11 Mei 2013

Kapal selam Type 209 yang dipesan Indonesia (photo : Defense Studies)

JAKARTA - Meski sepakat soal transfer teknologi pembuatan kapal selam kerja sama Indonesia-Korea masih menghadapi kendala. Soalnya pihak Korea meminta Indonesia tidak terlibat terlalu jauh melainkan cukup melihat proses pembuatannya saja. "Memang gampang diucapkan tapi detailnya harus dijelaskan" kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya kemarin.

Ini bermula ketika Indonesia memesan tiga unit kapal selam berbobot 1.500-1.600 ton ke galangan kapal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Kedua negara sepakat satu kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan. Pembuatan kapal selam kedua tetap dilakukan di Korea Selatan, namun dikerjakan bersama dengan perwakilan Indonesia, PT PAL. Adapun kapal selam ketiga bakal digarap di galangan PT PAL di Surabaya, Indonesia.


Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis mengatakan, dalam perjanjian alih teknologi itu, Indonesia meminta perwakilan PT PAL ikut serta dalam perakitan kapal selam. Tapi pihak Korea Selatan tidak setuju. “Mereka meminta Indonesia Learning By Seeing atau cukup melihat proses pembuatan saja,” kata Rachmad. Korea beralasan, galangan kapal Daewoo dikejar target pemesanan kapal selam dari sejumlah negara. Mereka khawatir keterlibatan Indonesia dalam perakitan akan mengulur waktu mereka. 

Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pertahanan meninjau kembali nota kesepahaman kerja sama pembelian tiga kapal selam itu. “Jangan sampai teledor dan berujung negara merugi karena tidak maksimal mendapatkan transfer teknologi,” kata anggota Komisi Pertahanan, Yahya Sacawiria, kemarin.

(Koran Tempo)

View the Original article

11 Januari 2013

Selain melanjutkan kerjasama alih teknologi rudal C-705, Indonesia dan China berencana memperluas kerjasama teknologi dalam bidang UAV dan sistem pertahanan elektronik (photo : XAirforces)

Indonesia-china perluas kerja sama pertahanan

Beijing, (ANTARA Bengkulu) - Indonesia dan Republik Rakyat China sepakat memperluas kerja sama pertahanan untuk meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata kedua negara, hubungan lebih baik kedua pihak serta guna mendukung stabilitas keamanan kawasan khususnya di Asia.
   
Demikian pokok bahasan dalam Forum ke-5 Konsultasi Pertahanan Indonesia-China di Beijing, Kamis. Dalam forum itu, delegasi Indonesia dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sedangkan delegasi China dipimpin Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata China Letnan Jenderal Qi Jian Guo.
        
Dalam dokumen resmi yang diterima ANTARA di Beijing, dalam pertemuan tertutup itu dibahas berbagai kerja sama pertahanan yang telah dijalin dan akan dilakukan di masa depan oleh kedua negara.
        
Sejak Forum Konsultasi Pertahanan Indonesia-China dibentuk pada 2007 berbagai kerja sama telah dilakukan kedua negara seperti pendidikan perwira, latihan bersama pasukan khusus kedua negara, pelatihan pilot pesawat tempur Sukhoi TNI-Angkatan Udara, kerja sama industri pertahanan dan pembelian sejumlah alat utama sistem senjata.
        
Untuk bidang pendidikan dan pertukaran perwira, sejak 1967 sudah 107 personel militer Indonesia yang belajar di China. Saat ini tercatat 12 orang perwira militer Indonesia yang belajar di China, demikian dikutip dari dokumen itu.
        
Sedangkan China hingga kini telah mengirimkan delapan orang perwira militernya.
        
Untuk latihan bersama, Indonesia dan China telah dua kali menggelar latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA) dengan sandi "Sharp Knife".
        
Kerja sama antarpasukan khusus dalam penanggulangan terorisme, akan terus ditingkatkan dan diperluas. Kedepan mungkin dapat dilakukan latihan bersama untuk menghadapi ancaman non tradisional seperti penanggulangan bencana alam, demikian sperti dikutip dalam dokumen itu.
        
Sedangkan dalam bidang industri pertahanan kedua negara telah sepakat untuk memproduksi bersama rudal C-705. Hingga kini Indonesia dan China masih membahas proses pelaksanaan alih teknologi dalam pembuatan rudal C-705.
        
Selain C-705 Indonesia dan China akan membahas lebih lanjut alih teknologi pesawat tanpa awak, serta sistem pertahanan elektronik
   
Forum ke-5 Konsultasi pertahanan Indonesia-China, yang berlangsung hingga Kamis petang juga dibahas berbagai perkembangan situasi keamanan regional khususnya di Asia Pasifik, termasuk isu di Laut China Timur dan Laut China Selatan. (ant)

(Antara)

View the Original article

07 November 2012

FPS-117 long range surveillance radar (photo : Lockheed Martin)

Lockheed Martin [NYSE: LMT] and Indonesian technology firm PT CMI Teknologi (CMI) recently completed a production readiness review that qualifies CMI to begin in-country manufacturing for the TPS-77 and FPS-117 long-range surveillance radars.

Lockheed Martin and CMI are jointly pursuing the National Airspace Surveillance – Republic of Indonesia (NASRI) program, with the intent to produce more than 20 new radars to improve airspace surveillance, safety, and management over the Indonesian Archipelago in support of the government’s defense revitalization initiative.

“The success of the production readiness review shows that CMI’s workforce is ready to begin the assembly of radar row receivers, which is a major step in the qualification process,” said James Gribbon, Asia Pacific regional president for Lockheed Martin. “These are key assemblies in the solid-state design and L-band operation of these high-performing radars that are already operating in 25 countries around the world.”

The production readiness review is the latest step in supporting the Indonesian government’s efforts to greatly enhance air sovereignty and surveillance over the country’s more than 17,000 islands, and to expand Indonesia’s industrial capabilities. Data feeds from the new network will also enhance civilian air traffic control, including commercial air traffic management, which is currently handled by radars in nearby Singapore.

PT CMI Teknologi of Bandung, Indonesia, is a small, privately owned technology company specializing in microwave design and manufacturing. The company currently holds contracts for the development and support of Indonesian military radar systems. Lockheed Martin signed a teaming agreement with CMI earlier this year and in August Lockheed Martin issued a subcontract to CMI to begin the qualification process in building radar row receivers.

(Lockheed Martin/ASDNews)

View the Original article

07 Juli 2012

Nilai kompensasi (offset) dari Boeing kepada Indonesia senilai 35 milyar dollar AS (photo : Antara)

Bandung, Kompas - Akhirnya, industri pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing Company, memberikan kompensasi (offset) kepada Indonesiaatas pembelian pesawat Boeing oleh Lion Air dan Garuda sebesar 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp 350 triliun.

Besar kompensasi adalah 30 persen dari nilai pembelian, yakni sekitar 10,5 miliar dollar AS. Kompensasi itu berupa akses teknologi baru, dukungan domestik yang strategis, akses terhadap pasar baru, peningkatan nilai ekspor, dan peningkatan hubungan dengan perusahaan multinasional.

Direktur Utama IPTN North America Inc Gautama Indra Djaja, jumat (6/7) yang sedang mengikuti Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles,  AS, 6-8 Juli, menginformasikan, usaha menggapai peluang itu telah dilakukan pihak Indonesia sejak Roll Out Boeing 737-900ER yang dipesan Lion Air tahun 2006.

“Kami terus berupaya agar proses itu berhasil,” ujar Dino Patti Djalal saat menyaksikan penyerahan pesawat Boeing 737-900 ER ke 50 dari Boeing ke maskapai penerbangan Lion Air di Seattle, AS, beberapa waktu lalu.

Upaya itu ternyata berhasil dan pada pertengahan tahun ini Boeing Company memberi komitmen kompensasi kepada Indonesia sebanyak 30 persen dari total pembelian Lion Air dan Garuda.

Nilai pembelian pesawat udara sipil Boeing 737 seri 500, 600, dan 800 NG oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia serta 737-900ER, 737-MAX, dan 787-8 oleh Lion Air mencapai 35 miliar dollar AS.

Program ini merupakan praktik pemberian kompensasi oleh industri asing sebagai persyaratan dari suatu negara ketika melakukan pembelian.

“Berangkat dari pemikiran bahwa kita tidak rela masyarakat Indonesia hanya menjadi konsumen dari produksi bangsa lain. Padahal, di Indonesia sendiri, anak bangsa ini sudah memiliki kemampuan dari pengalaman yang ada dalam bidang rancang bangun pesawat dan pembuatan komponen dalam memproduksi pesawat,” ujar Gautama.

Sementara itu, Kepala Humas PT Dirgantara Indonesia (DI) Sonny Saleh Ibrahim mengatakan, peluang ini merupakan kabar baik bagi perusahaan. Pasalnya, peluang-peluang seperti ini dari perusahaan AS tidak begitu mudah diperoleh. Padahal, dari segi teknologi, putra-putra bangsa mampu melaksanakannya.

Selama ini, PT DI merupakan pembuat dan pemasok ke Boeing untuk komponen pesawat, tetapi melalui pihak lain.

(Kompas)

View the Original article

21 Februari 2012

Menurut siaran pers resmi, kerja sama industri pertahanan tersebut terkait dengan produksi peluru kendali darat ke darat (ground to ground), darat ke udara (ground to air), serta udara ke darat (air to ground) untuk melengkapi arsenal persenjataan Indonesia (photo : Kaskus Militer)

RI China Produksi Bersama Peluru Kendali

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705. Proses alih teknologi menjadi syarat utama dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari mancanegara, termasuk peluru kendali dari China.

"Selain itu, kita juga telah menjajaki kerja sama produksi bersama rudal tersebut sebagai produk nasional," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Senin (20/2).

Rangkaian proses alih teknologi itu, antara lain ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro ke China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI AL disertai proses alih teknologi.

Sebelumnya, kedua pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis pertahanan kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan Industri Nasional Pertahanan China, Chen Qiufa.

Lima Poin

Nota kesepahaman itu mencakup lima poin. Pertama, pengadaan alutsista tertentu yang disepakati kedua pihak dalam kerangka G to G. Kedua, alih teknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifi kasi, up grade, dan pelatihan. Tiga poin lainnya adalah kerja sama produk peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu, serta pemasaran bersama di dalam dan di luar negara masing-masing. Selama di China, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang.

Menhan bersama pejabat lainnya berkunjung ke China pada 19-21 Februari dalam rangka memenuhi undangan Menteri Pertahanan China Jenderal Liang Guanglie. "Segera setelah mendarat di Beijing, pada hari pertama, Menhan melakukan kunjungan, menggelar diskusi, serta meninjau dua kompleks industri pertahanan China yang terkait dengan produksi peluru kendali yaitu China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) dan Aerospace Long March International Trade & co., Ltd. (ALIT)," tulis siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

Di akhir pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk kerja sama industri pertahanan yang meliputi alih teknologi yang diharapkan menguntungkan kedua negara.

Delegasi Kemhan hari ini dijadwalkan melakukan pertemuan dan perundingan dengan Menhan China Jenderal Liang Guanglie, kemudian bertukar pikiran dengan salah satu lembaga riset/produksi industri pertahanan terkemuka lainnya di China yaitu State Administration for Science, technology and Industry for National Defence (SASTIND). Pertemuan lain yang merupakan bagian dari kunjungan itu adalah pertemuan dengan Wakil Kepala Komite Sentral Militer China Jenderal Guo Boxiong yang merupakan orang pertama di Angkatan Perang China (PLA).

View the Original article

15 Februari 2012

FPS-117 long-range surveillance radar (photo : Lockheed Martin)

SINGAPORE – Lockheed Martin [NYSE: LMT] signed a teaming agreement with Indonesian technology firm PT CMI Teknologi to improve airspace surveillance, safety, and management over the Indonesian Archipelago in support of the government’s defense revitalization initiative.

During a signing ceremony at the Singapore Air Show, company representatives agreed to jointly pursue the National Airspace Surveillance – Republic of Indonesia (NASRI) program with the intent to produce more than 40 new TPS-77 and FPS-117 long-range surveillance radars in-country.

“CMI’s strong background in microwave electronics makes them an ideal partner for the manufacture and long-term support of these radar systems in Indonesia,” said James Gribbon, Asia Pacific regional president for Lockheed Martin. “By integrating new sensors with Indonesia’s command and control system, the NASRI network will greatly enhance air sovereignty and surveillance over the country’s more than 17,000 islands, spanning a distance wider than the United States.”

Data feeds from the network will also enhance civilian air traffic control, including commercial air traffic management, which is currently handled by radars in nearby Singapore.

“Lockheed Martin has delivered more than 170 long-range surveillance radars around the world, all of which are still in continuous operation today,” said Rahardjo Pratjihno, CMI president. “Our company and our country’s defense industry will both benefit from this trusting co-production relationship for the NASRI program.”

PT CMI Teknologi of Bandung, Indonesia, is a small, privately-owned technology company specializing in microwave design and manufacturing. The company currently holds contracts for the development and support of Indonesian military radar systems.

View the Original article

04 Februari 2012

UAV Alap-Alap dalam sebuah pengujian oleh BPPT (photo : BPPT)

Canggih, Pesawat Intai BPPT tak Terdeteksi Radar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teknologi pesawat intai tanpa awak alias unmanned aerial vehicle (UAV), buatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) tidak bisa dideteksi radar pesawat. Kepala Program Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) BPPT Joko Puwono, mengatakan prototipe pesawat terbang produksinya dijamin tidak terdeteksi radar musuh.

Pasalnya seluruh bahan pesawat terbuat dari komposit murni tidak mengandung unsur metal. Meski begitu, pihaknya menyatakan pesawat intai Wulung, Gagak, Pelatuk, Alap-alap, hingga Slipi, tetap butuh pengembangan dan inovasi untuk menyiasati semakin canggihnya pendeteksian teknologi radar lawan. "Pesawat kami dijamin tidak terdeteksi radar, tapi kalau memuai sedikit karena panas mesin bisa jadi terdeteksi radar. Masih butuh pengembangan," beber Joko kepada Republika, Sabtu (4/2).

Karena pengembangan pesawat intai butuh modal, pihaknya menyarankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar tidak perlu jauh-jauh membeli produk Israel Aerospace Industries (IAI). Selain bisa memperkuat industri pertahanan dalam negeri, lanjut Joko, anggaran pembelian pesawat dapat digunakan untuk inovasi dan pengembangan pesawat intai karya BPPT. Berdasarkan catatan Republika, harga pesawat intai IAI dengan teknologi terbaru rata-rata 6 juta dolar AS atau Rp 54 miliar. Adapun PUNA BPPT hanya menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar per unit.

Memang diakuinya produk Israel lebih canggih, namun kalau pesawat intai BPPT semakin sering diutak-atik maka butuh beberapa tahun untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Ini lantaran sumber daya manusia (SDM) BPPT hanya kurang mendapat kesempatan dan pembelajaran sebab Kemenhan maupun user lain tidak pernah mengajak pihaknya untuk mengembangkan pesawat intai terbaru. "Pesawat kami ada yang jenis patroli keamanan di lautan hingga untuk membuat hujan buatan, tinggal dimodernisasi saja," papar Joko.

View the Original article

23 Desember 2011

DSME sudah berpengalaman dalam membangun Type 209 untuk AL Korsel dan overhaul dua kapal selam Type 209 milik Indonesia (photo : Kaskus Militer)

SURABAYA – PT PAL siap melaksanakan transfer of technology (ToT) pembuatan kapal selama dari Korea Selatan (Korsel).

BUMN berbasis diSurabaya itu bahkan sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pembuatan kapal selam sejak dua tahun lalu,saat pemerintah memprogramkan overhaulkapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala. “Dari hasil survei yang dilakukan beberapa calon partner atau peserta tender luar negeri jauh hari sebelum proses pengadaan kapal selam, termasuk negara asal pembuat kapal selam yang sekarang kita miliki,PT PAL telah memenuhi persyaratan teknis untuk membangun kapal selam,” ucap Direktur SDM dan Umum PT PAL Indonesia Sewoko Kartanegara kepada SINDO kemarin.

Dari persiapan yang sudah dilakukan,PT PAL hanya perlu melengkapi beberapa peralatan khusus. Dia pun berharap pemerintah dapat membantu pendanaan untuk investasi pengadaan alat. Peralatan apa yang dimaksud, Sewoko tidak mengungkapkan.Namun, alat khusus dimaksud dipastikan sangat vital dan mahal. Manajer Humas PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono yang dihubungi terpisah juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk memproduksi kapal selam hasil kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Daewoo Ship-building and Marine Enginering (DSME).

“Kami sudah mulai menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk tempat produksi kapal selam itu. Kemudian, desain rancangan kapal selam juga sudah kami buat,”ujarnya. Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto mendukung proses pembelian alatalat pertahanan termasuk kapal selam harus dibarengi dengan ToT sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain. Politikus dari PDI Perjuangan itu pun mengingatkan, selama ini komitmen dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT PAL masih belum tampak.Padahal, perusahaan tersebut punya kemampuan dalam memproduksi alat-alat pertahanan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan, dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme ToT mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.Sebagai bagian ToT, Indonesia akan mengirimkan sejumlah teknisi untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam. Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirim diharapkan mulai terlibat pekerjaan teknis pembuatan kapal selam. Selama proses pembuatan dua kapal selam itu pula, galangan kapal selam di Indonesia mulai dibangun. Selanjutnya pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Tanah Air.

Learning by Doing

PT PAL mengusulkan, dalam pengadaan tiga kapal selam dengan konsep joint productionsitu, mekanismeToT dilakukan dengan model ‘learning by doing’,yakni PT PAL terlibat mulai dari proses desain hingga produksi untuk seluruh kapal, termasuk yang diproduksi di Korsel. Model-model ToT seperti ini penting untuk diperhatikan karena sangat menentukan dalam kemampuan penyerapan teknologi. Dia kemudian menuturkan, Korsel adalah negara yang peduli mengenai masalah ini.

Menurut Sewoko,pada saat Korea Selatan/DSME melakukan ToT dengan Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) Jerman, mereka mengirim 200 orang ke Jerman untuk ToT. Sedangkan pada saat overhaulkapal selam kita di Korea Selatan, kita diminta mengirim personel terbatas untuk 10 orang dengan waktu yang pendek.

View the Original article