26 Januari 2013

KCR-40, kapal cepat rudal dengan panjang 44m produksi PT Palindo Marine (photo : Palindo)

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana untuk menyerahkan sisa kontrak kebutuhan kapal cepat rudal 40 kepada PT. Palindo Marine, Batam. Sebelumnya perusahaan ini sukses memproduksi KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.

Palindo masih punya 'hutang' satu unit KCR 40 lainnya yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jika selesai, TNI AL akan memiliki empat unit kapal dari 16 unit KCR 40 yang ditargetkan hingga tahun 2019 mendatang.

"Dari kajian TNI AL, kami cenderung untuk menyerahkan kontrak produksi KCR 40 kepada Palindo," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2013 usai menerima protocol of delivery KRI Beladau 643 dari Palindo.

Palindo Marine sendiri baru menandatangani kontrak untuk produksi empat unit kapal cepat rudal dari 16 kapal yang ditargetkan dalam target minimum pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Pertimbangan untuk meneruskan kontrak dengan Palindo antara lain masalah perawatan kapal," ujar dia.

Direktur Utama Palindo Marine Harmanto mengaku siap untuk meneruskan kontrak produksi KCR 40. "Kami tidak masalah jika target pengadaan kapal dipercepat," kata Harmanto.

Pembuatan KCR 40, ujar dia, membutuhkan waktu 12 bulan untuk setiap unit. "Tapi tidak masalah karena kami bisa kerjakan secara paralel." Ahak--panggilan akrab Harmanto, mengaku mampu membangun lima kapal cepat rudal sekaligus.

Namun Kementerian Pertahanan mengakui masalah pendanaan masih menghambat percepatan produksi KCR 40. Tiga unit kapal yang sudah diproduksi, seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri. Bank Mandiri selaku bank milik pemerintah ikut membiayai pembuatan kapal senilai Rp 75 miliar per unit.

Kapal cepat rudal sepanjang 44 meter ini terbuat dari high tensile steel pada bagian lambung dan aluminium alloy di bagian atas. KCR 40 dapat melaju hingga 30 knot, atau kurang lebih 60 kilometer per jam.

(Tempo)

View the Original article

10 Januari 2013

KRI Beladau 643 termasuk kapal yang akan masuk jajaran TNI AL tahun 2013 (photo : silep04)

CILANGKAP: Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) akan memiliki enam kapal perang baru pada 2013.

Kepala Sub Dinas Penerangan Umum (Kasubdispenum), Dinas Penerangan Angkatan Laut Kolonel Laut (S) Julius Widjojono menguraikan keenam kapal perang itu diproduksi di dalam negeri.

Dua kapal berjenis tugboat alias kapal tunda akan diproduksi PT Penataran Angkatan Laut (PAL). Kapal tunda nantinya akan mempercepat mobilitas armada laut yang ada.

PT PAL juga harus menyelesaikan dua kapal cepat rudal (KCR-60). Kapal dengan panjang 60 meter, lebar 8,10 meter dan berat total 457 ton itu diproyeksikan memperkuat armada perang.

Mampu mencapai kecepatan 28/20 Knots, kapal itu dilengkapi sistem antiserangan permukaan dan mampu mendukung saat terjadi adu tembak di laut.

Kapal ini bahkan bisa dilengkapi alat anti serangan kapal selam.

Kementerian Pertahanan menyebut kontrak pembuatan empat kapal buatan PT PAL itu Rp500 miliar. Kapal tunda dalam kontrak ditargetkan selesai April dan Juni 2013.

Adapun kontrak penyelesaian kapal cepat rudal jatuh tempo Maret dan Desember 2013.

Adapun kapal perang kelima dan keenam yang segera dimiliki AL yakni PC 40. Jenis PC 40 merupakan kapal perang patroli.

Meski demikian, rudal anti kapal akan disematkan sebagai bagian pertahanan.

"PC 40 pertama memang kami mengajukan, kemudian Kemenhan menambah satu, sehingga total enam unit yang diserahkan tahun ini," jelas Julius, Senin (7/1/2013).

Keenam kapal baru itu, lanjut dia, akan bergabung dengan 156 kapal yang dimiliki TNI AL. Sehingga dengan tambahan yang baru, AL memiliki kapal 162 buah.

"Itu nantinya ditambah kapal selam yang dipesan di Korea Selatan," tambahnya. Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam.

Indonesia tahun ini dijadwalkan mulai membangun tiga kapal selam bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan.

Ada transfer teknologi dalam program ini. Kapal pertama diproduksi di Korsel, kapal kedua akan mulai diproduksi di Indonesia dan ketiga akan sepenuhnya diproduksi PT PAL Indonesia.

Kapal selam pertama dijadwalkan tiba pada 2015, kedua pada 2016 dan ketiga 2018. Ketiganya bernilai US$1,07 miliar.  (ra)

(Bisnis Indonesia)

View the Original article

05 September 2012

Tiga kapal Nakhoda Ragam class buatan BAE Systems (photo : Militaryphotos)

JAKARTA– Program pengadaan kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesiasangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.

“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Bruneitak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.

Di satu sisi,Indonesiatengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Bruneisendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.

“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Bruneitak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Bruneike Arbitrase Internasional pada 2007. Bruneipun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesiasempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.

Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Adainformasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.

(Seputar Indonesia)

View the Original article

01 Agustus 2012

Kapal Tanker/BCM berukuran panjang 122,40 meter, lebar 16,50 meter dengan kecepatan maksimal 18 knots sedangkan untuk kapal LST berukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dengan kecepatan maksimal 16 knots (photo : DMC)

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan  Laksdya TNI Sumartono, dan Wakasal Laksdya TNI Marsetyo serta sejumlah Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (31/7), meresmikan pembangunan tiga kapal perang di Galangan Kapal PT. Dok dan Perkapalan (DKB) Kodja Bahari, di Jakarta, yang ditandai dengan peletakan lunas (keel laying) pembangunan satu unit kapal perang jenis Bantu Cair Minyak (BCM) serta pemotongan baja pertama (first steel cutting) untuk pembangunan dua unit kapal jenis Landing Ship Tank (LST)

Dalam sambutannya, Wamenhan mengatakan, Peristiwa peresmian ini merupakan bukti satu langkah maju dari peran PT Dok Kodja Bahari dalam membangkitkan industri pertahanan, sekaligus menjadi peran pemerintah sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden RI untuk memodernisasi alutsista TNI. Terlebih, produk yang dihasilkan akan menjadi bahan laporan Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia pada 5 Oktober 2014 di Surabaya.

Karenanya, kata Wamenhan lebih lanjut, PT Dok Kodja Bahari masih ada 2 episode tantangan lagi yang harus dimenangkan oleh PT Dok Kodja Bahari yaitu, masalah kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan kapal. Sedangkan ke depan, Wamenhan berharap PT Dok Kodja Bahari juga harus mampu berbicara tidak hanya pada skala nasional saja, tetapi juga pada tingkat regional. Dan untuk mewujudkan upaya tersebut, sedang dipikirkan wacana mengadakan joy sea trip bagi tamu-tamu dari negara luar pada event Indonesian Defence mendatang, sebagai bagian memperkenalkan kepada negara-negara luar tentang industri perkapalan khususnya yang berada di Jakarta, untuk menopang kebangkitan industri pertahanan. Mengingat, hal tersebut dapat menjadi cermin serta Indonesia dikenal dengan kebangkitan industri dan tidak mengenal krisis ekonomi global.

Sementara itu, Dirut PT Dok Kodja Bahari Riry Syeried Jetta dalam laporan kesiapan penyelesaian pembangunan kapal – kapal tersebut menyampaikan, bahwa kapal jenis BCM yang berukuran panjang 122,40 meter, lebar 16,50 meter, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan berkapasitas bahan minyak cair sebanyak 5500 m3 akan selesai pembangunannya dan diserahkan pada Bulan Desember 2013. Pola pembangunan kapal tersebut menggunakan Multiyard Single Construction Methode dengan sistem Integrated Hull Construction Outfitting & Painting, yakni dilaksanakan di tiga galangan di Jakarta yang dilakukan secara paralel serta pengerjaan konstruksi bangunan kapal sudah mencapai 550 ton dari total 1.770 ton. Sedangkan untuk kapal LST berukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dengan kecepatan maksimal 16 knots, diproyeksikan dapat mengangkut tank tidak hanya jenis BMP 3F tetapi juga untuk tank sekaliber Leopard.(BND/SR)

(DMC)

View the Original article

09 Mei 2012

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA]Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut(AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi RoleLight Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih,pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendirisudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI ALmemang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali,bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan seranganudara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPNVeteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

DidampingiRektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itumenanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempurjenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudahditolak oleh Brunei dan Vietnam.

MenurutMenhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itumemiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadialasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"AlasanBrunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu samadengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI ALyang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan,katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan danpengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisilain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu,"tuturnya.

Sebelumnya,Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaankapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak maumembayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei keArbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapiprotes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan,TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan lautIndonesia.

"Soalmasalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan timteknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakandicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja denganKomisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

View the Original article

01 Maret 2012

Ketiga kapal Nakhoda Ragam class ditawarkan ke TNI AL. Kapal tersebut cukup ditebus dengan harga 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS (photo : Militaryphotos)

Senayan - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi role light frigates yang dibangun oleh galangan kapal BAE pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir, pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunei bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunei sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."

View the Original article