Beberapa minggu yang lalu Kabinet Belanda telah menyetujui penjualan 80 Tank Leopard 2 ke Indonesia dengan nilai transaksi sekitar 200 juta Euro, namun untuk merealisasikannya dibutuhkan persetujuan dari parlemen yang masih timbul pro dan kontra (photo : Militaryphotos).
PEMERINTAH dan DPR berkukuh membeli tank Leopard 2A6. Setelah gagal membeli dari Belanda, pemerintah dan DPR kini beralih ke Jerman.
Anggota Komisi I DPR dari F-PG Yorris Raweyai saat dihubungi, kemarin, menjelaskan anggota dewan sempat mendatangi pabrik produsen tank seberat 60 ton itu saat berkunjung ke Muenchen, Jerman, baru-baru ini.
Rombongan yang mendatangi Jerman dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman didampingi 12 anggota. Kami ingin mencari kepastian bagaimana teknis tank ini,” ujar Yoris.
Awalnya, pemerintah berencana membeli 100 tank bekas dari Belanda dengan nilai sekitar US$280 juta. Namun, rencana itu terkendala karena ada penolakan dari parlemen Belanda.
Dubes RI di Berlin Eddy Pratomo membenarkan delegasi anggota dewan sempat mengunjungi perusahaan produsen tank Leopard, Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co KG (KMW).
Eddy menjelaskan, delegasi sempat berdialog dengan Presiden dan CEO KMW Frank Haun. Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPR membicarakan penjajakan pembelian tank Leopard dan perjanjian alih teknologi sebagai bagian dari kontrak pembelian.
Selain itu, sambung Eddy, rombongan sempat bertemu juru bicara luar negeri fraksi CDU/CSU (koalisi partai berkuasa Jerman) Philipp Missfelder serta Ketua Komisi Pertahanan Susanne Kastner.
Anggota dewan juga, lanjut Eddy, sempat bertemu dengan Parliamentary State Secretary Hans-Joachim Otto, untuk meminta penjelasan tentang prosedur pemberian dan izin ekspor alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menjadi wewenang kementerian tersebut.
Menurut Eddy, pihak Jerman menyatakan tidak melihat ada masalah untuk ekspor alutsista ke Indonesia. Jerman, menurut Eddy, bahkan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri strategis kedua negara.
Padahal, Eddy mengakui pihak Jerman menerapkan kebijakan restriktif terhadap ekspor alutsista ke Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi ganjalan adalah isu perlindungan hak asasi manusia.
“Penting bagi Indonesia untuk menjelaskan hal itu kepada Jerman,” ujarnya. (Che/Ant/P-1)
View the Original article
0 comments:
Post a Comment