02 September 2012

Pindad pernah memamerkan rancangan panser 4x4 untuk Kepolisian Timor Leste (photo : elang-guntur)

TEMPO.CO, Jakarta - Timor Leste akan memesan panser atau tank dari PT Pindad Persero pada tahun ini. "Saat ini masih proses negosiasi, tinggal penyelesaiannya," kata direktur utama Pindad, Adik Avianto, Sabtu 1 September 2012.

Ia akan berangkat ke Timor Leste pada 12 September 2012 mendatang bersama tim perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian dengan delegasi Timor Lester. Menurut Adik, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan telah setuju dengan rencana ekspor panser.

Setelah penandatanganan, proses selanjutnya adalah membicarakan perjanjian pembayaran. Nantinya negara tersebut membayar secara kredit ke Bank Mandiri. Mengenai nilai pembelian, Adik belum bisa menjelaskan. Sebabnya, "Timor Leste belum memastikan jenis panser yang dipesan. Jadi tergantung kebutuhan," Adik berujar. Begitu juga dengan jumlah yang akan dipesan.

Harga panser dengan jenis 4x4 atau yang biasa digunakan pada medan ringan, seperti perkotaan, per unitnya senilai Rp 4 miliar. Namun harga akan naik jika ditambahkan dengan asesoris seperti senjata atau kamera pengintai. Sedangkan panser bagi medan berat, atau jenis 6x6 harga per unitnya Rp 8 miliar.

(Tempo)

View the Original article

30 April 2012

Kapal tanker ini akan selesai dalam 18 bulan dengan biaya Rp 160 Milyar (photo : Berita Cilegon)


Kapal Perang Dibuat di Bojonegara, 1 Kapal Seharga Rp 160 Miliar


BOJONEGARA, BCO – Bangsa Indonesia sudah mampu membuat kapal untuk kebutuhan berperang. Dan siapa menyangka kalau ternyata kapal perang yang dipesan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI ini dibuat di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di wilayah Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Ini diketahui setelah, Kamis (26/4/12) pagi tadi, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Sru Handayanto, meresmikan pembuatan kapal perang jenis tangker pertama oleh PT Anugrah Buana Marine (ABM) Bojonegara.


Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Sru Handayanto mengatakan, kepada Berita Cilegon Online (BCO) bahwa untuk membuat kapal tersebut dibutuhkan waktu selama 18 bulan (1,5 tahun), dengan kebutuhan dana lebih dari 160 miliar. “Sebelumnya kemenhan juga telah berhasil membuat kapal perang di beberapa wilayah, di antaranya di Batam, Suarabaya dan Jakarta. Kalau proyek pembuatan kapal (perang tangker-red) BCM ini berhasil, kita akan buat kapal perang di Banten, terlebih di sini (Banten-red) juga banyak bahan bakunya," ujar Sru.

Saat ini TNI AL tercatat mempunyai 5 kapal tanker yaitu : KRI Balikpapan 901, KRI Sambu 902, KRI Arun 903, KRI Sungai Gerong 906, dan KRI Sorong 911 (photo : TNI AL)


Dikatakan bahwa pembuatan kapal dilakukan di wilayah Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk pemberdayaan sember daya manusia (SDM) lokal dalam menciptakan perangkat perang TNI. “SDM lokal sebenarnya sudah mampu menciptkan kapal-kapal perang. Akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Mulai dari sekarang kita manfaatkan SDM itu untuk membuat produk berkualitas di negeri sendiri," Sru menuturkan.


Dalam kesempatan yang sama, saat mendampingi Aslog Kasal Laksamana Muda TNI, Danlanal Banten Kolonel Laut (p) Agus Priyatna mengatakan, TNI AL memang saat ini sangat membutuhkan kapal BCM. Sebab, saat ini TNI AL di bagian barat hanya memiliki satu kapal BCM yang kondisinya sudah tua dan perlu diganti. “Kapal BCM  ini nantinya disiapkan untuk membantu kapal perang yang kehabisan bahan bakar di tengah laut,” ujar Agus seraya berhatap proyek pembuatan kapal itu sukses sehingga kapal perang terus bisa dibuat di wilayah Banten. 


Sementara itu, Direktur PT Anugrah Buana Marine (ABM) Bojonegara Nasrudin Umar menjelaskan bahwa sesuai desain, kapal tersebut akan dibuat dengan ukuran panjang 95,5, lebar meter, 17,5 meter dan  tinggi 9 meter dengan kapasitas tangker dapat mengangkut 5.000 matrik. Bahan baku berupa bajanya berasal dari PT Krakatau Steel (KS) yang nota bene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang letaknya berdekatan dengan Bojonegara. “Kecepatan kapal sendiri dirancang hingga 14 sampai dengan 15 knot," Nasrudin menuturkan. (*)


(Berita Cilegon)

View the Original article

04 Maret 2012

Helikopter Bell 412 EP (Extra Performance) yang diserahkan PT DI kepada TNI AD dan TNI AL(photo : Kemhan)

BANDUNG- Kementrian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia berencana memesan kembali sekitar 40 unit helikopter untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Hal tersebut disampaikan oleh Mentri Pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro.

Menurut Purnomo, sampai tahun 2010 hingga saat ini Indonesia sudah memiliki sekitar 76 helikopter yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan. Namun, lanjutnya untuk menambah kekuatan pertahanan, pemerintah juga perlu melakukan penambahan jumlah helikopter, paling tidak 50 persen dari jumlah yang saat ini.

“Sampai saat ini, TNI sudah memiliki sebanyak 76 helikopter, tetapi untuk memperkuat pertahanan, paling tidak kita perlu membangun helikopter lebih dari 50 persen dari jumlah yang sudah ada, atau sekitar 40 unit helikopter,” katanya kepada wartawan saat ditemui usai penyerahan helikopter dari PT DI kepada TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, di Hanggar Aircraft PT DI, Jalan Pajajaran, (2/3).

Sampai tahun 2014 jumlah pesanan tambahan Kemhan kepada PT DI sebanyak 40 helikopter lagi (photo : Tempo)

Untuk pembangunan sekitar 40 unit helikopter tersebut, Purnomo menyatakan, pihaknya kembali mengggandeng PT DI untuk bekerjasama. Namun, untuk menyelesaikan ke-40 unit helikopter tersebut, lanjut Purnomo, pihaknya hanya memberikan tenggat waktu yang cukup singkat kepada PT DI.

“Kami berharap ke-40 unit helikopter tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2014 mendatang, jadi PT DI harus bekerja lebih giat, bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan helikopter tersebut,” ujarnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin. Dirinya mengatakan, sampai saat ini pemerintah memang memprioritaskan pembangunan pertahanan negara.

“Selama tujuh tahun ini, pemerintah sudah memberikan anggaran tiga kali lipat untuk anggaran pertahanan, karena pertahanan memang menjadi salah satu prioritas dari pembangunan negara,” katanya.

Untuk pembangunan pertahanan tersebut, lanjut Hasanudin, pemerintah memberikan dukungan seratus persen, bahkan unlimited (tidak terbatas). Dan dirinya berharap anggaran yang sudah dan akan diberikan untuk pembangunan pertahanan negara bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

“DPR RI mendukung pembangunan pertahanan negara ini, kami mendukung seratus persen bahkan unlimited, dan kami juga berharap agar setiap rupiahnya bisa digunakan untuk TNI,” ujarnya.

Dan untuk pembangunan pertahanan negara, Hasanudin mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana sekitar 4.2 triliun rupiah, termasuk untuk pembangunan ke-40 helikopter tersebut.

“Sampai 2014, kami sudah mengalokasikan dana sebesar 4.2 triliun rupiah untuk pembangunan pertahanan, hal tersebut juga berkat kebijakan dari Kemhan, dan dengan ini industri pertahanan perlu bekerja lebih giat lagi untuk membangun helikopter, kalau bisa dalam satu tahun bisa mengeluarkan 10 unit helikopter, sehingga industri pertahanan bisa menyelesaikannya sebelum pergantian kabinet,” jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama PT DI, Budi Santoso mengatakan pihaknya siap menerima pesanan helikopter dari Kemenhan. Menurutnya, jika pihaknya pintar mengatur jadwal, pembangunan helikopter bisa diselesaikan tepat waktu.

“Kita perlu pintar-pintar mengatur schedule nya, agar pembangunan helikopter bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan,” katanya.

Hingga saat ini, Kemhan sudah memesan tujuh unit helikopter yang pengerjaannya dilakukan di PT DI. Tiga helikopter yang sudah diselesaikan, yakni seri Bell 421 EP, kemarin diserahkan kepada Kemhan untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sementara empat helikopter lainnya, kini masih dalam pengerjaan. (mga)

View the Original article