08 Maret 2013

KFX seri C100 dan C200 (image : EagleOwl)

Jakarta, Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Sisriadi, Senin (4/3) di Kantor Kemhan Jakarta memberikan keterangan tentang wacana penundaan proyek pembangunan Pesawat Generasi 4,5 Korean Fighter Xperiment yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Korea Selatan melalui Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

Program ini akan membutuhkan dana total sekitar US$ 5 milyar dimana share pemerintah Indonesia adalah 20 % dari total pembiayaan. Meskipun Share Pemerintah Indonesia adalah 20% dari total pembiayaan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh proses perancangan dan produksi yang meliputi Technology Development Phase (TD Phase), Engineering and Manufacturing Development Phase (EMD Phase), Joint Production and Joint Marketing. Dengan Investasi sebesar ini, Indonesia akan mendapatkan 20 % dari pembuatan pesawat (Workshare) dan 20 % dari penjualan pesawat terbang.

Kapuskom Publik Kemhan menekankan, Proyek produksi bersama pesawat KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah disetujui pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012. Didalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan pihak Indonesia dan Korea telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC dan telah dikirim sebanyak 37 engineer Indonesia yang merupakan kerjasama kedua negara di CRDC untuk melaksanakan perancangan pesawat KF-X/IF-X).

Namun didalam perjalanan mengikuti perkembangan Politik dan Ekonomi yang sedang terjadi, Pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak DAPA, pihak Korea berinisiatif untuk menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun. Penundaan ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan Parlemen ROK untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung terlaksananya tahap EMD Phase (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program. Dijelaskan ada tiga tahap dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, technical development. Kedua, engineering manufacture. Dan ketiga, pembuatan prototipe. Tahap yang ditunda adalah tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah ROK akan melaksanakan Economic Feasibility Study terhadap program ini.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Korea tidak akan melakukan terminasi Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, mengingat dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah ROK sangat besar. Penekanan untuk tidak akan melakukan terminasi Program ini ditegaskan dalam Joint Committee ke-4 pada tanggal 10-11 Desember 2012 lalu.

Sementara itu bagi Pemerintah Indonesia penundaan tahap EMD program KF-X/IF-X selama 1,5 tahun (sampai dengan September 2014) akan berdampak terhadap rencana anggaran yang telah disiapkan pemerintah. Dengan adanya penundaan tahap EMD, pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 1.1 Triliun tidak mungkin diserap sepenuhnya. Oleh karena itu pihak RI telah mengintensifkan langkah-langkah penyiapan alih teknologi dengan kegiatan antara lain Operasionalisasi DCI (Design Centre Indonesia) untuk memetakan dan mengembangkan kompetensi SDM yang telah terbentuk selama

tahap TD Phase, penguatan industry pertahanan dalam negeri yang akan terlibat dalam program ini, dan Technology Readiness (kesiapan teknologi).

Dengan penundaan ini diharapkan kesiapan Indonesia dalam program KF-X/IF-X ini akan semakin baik. Dalam kaitannya dengan dana share, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan dana untuk Program EMD Phase ini, dana share yang sudah dianggarkan di TA. 2013 belum disalurkan.

(KemHan)

View the Original article

28 Februari 2013

Proyek pesawat tempur KFX versi C-103 tanpa canard (kiri) dan dengan canard (kanan) ditunda hingga Juni 2014 (photo : chosun)

RI-Korea Tunda Kerjasama Industri Pesawat Tempur Canggih di Atas F-16

Jakarta - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunda kerjasama industri pesawat tempur bersama Indonesia yang diberi nama Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Alasannya pemerintah Korsel masih dalam tahap transisi kekuasaan terkait pergantian presiden baru Korsel.

"Ditunda setahun setengah karena ada perubahan pemimpin Korea yang baru dilantik kemarin kan presidennya, jadi dia Ingin meyakinkan pemerintah supaya lebih ada data, dasarnya menghadapi parlemen," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pos Hutabarat di acara Seminar Pembangunan Industri Pertahanan Yang Terintegrasi Melalui Penguasaan Teknologi, Guna Kemandirian Bangsa di Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Pos menuturkan penundaan kerjasama ini terhitung mulai Januari 2013 hingga satu tahun setengah. Sehingga pada Juni 2014 kerjasama ini bisa realisasi kembali. "Tapi realisasinya dalam hal engineering ya," katanya.

Ia menjelaskan dalam proyek ini pemerintah Indonesia berkontribusi hanya 20% selebihnya oleh pemerintah dan BUMN strategis Korsel. Rencananya dari proyek ini akan diproduksi pesawat tempur KFX/IFX atau F-33 yang merupakan pesawat tempur generasi 4,5 masih di bawah generasi F-35 buata AS yang sudah mencapai generasi 5. Namun kemampuan KFX/IFX ini sudah di atas pesawat tempur F-16.

Pesawat KFX/IFX akan dibuat 250 unit, dari jumlah itu Indonesia akan mendapat 50 unit di 2020. Harga satu pesawat tempur ini sekitar US$ 70-80 juta per unit.

"Tapi kita yang ini mungkin bisa dapat US$ 50-60 juta, karena kita ikut membangun, dari APBN kita," katanya.

Sebelumnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat jet tempur buatan Indonesia. Pesawat itu dikembangkan atas kerja sama Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia, pesawat tempur KFX/IFX.

Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso menuturkan, untuk mengembangan pesawat yang lebih canggih dari F-16 dan di bawah F-35 ini, PT DI telah mengirimkan sebanyak 30 orang tenaga insinyur ke Korsel untuk terlibat dalam pengembangan proyek pesawat temput versi Indonesia dan Korsel.

"Baru pulang Desember (2012) 30 orang. Kami mengirim atas nama Kemenhan. Jadi 1,5 tahun tim kita ada di Korea. Kita 1,5 tahun sama-sama mendesain. Kita ada yang belajar dari Korea, dan Korea ada yang belajar dari kita (PT DI)," tutur Budi.

(Detik)

View the Original article

13 Agustus 2012

Pesawat N-250 buatan PT Dirgantara Indonesia (photo : Yongis-Indoflyer)

Habibie Redesain Pesawat N-250

 

MANTAN Presiden BJ Habibie bertekad mewujudkan kembali mimpinya agar pesawat komersial tipe N-250, yang pernah terbang 17 tahun silam tapi kemudian kandas lantaran krisis ekonomi, bisa mengangkasa lagi.

Saat berbicara di Bandung pada Jumat (10/8), dengan mata berbinar-binar Habibie menceritakan langkahnya mewujudkan impian itu. Dua perusahaan, yakni PT Eagle Cap (bukan Eagle Cabin seperti ditulis Media Indonesia, 11/8) milik mantan Dirut Bursa Efek Jakarta Eri Firmansyah dan PT il Thabie milik dua anak Habibie yakni Ilham dan Thareq, yang menyatu di bawah bendera PT Radio Aviation Industry (RAI), akan mendanai program N-250 itu.

Tetapi, kata Habibie, N-250 akan diredesain sesuai dengan selera pasar. "Saya yang punya gambarnya," kata Habibie.

Menurut dia, desain dan mesin akan diperbarui. Semua ditanganinya. "Mereka (BPPT dan PT DI) tidak akan bisa membuat pesawat kalau tidak punya gambarnya," kata mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia (PT DI) itu.

Habibie telah mematenkan seluruh rancangannya. Bapak Teknologi Indonesia itu akan berkontribusi pada sumber daya manusia dan rancang bangun pesawat. "Kalau urusan bisnis, biar anak-anak saya," tambahnya.

Habibie bertambah optimistis karena banyak mantan anak buahnya yang bekerja di industri pesawat terbang asing akan kembali ke Indonesia. "Mereka sudah menelpon eyang (panggilan akrab Habibie) menanyakan kapan bisa pulang dan bekerja," ujar Habibie tersenyum lebar.

Pada kesempatan terpisah Eri Firmansyah mengatakan perjanjian kerja sama PT Eagle Cap dan PT il Thabie sudah ditandatangani sekitar seminggu yang lalu.

Namun, Eri belum bisa memerinci kapan program pengadaan pesawat berbaling-baling itu dimulai. "Ini masih tahap awal. Sesudah (penandatanganan) masih akan dilakukan studi karena spesifikasinya berubah," katanya.

Dengan digulirkannya kembali program pesawat N-250, Eri berharap bisa menggairahkan industri penerbangan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri.

Hanya Dua

Sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan SDM Amerika, Eropa, serta negara maju lainnya. Habibie membuktikan itu.

Menurut dia, di dunia ini baru dua orang yang mendapatkan medali emas Edward Bruner Award, penghargaan yang diberikan badan penerbangan sipil dunia bentukan PBB. Medali itu hanya diberikan setiap 50 tahun sekali. Habibie adalah orang kedua di dunia yang mendapat penghargaan itu untuk kategori ahli perancang keselamatan dan keamanan penerbangan sipil.

Penghargaan diberikan pada 7 Desember 1994 di Montreal, Kanada, sembilan bulan menjelang peluncuran N-250. "Ini fakta sejarah bahwa kualitas SDM Indonesia sama dengan Eropa, Jepang, Amerika, dan China," tegasnya.

Habibie mengatakan dia tidak akan melupakan jasa 'anak-anaknya' yang dulu bekerja di IPTN dan BPPT mewujudkan N-250 dan N-130 bermesin jet. Sampai sekarang Habibie masih memercayai SDM Indonesia. Dengan cara itu dia berharap ada regenerasi para ahli penerbangan.

"Saya mengharapkan ITB, UI, UGM kembali digiatkan dalam riset-riset yang mendukung inovasi nasional," katanya lagi.(AD/X-4)

(MediaIndonesia)

View the Original article

02 November 2011

PT DI sudah memiliki pengalaman saat mengintegrasikan pesawat di Turki bersama TAI.(photo : Trdefence)

Bandung, Seruu.com - PT Dirgantara Indonesia (DI) mampu melaksanakan proses peremajaan (retrofit) 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat (AS). Hal ini menanggapi rencana pemerintah dan DPR yang menyatakan peremajaan bernilai US$ 500-800 juta itu tidak dilakukan di Indonesia.

"Jika diberi kesempatan, tim DI harus dibawa untuk ikut meretrofit," kata Direktur Teknologi PTDI Dita Ardoni Jafri, di Bandung, Selasa (01/11/2011) malam.

Dia mengatakan, proses peremajaan pesawat tempur tersebut tidak sulit karena hanya perlu mengintegrasikan komponen yang tersedia. PTDI, lanjut dia, mampu melakukan fungsi pekerjaan tersebut. "Namanya sistem avionik, semua kompunen sudah dikasih, ada paket-paket gambarnya, kalau itu diberi kita akan kerjakan," kata Dita.

Dita menyatakan, PTDI seharusnya diberikan kepercayaan untuk menerapkan teknologi dalam proses retrofit pesawat tempur itu. Langkah ini akan membuka kesempatan bagi perusahaan pelat merah itu tidak hanya sekedar menempelkan bagian-bagian pesawat, namun juga belajar hingga ke perangkat lunak (software) yang menggerakkan seluruh komponen. "Tapi lihat nilainya, jangan sampai dilibatkan tapi nilai tidak signifikan," tandas dia.

Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat pernah menyatakan proses retrofit pesawat F-16 hibah itu tidak dilakukan di Indonesia karena beban biaya untuk membawa pesawat ke Tanah Air. Faktor lainnya adalah ketidaklengkapan alat serta sumner daya PTDI. [ndis]

View the Original article