10 Mei 2013

Pusat kendali Vessels Traffic Management Information System (all photos : solusi 247)

Surabaya (ANTARA Newsa) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan perusahaan penyedia layanan teknologi komunikasi PT

Solusi-247 menjalin kerja sama untuk mengembangkan "marine radar" (radar maritim).

Kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Solusi-247, Beno Pradekso, bersama Pembantu Rektor IV ITS Prof Dr Darminto di Gedung Rektorat ITS Surabaya, Rabu.

Beno Pradekso mengatakan pihaknya kini sedang gencar melakukan riset untuk pengembangan produk perusahaannya, karena itu pihaknya menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, seperti ITS.

"Beberapa bidang riset yang akan kami lakukan dengan ITS antara lain Marine Radar, Electric Support Measure (ESM), Radio Direction Finding (RDF) Receiver , Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), dan Integrated Surveillance framework," katanya.

Menurut dia, perusahaannya telah melakukan riset ESM hampir 90 persen dan telah diuji di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Pengawasan laut yang belum optimal, karena keterbatasan fasilitas menjadi dasar bagi Solusi 247 untuk mendalami aplikasi teknologi produk itu di bidang maritim," katanya.

Hingga saat ini, persoalan mengenai kecelakaan kapal, "illegal traffic", pencurian ikan, hingga pembajakan kapal nelayan menjadi masalah tak terpecahkan karena lemahnya aktivitas monitoring.

"Oleh karena itu, kami mengajak ITS, kami memiliki pengetahuan tentang sensor dan radarnya, sedangkan ITS punya pengetahuan di bidang maritim dan perkapalannya," katanya.

Beno mengatakan ITS adalah mitra yang sangat sesuai untuk melaksanakan kerja sama ini, karena ITS unggul di bidang maritim, lalu keberadaan sentra nelayan, pelabuhan internasional, dan armada pertahanan laut di Surabaya juga menjadi nilai tambah tersendiri.

Senada dengan itu, Prof Dr Darminto mengatakan kerja sama itu bukan pertama kalinya ITS bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kami berharap produk-produk yang dikembangkan nanti dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Untuk tahap awal, kerja sama akan dilangsungkan selama dua tahun. "Tidak perlu kita menggunakan produk asing untuk aplikasi ICT di Indonesia. Lebih baik kita buat sendiri dan kita kuasai teknologinya," katanya. 

(Antara)

View the Original article

09 Januari 2012

Radar IMSS di Tanjung Mangkalihat (photo : TribunNews)

Radar Mutakhir Memonitor di Ujung Timur Kalimantan

TRIBUNNEWS.COM  BALIKPAPAN  -ALUR Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal yang keluar masuk melalui Selat Malaka (ALKI I), Selat Makassar (ALKI II), hingga perairan Papua (diproyeksikan sebagai ALKI III).

Untuk kepentingan strategis tersebut, Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan piranti khusus di berbagai titik pantau strategis. Salah satunya di Tanjung Mangkalihat, bagian paling timur dari Pulau Kalimantan.

Piranti tersebut dinamakan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS).

IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS) atau stasiun pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya.

"CSS terintergrasi dengan Kapal Perang Indonesia (KRI), Regional Command Center (RCC) atau pusat pengendalian regional, dan Fleet Command Center (FCC) atau pusat pengendalian armada," kata Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut (E) Yudhi Bramantyo, didampingi Komandan Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat, Letda Laut (P) Machfudz Azhari.

Fungsi IMSS adalah untuk kewaspadaan di bidang maritim (maritime domain awareness), yaitu mengamankan wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berada di daerah yang padat untuk melintas kapal-kapal yang keluar masuk Selat Malaka (ALKI I) dan Selat Makassar (ALKI II), dan perairan wilayah Indonesia (melalui KRI).

Untuk kawasan Tanjung Mangkalihat, IMSS mulai difungsikan tahun 2010. Berbagai peralatan yang berada di IMSS antara lain Radio Detection and Ranging (RADAR) yang berfungsi sebagai deteksi kontak yang berada di atas permukaan laut (kapal-kapal).

"Ada pula Automatic Identification Station (AIS) yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang nama kapal dan nama panggilan kapal, nomor IMO, dimensi dan tipe kapal, draft kapal, waktu keberangkatan dan kedatangan kapal, tujuan kapal, posisi Lintang Bujur, halu kapal, dan kecepatan kapal," kata Danlanal.

Data-data tentang kapal selalu diperbarui dalam periode tertentu pada skala internasional. Sehingga kapal-kapal yang tidak terdaftar bisa didefinisikan sebagai kapal tak dikenal. Kapal rakyat pun tetap terdeteksi dalam radar ini.

IMSS dilengkapi dengan VHF Radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar stasiun pengawas di darat. Plus HF Radio yang berfungsi sebagai backup data komunikasi ke RCC apabila VSAT tidak bisa digunakan dan juga sebagai alat komunikasi dengan RCC ataupun dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS.

Ada pula Day Camera (kamera siang hari) dan FLIR camera (kamera malam hari) yang berfungsi untuk mengambil gambar (memotret) kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS. "Kamera tersebut bisa digerakkan langsung dari RCC maupun FCC tanpa memberi tahu CSS," kata Machfudz.

Sarana pendukung lain di IMSS adalah Nobletec yang berfungsi sebagai monitor posisi kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS dan sebagai alat komunikasi dengan RCC dan FCC melalui text message application. "Adapun sumber tenaga sistem CSS berasal dari dua buah diesel generator 15 Kwh," katanya.
IMSS merupakan salah satu piranti teknologi militer yang mutakhir. Banyak negara di dunia yang menggunakannya sebagai salah satu perangkat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini Indonesia memiliki 20 buah Coastal Surveillance System (CSS). 10 buah berada di Selat Malaka dan 10 buah berada di Selat Makassar. Juga 11 KRI yang dilengkapi IMSS. Tiga KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat, dan delapan KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Timur.

Indonesia juga memiliki dua Regional Command Center, yaitu RCC Batam dan RCC Manado, dua Fleet Command Center, yaitu FCC Jakarta dan FCC Surabaya, serta satu Headquarters (HQ), yaitu HQ Cilangkap.

Mengamankan perairan di ujung timur Pulau Kalimantan juga menyisakan berbagai cerita. Machfudz mengatakan, mereka tetap berjuang untuk mengemban tugas negara secara maksimal dalam segala keterbatasan.

"Yang paling terasa adalah akses menuju lokasi yang sangat sulit. Setelah menggunakan speed boat dari Sangkulirang menuju Manubar, perjalanan harus dilanjutkan dengan kapal rakyat menuju Tanjung Mangkalihat selama beberapa jam," katanya.

Saat ini Mako Lanal Sangatta menugaskan empat personel di Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat. Mereka harus apel di Mako Lanal dalam dua bulan sekali. Dalam kondisi ini, Machfudz mengatakan mereka berupaya mengemban tugas dengan sebaik baiknya.

Yang menarik, karena belum ada BTS tower, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan pesan singkat. "Untuk mencari sinyal, kami harus naik motor tujuh kilometer. Itu pun sinyalnya terputus-putus. Jadi komunikasi dengan Mako Lanal lebih banyak lewat SMS. Kami mengecek dua hari sekali," katanya.

Karena merasakan sendiri kendala yang dialami, Machfudz menyampaikan beberapa kebutuhan mendasar kawasan yang dihuni sekitar 300 KK tersebut. "Yang utama adalah jalan darat. Selama ini kami harus lewat laut atau memutar ke arah Berau melalui Teluk Sulaiman. Jalan tembus ke Manubar sangat diperlukan," katanya.

Selain itu, pasokan listrik masih mengandalkan genset. Kalaupun ada genset, masih mengandalkan pasokan solar dari Sulawesi. "Masyarakat banyak tergantung pada pasokan dari Sulawesi. Baik pangan maupun BBM," katanya.

Salah satu solusi untuk mengatasi problem listrik adalah dengan penggunaan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini perlu diupayakan secara serius. "Di kawasan tersebut juga belum ada dermaga. Perjalanan harus disambung dengan kapal kecil sampai ke tepian," katanya.

Selaku personel TNI yang juga berposisi sebagai masyarakat, Machfudz pun berharap agar geliat pembangunan bisa ditularkan secara proporsional di kawasan tersebut. Sehingga mampu menjadi "pelepas dahaga" bagi para warga yang terpisah jarak ratusan kilometer dengan ibukota kabupaten.

(JPNN)

View the Original article

08 November 2012

Indra MSSR mode S surveillance systems radar (photo : Indra)

Indra will implement four new latest-generation surveillance systems (MSSR mode S). This contract brings the total number of stations deployed by the company throughout the archipelago to ten. Indra is equipping two control centres with its air traffic management system. The area of Papua is already managed with this solution.

Indra will implement four new latest-generation radar systems in Indonesia. This contract means that there will now be ten stations deployed by the company, controlling approximately 70% of the archipelago's airspace.

The new stations will be at Natuna, Tanjung Pinang, Sorong and Pontianak and will have Indra mode S secondary radars. This technology is the most advanced in the market in terms of the detection and identification of aircraft and complies with the highest standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and Eurocontrol, amongst others.

These systems will be added to the ones already implemented by Indra at Sentani, Bali, Medan, Curug, Tarakan and Timika. The modernisation of the surveillance network will appreciably improve the safety of air operations and increase the number of flights that can be managed.

The radar system implemented by Indra at Curug will be used to train the technicians who are to use this surveillance system technology.

Thanks to these contracts Indra is now the main supplier of radar systems in Indonesia. The company has been responsible for all the latest projects related to the modernisation of the country's surveillance network.

Indra MSSR Mode S is a civilian radar, but Indonesia has a program to integrate civilian and military radar into a networked radar (photo : Indra)

Air control safety

Additionally, Indra is equipping the Medan control centre, which once construction is completed will manage Sumatra's traffic, and the Berau control centre with its automated air traffic management system. This solution is already in place at the Sentani centre, which manages Papua's traffic.
Indra's automated air traffic management system relieves controllers of certain repetitive tasks, allowing them to manage a greater number of flights. The system also generates alerts in the case of route conflicts. These functions increase the safety and efficiency of the management of the traffic.

Indra in Asia

Indra has been supplying Indonesia with air traffic management systems since 2007. The country's geography, made of up thousands of islands, its popularity as a tourist destination and its strong economic growth have led to a significant increase in its air traffic in recent years. Accordingly, plans to modernise the nation's air traffic management infrastructure have been implemented.

In addition to Indonesia, Indra's positioning in the air traffic management sector throughout the Asia-Pacific region is very strong. For example, the company is deploying a network of radars in Australia to reinforce traffic management along the country's east coast. In China the company's radars will cover the surveillance of 60% of its airspace. The Xian and Chengdu control centres will also use Indra technology to manage an area the size of Western Europe.

Indra

Indra is the leading technology multinational in Spain and a leader in Europe and Latin America. It is the second European company in its sector in terms of R&D, with €550 million invested in the last three years. Its turnover in 2011 was €2.688 billion, and more than half of its income is currently from international markets. The company employs 40,000 professionals and has customers in 118 countries.

(Indra)

View the Original article

07 November 2012

FPS-117 long range surveillance radar (photo : Lockheed Martin)

Lockheed Martin [NYSE: LMT] and Indonesian technology firm PT CMI Teknologi (CMI) recently completed a production readiness review that qualifies CMI to begin in-country manufacturing for the TPS-77 and FPS-117 long-range surveillance radars.

Lockheed Martin and CMI are jointly pursuing the National Airspace Surveillance – Republic of Indonesia (NASRI) program, with the intent to produce more than 20 new radars to improve airspace surveillance, safety, and management over the Indonesian Archipelago in support of the government’s defense revitalization initiative.

“The success of the production readiness review shows that CMI’s workforce is ready to begin the assembly of radar row receivers, which is a major step in the qualification process,” said James Gribbon, Asia Pacific regional president for Lockheed Martin. “These are key assemblies in the solid-state design and L-band operation of these high-performing radars that are already operating in 25 countries around the world.”

The production readiness review is the latest step in supporting the Indonesian government’s efforts to greatly enhance air sovereignty and surveillance over the country’s more than 17,000 islands, and to expand Indonesia’s industrial capabilities. Data feeds from the new network will also enhance civilian air traffic control, including commercial air traffic management, which is currently handled by radars in nearby Singapore.

PT CMI Teknologi of Bandung, Indonesia, is a small, privately owned technology company specializing in microwave design and manufacturing. The company currently holds contracts for the development and support of Indonesian military radar systems. Lockheed Martin signed a teaming agreement with CMI earlier this year and in August Lockheed Martin issued a subcontract to CMI to begin the qualification process in building radar row receivers.

(Lockheed Martin/ASDNews)

View the Original article

11 Juli 2012

LCR2020 coastal radar (photo : ITT Exelis)

Exelis and SNC demonstrate Vigilant Stare

ITT Exelis and Sierra Nevada Corporation (SNC) will demonstrate its new Vigilant Stare wide-area airborne surveillance (WAAS) system to several USagencies over the next two months, it has been revealed.

The two companies used the Farnborough International Airshow to formally launch the Vigilant Stare system, which is based on technology used on board the US Air Force's (USAF) 'Gorgon Stare' UAVs but is tailored for domestic security agency applications.

Speaking to Shephard at the air show, Sreekanth Danny Rajan, director of emerging/airborne solutions geospatial systems, said the concept behind Vigilant Stare was to provide a commercial-based, persistent WAAS capability through a range of acquisition options – system buy, lease, or data buy.

‘Our feeling is that there is a real gap in the market for this kind of capability. There are customers without the funding or time to build a complete programme but have a requirement for this kind of wide-area surveillance. So we decided to invest our own funds to develop a commercial capability,’ Rajan said.

Initial flight tests in the US on a Twin Otter aircraft have already demonstrated aspects of the capability, including sending sensor data from the aircraft to a handheld device on the ground, and the system is expected to reach an initial operational capability in August.

Aimed at providing coverage of city-sized areas, the nine-camera payload – which is based on the Night Owl system – simultaneously covers three tiers: 4km by 4km full field of regard; multiple sub-views of the full field of view; and best-resolution ‘tactical chip-outs’.

Meanwhile, ITT Exelis used the air show to highlight several developments in other business areas. The company plans to resume production of its AN/ALQ-136 radar jammer to offer the system to international users of the AH-64 Apache and other attack helicopters.

Recognising renewed demand for an RF jammer, the company has entered into discussion with several Apache operators and is confident of signing a contract for a number of systems in 2013.

The company is also pursuing several opportunities for its LCR 20-20 coastal radar, a version of which it is developing for Sweden, and is in advanced discussions with Indonesia, which is looking to sign a contract in the next 12 months.

(Shephard)

View the Original article

02 Juni 2012

Sistem monitor radar IMSS (photo : Antara)

LONDON, KOMPAS.com- China dikabarkan menawarkan pemasangan sistem pengawas maritim senilai 1 miliar yuan (sekitar Rp 1,5 triliun) di kawasan Indonesia. Nantinya, sistem tersebut akan melengkapi sistem serupa buatan AS yang lebih dulu dipasang di Indonesia.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.

Detail sistem pengawas maritim yang ditawarkan China itu belum diketahui. Namun, JDW menduga sistem tersebut akan terdiri atas jaringan radar yang ditempatkan di Pulau Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan pantai barat daya Sulawesi. Nantinya, data pengamatan yang diperoleh dari sistem ini akan dibagi dengan China.

Dengan sistem ini, Beijing akan mendapat keuntungan berupa data kondisi perairan di Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Makassar, yang menjadi titik-titik penyempitan penting di jalur komunikasi laut (SLOC).

Tawaran China itu diberikan hanya beberapa bulan setelah pemerintah AS menyumbangkan Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) senilai 57 juta dollar AS (Rp543,9 miliar) kepada TNI Angkatan Laut. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim.

Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya. Pemerintah AS juga telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dollar untuk merawat sistem tersebut sampai tahun 2014.

Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Dengan adanya tawaran dari China ini, China akan memiliki sistem tandingan strategis terhadap IMSS, dan memungkinkan negara itu memantau pergerakan kapal-kapal AS dan lalu lintas laut lainnya di perairan Indonesia.

(Kompas)

View the Original article

24 April 2012

Northrop Grumman AN/TPS-78 Ground Based Air Defence Radar System (photo : diariolibre)

BALTIMORE, Md. -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) executed a Memorandum of Understanding at the Sixth National Radar Seminar in Bali, Indonesia with PT Industri Telekomunikasi Indonesia and the Research Centre For Electronics And Telecommunications of The Indonesian Institute Of Sciences to facilitate collaboration on pending ground-based radar opportunities in Indonesia.

The Northrop Grumman AN/TPS-78 is the latest generation of state-of-the-art radars made possible by advances in high power transistor technology and designed to operate in some of the harshest, most unforgiving environments. Proven in the field, the S-Band long-range AN/TPS-78 is the choice of the U.S. Air Force and customers worldwide.

"With this agreement, Northrop Grumman will bring its recognized leadership in ground radars together with our Indonesian business partners' combined expertise in electronics research and manufacturing and knowledge of the unique needs of the Indonesian government," said Robert Royer, vice president of international systems at Northrop Grumman's Land and Self Protection Systems Division. "Our team looks forward to participating in the upcoming Indonesian ground-based radar competition designed to help Indonesia increase air surveillance control and secure its border."

View the Original article

09 April 2012

Bahan anti radar yang telah diteliti sejak 2005 oleh ITS akan diterapkan pada kapal perang (photo : Kaskus Militer)

ITS Buat Kapal Perang 1,8 Miliar

Kampus ITS, ITS Online - ''ITS menjadi leader Konsorsium Pengembangan Kapal Perang Nasional,'' ujar Subchan MSc PhD, salah satu anggota dari tim riset kapal perang. Dengan digarap oleh dosen dari beberapa jurusan di ITS, riset kapal perang ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

ITS tak bekerja sendiri, mengingat riset ini adalah riset nasional, maka ITS dibantu oleh beberapa perguruan tinggi negeri lain. Yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Surabaya (UNS), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Akademi Angkatan Laut (AAL).

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan besar pun turut bekerja sama guna merealisasikan kapal perang tersebut. Seperti PT PAL Indonesia, PT Terafulk Group dan PT Len Industri. ''Harapannya nanti kapal perang ini dapat diproduksi di Indonesia dalam jumlah besar,'' imbuh Subchan.

Konsorsium ini bermula dari workshop inisiasi bidang kapal perang yang dilaksanakan Agustus 2011 lalu. Dari workshop itulah ITS mengambil langkah lebih lanjut terkait penelitian kapal perang tersebut. Termasuk pembuatan proposal untuk kemudian diajukan ke pemerintah. ''Pembuatan proposal untuk konsorsium ini telah selesai sejak akhir tahun 2011,'' ungkap Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD, Ketua KPKPN. Baru seteleh itu, digelar workshop nasional bidang kapal perang pada akhir Februari lalu.

Penggarapan kapal perang ini dibagi menjadi tujuh kelompok kerja berdasarkan bagian kelengkapan kapal. Ketujuh kelompok kerja tersebut masing-masing menangani karakterisasi komposit, metalurgi fisik, ship standard, auto pilot, steering control, material untuk radar dan Combat Material System (CMS). Dari pembagian tersebut, UNS akan turut membantu dalam pembuatan karakterisasi komposit. Sedangkan metalurgi fisik ditangani oleh Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan dari UI.

"Kapal perang tersebut akan dilengkapi dengan prosessor persenjataan, sehingga dapat membentuk suatu armada,'' papar Prof Dr Ir Gamantyo Hendrantoro MEng saat ditemui dalam konferensi pers diskusi ilmiah di Nasdec (22/2). Gamantyo juga menerangkan bahwa selama ini Indonesia hanya membeli kapal dari luar negeri.

Kapal yang dibeli itupun merupakan produk lama. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika Indonesia terus menerus bergantung pada negeri lain padahal potensi dalam negeri sangat besar.

Kapal Perang Anti Radar

Keunggulan kapal perang ini yaitu dibuat dengan material anti radar. ''Anti radar baru pertama kali diterapkan di pesawat tempur Amerika. Konon wartawan tidak bisa mendekat dari jarak 100 meter,'' jelas Drs Mochamad Zainuri MSi yang juga ditemui saat konferensi pers diskusi ilmiah di Nasdec (22/2).

Zainuri yang telah meneliti bahan anti radar sejak tahun 2005 itu mengungkapkan bahwa material anti radar yang digunakan pada kapal tersebut dibuat dari pasir besi. Hingga saat ini, material tersebut telah berhasil dibuat dan dapat menyerap radar hingga 99 persen.

Pembuatan kapal perang ini juga tak lepas dari campur tangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa semester akhir pun turut meneliti bidang pertahanan melalui Tugas Akhir (TA) yang mereka buat. Selain itu, program Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pun menjadi ajang mahasiswa mengangkat penelitian seputar kapal perang.

Tak hanya konsen di pembuatan kapal perang. Di bidang pertahanan, ITS pun terlibat dalam Komite Kebijakan Industri dan Pertahanan (KKIP). Salah satu tugasnya yaitu merevitalisasi industri pertahanan yang hampir kolaps. KKIP juga bertugas untuk membuat kebijakan lain di industri pertahanan. Seperti keinginan pemerintah untuk bekerja sama dengan Cina membangun industri roket di Indonesia. (sha/fz)

View the Original article

10 April 2012

Perusahaan swasta nasional dalam bidang elektronika dan sistem informasi PT Infoglobal dilibatkan dalam proyek integrasi radar militer dan sipil tersebut (photo : Infoglobal)

JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia mengintegrasikan radar militer dan sipil di bandara-bandara untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi blank spot atau daerah yang tidak terpantau radar.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan hal tersebut seusai Upacara Ulang Tahun Ke-66 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/4). Imam mengatakan, pihaknya tidak bisa mengungkapkan daerah yang belum terpantau radar di Indonesia. "Itu untuk alasan keamanan," katanya.

Imam menambahkan, pihaknya mengoptimalkan operasional radar untuk mengawasi ruang udara RI. Saat ini, TNI AU terus menambah Satuan Radar (Satrad) terutama di daerah-daerah terluar Indonesia.

Untuk menunjang operasional, kesiapan operasional (serviceable) pesawat dan helikopter TNI AU juga ditingkatkan. Imam optimistis, di tahun 2014, tingkat serviceable pesawat dan helikopter TNI AU mencapai 80 persen. Saat ini tingkat serviceable baru mencapai 50 persen. Beberapa tahun silam, kesiapan armada TNI AU sempat berada di kisaran 40 persen dari 200 armada yang ada.

Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan modernisasi pembelian pesawat dan helikopter baru tidak bisa ditawar-tawar bagi negara seluas Indonesia "Angkatan Udara mencakup 100 persen wilayah Indonesia. Mereka harus diberi peralatan modern, tetapi tentu saja pengadaan harus transparan dan kesejahteraan pilot serta prajurit ditingkatkan," ujar Dudi.

Imam mengatakan, hingga 2014 diperkirakan akan ada tarnbahan sejumlah pesawat baru.

Ada enam Sukhoi, pesawat latih jet tempur T-50 Golden Eagle, dan lima Super Tucano yang dipersiapkan untuk menggantikan OV-10 Bronco, dan sembilan CN 295, serta dua heli Super Puma dan enam heli Combat & SAR.

Selain itu juga ada empat radar peringatan dini dan Ground Control Interception (GCI), serta rudal pesawat udara.

"Kami sudah hitung cermat, pembelian Sukhoi memang sudah direncanakan sesuai dengan dasar operasi sebelumnya," kata Imam.

Terkait dengan datangnya banyak pesawat baru tersebut, Imam mengatakan, akan ada program percepatan pengadaan penerbang. Sekolah penerbang dinaikkan kapasitasnya dari 30 orang menjadi 40 orang per tahun. Selain itu, kuota untuk ikatan dinas ditambah 10 orang.

Dalam peringatan HUT TNI AU tersebut, dikerahkan 64 pesawat dan helikopter dalam pelbagai atraksi udara. Puluhan atase militer asing turut menyaksikan demonstrasi pesawat ternpur, latih, helikopter, dan Pasukan Khas TNI AU. (ONG/EDN)

View the Original article

26 Maret 2012

Radar Northrop Grumman AN/TPS-78 (photo : Northrop Grumman)

Bertempat di Jakarta Convention Center, pada tanggal 21-23 Maret 2012 digelar perhelatan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang diikuti dengan penyelenggaran pemeran Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX 2012). Pameran ini lebih banyak menampilkan alutsista produksi dalam negeri, meskipun beberapa peserta ada juga yang berasal dari negara lain.

Defense Studies menyempatkan diri untuk berkunjung ke anjungan PT LEN, PT INTI, dan PT CMI dalam kesiapannya untuk mengikuti tender pengadaan radar pertahanan udara setelah Thales Raytheon Systems menyelesaikan pemasangan tiga radar pertahanan udara jenis Master-T di Merauke, Saumlaki dan Timika.

Berkenaan dengan rencana pemenuhan MEF hingga tahun 2024 dalam bentuk tersedianya 32 instalasi radar yang dapat mengcover seluruh wilayah Nusantara maka beberapa daerah direncanakan untuk dipasang radar antara lain Jayapura, Manokwari, Morotai, Poso, Singkawang, dan Tabulang. Tender terakhir yang dilaksanakan mensyaratkan radar pertahanan udara jarak jauh jenis 3D dengan jangkauan 400km.

PT. Inti dan Northrop Grumman

PT Inti rencananya akan menggandeng perusahaan asal AS NorthropGrumman, radar yang ditawarkan adalah AN/TPS-78 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari AN/TPS-70 yang telah menyandang predikat ‘combat proven’ dan digunakan di lebih dari 20 negara termasuk Thailand. Radar ini disebutkan mempunyai keunggulan dalam air mobility. Keseluruhan sistem dapat diangkut dalam satu pesawat C-130 Hercules dan dapat diinstall dalam 30 menit. Keunggulan lainnya adalah radar ini lebih tahan jamming.

AN/TPS-78 adalah radar 3D yang beroperasi dalam frekuensi S-band (2-4 GHz) dan disebutkan mempunyai jangkauan 240 nautical miles (455km).

Kerjasama PT Inti dan Northrop Grumman akan dideklarasikan pada bulan April 2012 di Bali. Melalui kesepakatan tersebut PT Inti akan mendapatkan porsi pekerjaan 40% sedangkan sisanya dikerjakan oleh Northrop Grumman.

Radar Lockheed Martin AN/TPS-77 (photo : Lockheed Martin)

PT CMI Teknologi dan Lockheed Martin

PT CMI Teknologi telah menandatangani kerjasama dengan Lockheed Martin pada bulan Maret 2012. Sesuai dengan kesepakatan tersebut maka terhadap produk radar AN/TPS-77 yang dipasarkan oleh Lockheed Martin maupun CM-77 yang dipasarkan oleh PT CMI semuanya mengandung komponen modul buatan CMI.

Radar AN/TPS-77 beroperasi dalam frekuensi L-band (1-2 GHz), mempunyai jangkauan 250 nautical miles (463 km) dan telah digunakan di 22 negara, tetangga terdekat yang menggunakannya adalah Australia dan Singapore . Keunggulan radar ini adalah mampu mendeteksi sasaran di bawah horizon hingga -6°. Jika radar ini dipasang di atas bukit maka mampu mendeteksi penerbangan pesawat atau helicopter yang terbang rendah mengikuti kontur lembah.

PT CMI Teknologi sebagai perusahaan mikrowave asal Bandung sebelumnya telah berhasil membuat microwave signal processor untuk pesawat F-5 dan F-16 yang digunakan Indonesia ketika mengalami embargo. Kualitas produk yang dihasilkannya dinilai baik oleh Lockheed Martin sehingga memilihnya sebagai mitra untuk bekerja sama.

Radar Thales Raytheon Systems Groundmaster 400 (photo : Thales Raystehon Systems)

PT Len Industri dan Thales Raytheon Systems (TRS)

Thales Raytheon Systems baru saja menyelesaikan pemasangan 3 radar pertahanan udara jarak jauh jenis Master-T untuk Indonesia Bagian Timur. Dalam website resmi Thales Raytheon disebutkan bahwa TRS dan PT Len Industri telah sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan radar berikutnya bagi TNI, dan hal ini dibenarkan oleh anjungan PT Len Industri dalam pameran ini.

Mengenai jenis radar yang akan diajukan, pihak PT Len Industri mengatakan bahwa radar Master-T tetap akan diajukan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan radar seri lain yaitu Ground Master 400 (GM-400). Radar GM-400 ini telah dipesan juga oleh Angkatan Udara Malaysia.

Sama seperti radar Master-T, radar GM-400 beroperasi pada frekuensi S-band (2-4 GHz) dengan jangkauan 470 km. Disain radar GM-400 tergolong unik karena radar head dan cabin-nya digabung, meskipun hal ini akan membuat ukuran cabin menjadi kecil namun menjadikannya sebagai radar yang kompak.

Dari kerjasama PT Len dan TRS ini maka PT Len akan mendapatkan porsi 40% dalam muatan lokal jika duet ini memenangkan tender.

(Defense Studies)

View the Original article

05 Maret 2012

Tiga radar baru akan dipasang di Indonesia timur bagian utara yaitu : Jayapura, Manokwari dan Morotai (photo : Kemhan)

Di Jayapura, Morotai dan Manokwari akan Dipasang Radar

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA - Sistem pertahanan udara nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia terus diperkuat Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Udara (AU). Salah satunya adalah adanya rencana menempatkan tiga radar di Jayapura, Morotai di Kepulauan Maluku dan Manokwari Papua Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat di Timika, Senin (5/3) mengungkapkan, rencana penempatan tiga radar baru tersebut merupakan bagian dari perencanaan TNI AU dimana hingga 2024 memiliki 32 satuan radar pertahanan udara yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Selain itu, TNI AU juga memiliki program untuk memasang radar-radar yang lebih kecil untuk dapat mendeteksi sasaran di ketinggian rendah yang tidak mampu terdeteksi oleh radar yang dimiliki saat ini karena khusus berfungsi untuk mendeteksi obyek dalam jarak jauh dan berada di ketinggian.

Hingga saat ini TNI baru memiliki 19 satuan radar, satuan radar ke-19 yaitu satuan radar 243 Timika. Sejauh ini TNI sudah memiliki tiga satuan radar di Papua yakni Biak, Merauke dan Timika yang tergabung dalam jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV yang berpusat di Biak, ditambah satuan radar Buraen Kupang NTT dan satuan radar Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

"Ke depan kita harapkan seluruh daerah di kawasan timur Indonesia tercover oleh radar yang dimiliki TNI," kata KSAU Imam Sufaat. Ia mengatakan, dengan diresmikannya satuan radar 243 Timika maka mata Komando Sistem Pertahanan Udara Nasional (Ko Hanudnas) akan semakin terbuka sehingga tidak ada lagi ruang terbuka yang bisa dilalui pesawat yang tidak dikenal dan tanpa izin.

"Dengan adanya beberapa satuan radar di Papua termasuk di Timika maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan udara kita sehingga tidak ada lagi satu pesawat yang tidak dikenal atau pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa ijin. Ini menyangkut harga diri atau kedaulatan bangsa," jelas KASAU Marsekal Imam Sufaat.

View the Original article

05 Maret 2012

Dengan telah beroperasinya radar Timika maka tidak ada lagi blank spot di Indonesia bagian timur (photo : Radartutorial)

Timika (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara. Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.(E015/M026)

View the Original article

04 Februari 2012

UAV Alap-Alap dalam sebuah pengujian oleh BPPT (photo : BPPT)

Canggih, Pesawat Intai BPPT tak Terdeteksi Radar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teknologi pesawat intai tanpa awak alias unmanned aerial vehicle (UAV), buatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) tidak bisa dideteksi radar pesawat. Kepala Program Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) BPPT Joko Puwono, mengatakan prototipe pesawat terbang produksinya dijamin tidak terdeteksi radar musuh.

Pasalnya seluruh bahan pesawat terbuat dari komposit murni tidak mengandung unsur metal. Meski begitu, pihaknya menyatakan pesawat intai Wulung, Gagak, Pelatuk, Alap-alap, hingga Slipi, tetap butuh pengembangan dan inovasi untuk menyiasati semakin canggihnya pendeteksian teknologi radar lawan. "Pesawat kami dijamin tidak terdeteksi radar, tapi kalau memuai sedikit karena panas mesin bisa jadi terdeteksi radar. Masih butuh pengembangan," beber Joko kepada Republika, Sabtu (4/2).

Karena pengembangan pesawat intai butuh modal, pihaknya menyarankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar tidak perlu jauh-jauh membeli produk Israel Aerospace Industries (IAI). Selain bisa memperkuat industri pertahanan dalam negeri, lanjut Joko, anggaran pembelian pesawat dapat digunakan untuk inovasi dan pengembangan pesawat intai karya BPPT. Berdasarkan catatan Republika, harga pesawat intai IAI dengan teknologi terbaru rata-rata 6 juta dolar AS atau Rp 54 miliar. Adapun PUNA BPPT hanya menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar per unit.

Memang diakuinya produk Israel lebih canggih, namun kalau pesawat intai BPPT semakin sering diutak-atik maka butuh beberapa tahun untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Ini lantaran sumber daya manusia (SDM) BPPT hanya kurang mendapat kesempatan dan pembelajaran sebab Kemenhan maupun user lain tidak pernah mengajak pihaknya untuk mengembangkan pesawat intai terbaru. "Pesawat kami ada yang jenis patroli keamanan di lautan hingga untuk membuat hujan buatan, tinggal dimodernisasi saja," papar Joko.

View the Original article

24 Januari 2012

Radar pengawas pantai Isra jenis mobile (photo : Audrey)

Januari 2012, lisensi produksi massal radar pantai buatan Indonesia pertama sudah berumur satu tahun. Tantangan bagi PT Inti (Persero), yang menerima lisensi itu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, makin besar untuk memasarkan inovasi teknologi deteksi pantai dan kelautan ini.

Radar pantai buatan sendiri ini sangat kompetitif, dibandingkan radar impor,” kata Kepala Bidang Telekomunikasi pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI) Mashury Wahab, Kamis (5/1), ketika dihubungi di Bandung, Jawa Barat.

Mashury memulai riset pengembangan radar pantai yang diberi nama Isra (Indonesian Sea Radar) sejak tahun 2006. Pada Januari 2011, LIPI memberikan lisensi untuk diproduksi massal oleh PT Inti.

Kepala LIPI Lukman Hakim, pada kegiatan LIPI Expo 2011 bulan November lalu di Jakarta, menyatakan, tidak mudah untuk meyakinkan penggunaan radar pantai produksi dalam negeri ini. Hingga saat itu, belum ada pembelian radar pantai tersebut.

Mashury mengatakan, prototipe radar Isra dibuat sebanyak tiga buah. Dua radar didirikan secara permanen di Pantai Anyer dan Merak. Tujuannya untuk memantau pergerakan dan arus kapal di Selat Sunda.

”Satu prototipe lain dibuat transportable di atas truk. Radar ini bisa dipindah-pindahkan,” kata Mashury.

Penempatan radar pada ketinggian tertentu sangat menentukan jangkauan pemantauan. Pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, radar Isra bisa untuk memantau wilayah dengan radius 33 kilometer.

Maksimum jangkauan pemantauan radar Isra diperkirakan mencapai 64 kilometer dengan penempatan pada ketinggian sekitar 200 meter. Untuk menyiasati pembuatan menara tinggi yang mahal, penempatan radar dapat dilakukan di puncak-puncak bukit di tepi pantai.

Penyelundupan

Mashury mengatakan, radar pantai sebetulnya banyak dibutuhkan di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Radar ini banyak diperlukan untuk mendeteksi penyelundupan atau transaksi ilegal yang merugikan negara.

”Dengan radar ini dapat dipantau transaksi ilegal di atas kapal yang berusaha menghindari proses pajak,” kata Mashury.

Pendeteksian transaksi ilegal di kapal melalui radar dapat ditengarai, misalnya dari pemantauan kapal yang berimpitan. Dua kapal berimpitan yang terpantau di radar dapat diduga melakukan alih muat barang secara ilegal.

”Transaksi ilegal seperti ini banyak terjadi untuk komoditas perikanan hasil tangkapan nelayan kecil,” kata Mashury.

Kapal besar penangkap ikan dapat membeli secara langsung ikan-ikan hasil tangkapan kapal nelayan di atas laut. Dikhawatirkan, transaksi ilegal ini melibatkan kapal-kapal besar milik asing yang sengaja membeli ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia secara ilegal.

”Wilayah transaksi perikanan secara ilegal itu mungkin bisa dilakukan di sekitar perbatasan sehingga tidak melanggar hukum. Tetapi, transaksi di atas kapal seperti itu merugikan negara dan selama ini masih sulit dipantau,” kata Mashury.

Menurut Kepala LIPI Lukman Hakim, untuk seluruh wilayah perairan Indonesia, diperkirakan butuh 600 radar pantai. Potensi ini sekaligus menjadi peluang pemasaran radar Isra buatan LIPI. Namun, sejauh ini masih ada kendala persaingan dengan produk impor.

”Para pengusaha yang mendatangkan radar pantai produk impor sekarang juga berupaya supaya produk yang mereka jual bisa kompetitif,” kata Lukman.

Keunggulan

Mashury menjelaskan, radar Isra menggunakan metode frekuensi terus-menerus untuk memancarkan sinyal pemantauan, atau dikenal sebagai Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW). Daya pancar radar Isra rendah, yaitu 1 watt.

”Pengoperasian radar dengan daya pancar rendah ini tidak mengganggu sistem operasional radar lain,” kata Mashury.

Sistem operasional radar lain yang dimaksud misalnya milik otoritas pelabuhan atau kesatuan militer. Keunggulan dengan daya pancar yang rendah memungkinkan pengoperasiannya tidak terdeteksi oleh radar scanner (pendeteksi keberadaan radar).

Keunggulan tersebut menguntungkan untuk berbagai aktivitas atau pengusutan kasus ilegal. Keberadaan radar yang tidak terdeteksi dapat lebih optimal mengungkap berbagai pelanggaran.

Frekuensi kerja radar Isra pada pita X-Band 9,4 gigahertz (GHz) dengan dua antena pemancar dan penerima yang bekerja bersamaan. Untuk meningkatkan jangkauan, selain mengatur peningkatan ketinggian penempatan radar, juga dapat dilakukan dengan peningkatan daya pancar sampai 10 watt.

Radar Isra juga memiliki kemampuan Doppler, yaitu kemampuan untuk mendeteksi benda bergerak, seperti kapal-kapal yang melintasi area perbatasan secara lebih akurat.

Ada pula sistem penelusuran target (target tracking) sesuai Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) yang ditetapkan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Hasil pemantauannya dapat diintegrasikan ke dalam jaringan radar untuk memperluas area pemantauan.

”Saya tidak kompeten untuk menyebutkan harga komersial radar Isra. Yang jelas, kemampuannya sama dengan produk impor dan harganya sangat kompetitif,” kata Mashury.

Lebih penting lagi, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

View the Original article

04 Januari 2012

Radar Smart Hunter untuk memandu rudal QW-3 VSHORAD (photo : Kaskus Militer)

“Prajurit Baret Jingga”, Harus Selalu Siap

Sebagai personel yang bertugas mempertahankan dan menjaga keamanan pangkalan, anggota Paskhas harus selalu siap dan tidak boleh lupa akan bekal pengalaman maupun pengetahuan yang telah didapat selama penugasan, sehingga guna memantapkan kemampuan yang dimiliki setiap anggota, berbagai latihan harus terus dilaksanakan.

Oleh karenanya, anggota Paskhas yang dikenal dengan sebutan “Prajurit Baret Jingga” tersebu, secara rutin melaksanakan latihan menembak menggunakan senapan laras panjang (Presisi) dengan SS-1 VI dan SS1 V2 yang dilaksanakan oleh prajurit Bintara dan Tamtama. Sedangan untuk senapan laras pendek dilaksanakan oleh Perwira dengan tiga sikap tiarap jongkok dan berdiri di lapangan tembak Batalyon 463 Paskhas, Rabu, (4/1).

Pada waktu yang bersamaan Aslog Makorpaskhas, yang diwakili Mayor Psk Tunggul memberikan pelatihan tentang pengoperasian alutsista Radar Smart Hunter kepada anggota Paskhas, sehubungan dengan akan diserahkannya alutsista tersebut ke Batalyon 463 Paskhas yang saat ini dikomandani oleh Letkol Psk Rossen L. Sinaga.

Radar Smart Hunter merupakan senjata Pertahanan Udara yang berfungsi untuk memandu Gunner Rudal Manpat QW-3 dalam menemukan sasaran lawan yang tidak bisa dilakukan oleh penembak secara visual.

View the Original article

15 November 2011

Radar Master T TNI Angkatan Udara (photo : Audry)

Ambon, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat akan meresmikan satuan radar 245 di Saumlaki, Maluku, Selasa (15/11), guna memperkuat sistem pertahanan di wilayah timur Indonesia.

"Radar ini adalah sarana pemantauan udara yakni suatu sistem dari Kohanudnas (Komando pertahanan udara nasional) yang termonitor dari Jakarta," kata Imam Sufaat di Ambon, Senin malam.

KSAU menjelaskan, dengan beroperasinya satuan radar maka dapat melakukan pemantauan pesawat tempur, peluru kendali, pesawat komersial, maupun pemantauan lainnya seperti penangkapan ikan di laut.

Ia mencontohkan, dengan beroperasinya radar maka kecelakaan pesawat bisa segera termonitor lokasinya.

Satuan radar 245 di Saumlaki yang akan diresmikan pada Selasa (15/11), menurut dia, adalah satuan radar ke 18 dari target 32 satuan radar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut dia, setelah satuan radar 245 di Saumlaki, berikutnya juga akan segera diresmikan satuan radar di Timika, Papua, yang direncanakan pada Februari 2011, kemudian selanjutnya di Jayapura, Morowali, dan Kalimantan.

Sedangkan sebelumnya, kata dia, juga telah diresmikan beroperasinya satuan radar di Merauke, Papua.

Satuan radar lainnya yang telah beroperasi di wilayah timur Indonesia, menurut dia, adalah di Kupang Nusa Tenggara Timur serta di Biak, Papua.

"Jika satuan radar di Saumlaki dan Timika sudah resmi beroperasi maka tidak semakin menguatkan sistem pertahanan udara di wilayah Timur Indonesia. Tidak ada lagi blank spot karena seluruh wilayah timur Indonesia sudah tercover," katanya.

Pada kesempatan tersebut, KSAU mengakui, pembangunan satuan radar di wilayah timur Indonesia agak terlambat dibandingkan dengan wilayah barat dan wilayah tengah Indonesia, karena keterbatasan anggaran TNI AU.

Namun TNI AU, kata dia, bertekad bisa secepatnya membangun satuan radar di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah timur Indonesia.

Dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat atau minimal stabil seperti saat ini yakni 6,4 persen, sehingga anggaran untuk TNI juga bisa lebih baik, guna lebih mengoptimalkan sistem pertahanan seperti satuan radar.

Dalam rangkaian kegiatan peresmian satuan radar 245 di Saumlaki, Maluku, pada Selasa (15/11), sebelumnya KSAU juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Landasan Udara Hasanuddin di Makassar Selawesi Selatan serta Landasan Udara Pattimura berikut mess prajurit TNI AU di Ambon Maluku, pada Senin.

View the Original article

Russia has offered to equip the Indian Su-30MKI aircraft with the electronically scanned array radar to bring them on par with the most modern fighter aircraft in the world. Currently the technical configuration of the upgraded aircraft with onboard AESA radar is being discussed by Russian and Indian experts.
 The upgraded aircraft could be equipped with perspective Russian or foreign-made weapon, including Indo-Russian “BrahMos” anti-ship missiles, an Irkut statement said at Aero India 2011 A multirole Su-30MKI aircraft which became a sort of symbol of the IRKUT Corporation deserves an honourable place in the exposition of the company (stand 24, hall A). Fighter developed by JSC “Sukhoi Design Bureau” on demand of the Indian Air Force are mass-manufactured at the Irkutsk Aviation Plant. The IRKUT Corporation delivers to India ready-made Su-30MKI fighters as well as Su-30MKI technical kits for license production by India’s Hindustan Aeronautics Ltd Corporation.
Program production of Su-30MKI for the Indian Air Force and its modifications for other countries is being developed successfully. For a number of parameters it has no equal in the entire history of Russian military-technical cooperation with foreign states. The total value of contracts approaches $9 billion. Under agreements more than 150 fighter aircraft were delivered to the Air Forces of India, Malaysia and Algeria.

The model of Yak-130 combat trainer developed by the JSC “Yakovlev Design Bureau” – a part of the Corporation is displayed at the IRKUT Corporation’s stand.
The aircraft was chosen as the main aircraft for basic and advanced training for pilots of the Russian Air Force. In 2010 the fist serially produced Yak-130 combat trainers were inducted in the Russian Air Force. The IRKUT Corporation also carries out two contracts on Yak-130 deliveries for foreign customers. Pre-contract negotiations are underway with several other potential customers.
View the original article here