beserta persenjataannya dan amunisinya (TNI AD),

8.    Pengadaan enam Helikopter Full Combat SAR Mission EC 725 (TNI AU).

Sementara dua kegiatan yang masih di Kemenkeu adalah :

9.    Pengadaan Rudal Arhanud (TNI AD),

10.  Pengadaan ME-Armed 155mm (TNI AD).

Sementara itu, kata Menhan, dari 12 kegiatan yang masih proses penyelesaian administrasi yaitu :

11. Pengadaan Rantis 2,5 ton 4X4 kendaraan angkut (Mabes TNI),

12. Pengadaan heli serang beserta persenjataan dan amunisinya (TNI AD),

13. Pengadaan ranpur MBT (TNI AD),

14. Pengadaan rudal MLRS TNI AD),

15. MLM KRI kelas korvet tahap I (TNI AL),

16. Pengadaan kapal bantu hidro oseanografi (TNI AL),

17. Pengadaan kapal latih pengganti Dewa Ruci (TNI AL),

18. Pengadaan CN 235 MPA (TNI AL),

19. Pengadaan Heli AKA-S antikapal selam dan suku cadangnya (TNI AL),

20. Pengadaan panser Amfibi BTR 80-A (TNI AL),

21. Pengadaan Multiple Launch Rocket System/MLRS (TNI AL),

Sementara itu Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menambahkan, per 31 Agustus 2012, Komisi I telah menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan kapal selam elektrik tiga unit, yang pengadaannya dari Korsel dan pengadaan enam unit Sukhoi. "Sementara untuk pengadaan MBT Leopard dari Jerman, juga mendukungnya dan dalam proses administrasi soal persetujuannya," tegas Mahfudz.

(JurnalParlemen)

View the Original article

05 Juni 2012

Kapal PKR10514 rancangan Damen Schelde (all photos : Defense Studies)

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) secara resmi menandatangani kontrak pengadaan 1 unit  Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda.

Kontrak ditandatangani oleh Kepala Baranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo yang mewakili Kemhan RI dengan Director Naval Sale of DSNS Evert van den Broek yang dalam hal ini mewakili pihak DSNS, Selasa (5/6) di kantor Kemhan, Jakarta. Hadir dan menyaksikan acara penandatangan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL. Hadir pula Dubes Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan dan Direktur Utama PT.PAL Indonesia (Persero) Ir M Firmansyah Arfin.

Pengadaan Kapal PKR 10514 ini dalam rangka untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.  Disamping digunakan untuk tugas – tugas  tempur, Kapal PKR 10514 ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar)  terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kabaranahan Kemhan RI  mengatakan,  dalam pembangunan Kapal PKR 10514 ini, Damen Schelde Naval Shipbuilding melakukan joint production (kerjasama produksi) dengan PT. PAL Indonesia (Persero) selaku industri pertahanan dalam negeri.  Damen Schelde Naval Shipbuilding telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR 10514 kepada PT. PAL Indonesia (Persero).

Rencananya, Kapal PKR 10514  ini akan dibangun di tiga tempat antara lain PT. PAL Indonesia (Persero), Vlisingen dan Galatz. Terakhir Kapal PKR 10514 akan dirakit di PT.PAL Indonesia (Persero). Diharapkan, Kapal PKR 10514  ini sudah selesai dan diserahterimakan pada awal  tahun 2017.

Lebih lanjut Kabaranahan mengatakan,  ini adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri khususnya  PT. PAL Indonesia (Persero) dalam mengembangkan kemandirian di bidang Alutsista.  Hal Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemhan RI melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang akan melaksanakan rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, guna mendukung pengadaan Kapal PKR 10514 ini,  Kabaranahan Kemhan RI mengungkapkan pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran kredit eksport dengan alokasi multiyears dengan jumlah 220 juta dolar AS.


(DMC)

View the Original article

15 Februari 2012

Tank Leopard 2 Angkatan Darat Jerman (photo : Spiegel)

JAKARTA – Komisi I DPR menyatakan tidak menolak niat pemerintah untuk melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) jenis tank. Namun, khusus untuk pengadaan tank jenis Leopard dari Belanda, Komisi I DPR mengajukan syarat tiga klausul.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I DPR kemungkinan besar tidak akan menyetujui anggaran untuk pembelian tank Leopard bekas dari Belanda jika Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tidak bisa memenuhi klausul utama tersebut.

Klausul itu adalah secara teknis Indonesia membutuhkan tank jenis tempur berat itu, kemudian ada jaminan tidak akan ada embargo pemeliharaan dan suku cadang di masa mendatang.

Klausul selanjutnya, ada alih teknologi (transfer of technology) dalam pembelian tank Leopard tersebut. “Jika memang Mabes TNI tetap meminta Leopard bekas itu, Komisi I DPR harus diyakinkan secara teknis dan politis. Jika hal itu tidak dipenuhi oleh tim negosiasi Mabes TNI, lebih baik membeli yang baru kendati jumlahnya menjadi separuhnya,” ungkap Mahfudz di Jakarta kemarin.

Mahfudz menduga, Kemenhan dan Mabes TNI akan mati-matian berusaha untuk melancarkan rencana pembelian tank Leopard itu,termasuk melancarkan klausul yang diinginkan Komisi I DPR. Langkah ini dilakukan agar tidak ada benturan di kemudian hari. Karena itu, Kemenhan dan TNI harus menjajaki semuanya. “Semua klausul tersebut harus dipenuhi mengingat belanja alutsista setiap tahun selalu menelan anggaran negara yang besar,” tandasnya.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengaku, tawaran tank Leopard sebenarnya bukan hanya dari Pemerintah Belanda, melainkan juga dari pemerintah Jerman. “Tawaran Belanda adalah tank bekas yang jika jadi dibeli oleh Indonesia akan di upgrade kemampuannya,” ungkap Sjafrie.

Sedangkan Leopard yang ditawarkan Jerman, ujarnya, adalah refurbishment. Artinya bukan tank bekas yang akan dibeli sebab Leopard asal Jerman ini sudah ditingkatkan lebih dulu kemampuannya.

View the Original article

25 Januari 2012

Tank Leopard diangkut dengan pesawat C-17 (photo : DefenseIndustryDaily)

Tank Leopard Bekas Belanda Ditolak, DPR Setujui MBT

Jurnas.com MESKIPUN menolak pengadaan tank bekas Pemerintah Belanda jenis Leopard 2A6, DPR menegaskan menyetujui pengadaan main battle tank (MBT). DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan serta TNI akan memperdalam kajian terhadap kebutuhan MBT ini.

"Untuk pengadaan MBT kami setuju. Tapi untuk detailnya perlu pembahasan. Kami senang ada dialog, karena mereka sebelumnya tidak terbuka dan kesannya sudah pasti akan membeli Leopard,” kata wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin usai raker Komisi I dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Jakarta, Selasa (24/1).

Dia menuturkan, penolakan DPR terhadap rencana pembelian tank Leopard bukan hanya atas pertimbangan kecocokan dengan wilayah geografis Indonesia, tapi juga pertimbangan rencana strategis (renstra), anggaran, dan ancaman.

Dalam raker tersebut terungkap kebutuhan TNI adalah pada MBT, bukan pada Leopard. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, MBT yang dibeli tidak harus Leopard asal memenuhi spesifikasi kebutuhan TNI sebagai pengguna. “Kami akan memperdalam semua aspek, karena jumlah uang belum disepakati dan TNI sendiri ternyata belum memutuskan pembelian Leopard,” imbuh Tubagus.

View the Original article

21 Desember 2011

Tiga kapal selam akan dibangun untuk kebutuhan TNI AL (photo : DMC)

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpene). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL. (BDI/SR)

(DMC)

Baca Juga :

S. Korean Shipbuilder Signs Largest-Ever Defense Export Deal

21 Desember 2011

SEOUL, (Yonhap) -- A South Korean shipbuilder has signed the country's single-largest defense export deal, agreeing to sell submarines to Indonesia, officials said Wednesday.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering has won a 1.3 trillion won (US$1.1 billion) order to build three submarines for Jakarta, becoming the first local company to export submarines, the company and the state-run Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said.

Daewoo Shipbuilding said it will deliver the submarines, each weighing 1,400 tons, by the first half of 2018.

The monetary value of the deal is South Korea's largest for a defense contract, Daewoo Shipbuilding said. It added the submarines to be exported can each carry 40 sailors and will be equipped with eight weapon tubes to fire torpedoes and guided missiles.

According to the DAPA, South Korean defense contractors acquired a record $2.4 billion in combined export orders this year, more than double the amount from a year ago and an increase of almost $2.2 billion from 2006.

Daewoo Shipbuilding had been competing with a French company since July. In September, Defense Minister Kim Kwan-jin visited Indonesia and asked Purnomo Yusgiantoro, his Indonesian counterpart, to add South Korean submarines to Jakarta's aging naval fleet.

This was the second major defense deal between Seoul and Jakarta this year. In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export the T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets to Indonesia.

View the Original article

16 Desember 2011

Satu unit kapal selam pertama seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan, pada pembuatan kedua mulai dikerjakan perusahaan galangan kapal kedua negara dengan adanya alih teknologi, dan pada pembuatan ketiga diharapkan sudah dapat dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia(photo : adheshare)

Indonesia segera miliki tiga kapal selam baru

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan Indonesia segera memiliki tiga kapal selam baru untuk melengkapi armada tempurnya.

"Rancangan kontrak tiga kapal selam itu sudah selesai, dan kemungkinan ditandatangani pertengahan bulan," katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna TNI Manunggal Masuk Desa 2011 yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan dengan kehadiran tiga kapal selam baru itu, daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

"Kita mengharapkan kita dapat memiliki enam kapal selam. Itu idealnya, jadi dengan enam kapal selam itu dapat diatur berapa yang berlayar, berapa yang siaga dan berapa yang menjalani pemeliharaan," katanya.

Soeparno mengemukakan kebutuhan kapal selam untuk memperkuat daya tempur di laut sangat diperlukan karena kapal selam merupakan alat utama sistem senjata strategis.

"Bayangkan, dalam sebuah perencanaan operasi kapal selam dapat diturunkan lebih dulu untuk keperluan mendeteksi peta kekuatan lawan, tanpa harus dikawal, karena dia sudah melengkapi diri persenjataan yang lengkap. Ibaratnya, satu kapal selam hanya dapat dilawan dengan tiga kapal fregat," ungkapnya.

Tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Perancis (Scorpene).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati menambahkan dalam pengadaan kapal selam tersebut dipersyaratkan adanya alih teknologi, sehingga pada tahap selanjutnya secara bertahap Indonesia mampu untuk membuat kapal selam sendiri.

"Dari proses tiga pengadaan kapal selam tersebut, satu unit pertama seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan, pada pembuatan kedua mulai dikerjakan perusahaan galangan kapal kedua negara dengan adanya alih teknologi, dan pada pembuatan ketiga diharapkan sudah dapat dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia," katanya.

(Antara)

View the Original article

11 November 2011

Tank Leoprad 2A6 Belanda (photo : Army Recognition)

Magelang (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat mendapat alokasi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari pemerintah sebanyak Rp14 triliun.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Magelang, Jumat, mengatakan, hasil terakhir dalam sidang kabinet terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TNI AD diberi porsi untuk pengadaan alutsista Rp14 triliun.

Ia mengatakan hal tersebut usai acara Wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI AD di Akademi Militer Magelang. Pada kesempatan tersebut diwisuda 166 perwira tinggi TNI AD yang telah memasuki masa pensiun, antara lain Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, dan Jenderal TNI (Purn) George Toissuta.

Menurut Pramono, anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk membeli tank, roket, meriam, dan helikopter.

Ia mengatakan, untuk pengadaan alutsista tersebut TNI AD telah menugaskan Wakasad TNI AD untuk melihat langsung pabrik senjata di Eropa bersama tim dari Kementerian Pertahanan.

Menurut dia, alutsista yang akan dibeli misalnya main battle tank atau tank berat yang selama ini Indonesia belum pernah memiliki. "Jika ini bisa diwujudkan maka Indonesia akan menjadi negara yang seimbang dengan negara tetangga," katanya.

Ia mengatakan, dengan kondisi perekonomian eropa yang sedang tidak baik maka mereka membutuhkan uang tunai sehingga mereka menjual senjata dengan harga murah.

Ia menuturkan, dari plafon untuk pembelian 44 tank berat, ternyata mereka menawarkan untuk pembelian 100 unit tank berat.

"Indonesia sebenarnya diuntungkan dengan situasi ekonomi Eropa kurang baik saat ini, mereka berani menjual dengan harga murah, sedangkan Indonesia butuh peralatan tersebut," katanya.

Pramono mengatakan, untuk pengadaan helikopter Apache, Indonesia dapat harga khusus, dari harga 30 juta dolar AS perunit mendapat keringanan 5 juta dolar US perunit sehingga harganya menjadi 25 juta dolar US perunit.

"Karena membeli delapan unit helikopter maka dapat menghemat dana hingga 40 juta dolar AS," katanya.

Ia mengatakan, pengadaan alutsista tersebut harus selesai tahun 2014 sesuai anggaran yang disiapkan pemerintahan saat ini.

View the Original article

02 November 2011

Fiscor 100 Manpack (photo : LEN)

ANTARAJAWABARAT.com, - PT Len Industri (Persero) mengharapkan peningkatan kontrak pengadaan alat komununikasi dari Kementerian Pertahanan 2012.

"Nilai kontrak dari Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alat komunikasi bagi TNI masih sangat kecil, diharapkan dengan semangat pembelian produk dalam negeri untuk mendukung alutsista kontrak pembelian ke Len meningkat," kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Wahyudin Bagenda di Bandung, Jumat.

Tidak disebutkan nilai kontrak pesanan alat komunikasi dari Kementerian Pertahanan ke PT Len itu, namun menurut Wahyudin nilainya belum signifikan.

Namun ia optimis, dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mewajibkan pengadaan alutsista memanfaatkan produk dalam negeri, PT Len Persero optimis bisa mendapatkan kontrak pemesanan lebih besar lagi.

"Pembelian produk Len selama ini untuk perangkat pendukung, terutama alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi dipasang di Panser Anoa buatan PT Pindad," kata Wahyudin.

Produk Alkom Fiscor-100 produk PT LEN telah mendapatkan sertifikasi dari Litbang TNI-AD sejak Desember 2010 lalu. Selain itu LEN juga terus mengembangkan alat komuninasi Manpack Alkom Fiscor-100 yang merupakan hasil kerjasama antara PT Len dengan Litbang Kementerian Pertahanan.

Wahyudin Bagenda menyebutkan, Len telah melakukan pengembangan produk pertahanan sejak tahun 2001. Semua desain produk itu merupakan hasil karya dari kemampuan anak bangsa yang ada di Len.

Selain memproduksi alat komunikasi dan alat pendukung pertahanan, Len juga memproduksi sistem persinyalan Kereta Api, pembangkit listrik tenaga surya, maintenance pembangkit listrik KRL serta beberapa produk lainnya berbasis teknologi informasi.

PT Len Industri (Persero) merupakan salah satu BUMN Strategis yang tahun 2011 ini menargetkan pendapatan senilai Rp1,4 triliun.

View the Original article